Spread the love

Asal mulanya timbul Pergerakan Tionghoa
Yang Modern di Indonesia

Kwee Tek Hoay

Terbit pertama kali dalam Moestika Romans, 1933

Catatan : Diedit oleh penulis dengan harapan sesuai dengan Sistem EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) Bahasa Indonesia. Sebagian istilah ‘Tionghoa’ dalam naskah asli sengaja diganti dengan ‘Huaqiao’ karena istilah ‘Huaqiao’ yang berarti ‘orang Tionghoa di perantauan’ lebih cocok digunakan untuk membedakan bangsa Tionghoa secara keseluruhan (termasuk yang tinggal di Tiongkok) dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia dan menganggap telah Indonesia sebagai tanah air dan tanah tumpah darahnya. Karena THHK ada di Indonesia, maka dalam beberapa konteks kalimat yang jelas-jelas membicarakan hal di Indonesia, lebih sesuai bila memakai istilah Huaqiao. Tapi beberapa kalimat yang lain tetap menggunakan istilah ‘Tionghoa’.

Hikayat
Oleh : Kwee Tek Hoay

Bangsa Tionghoa sudah mengunjungi banyak bagian dari kepulauan Indonesia jauh lebih awal dari bangsa Eropa. Ini bisa dibuktikan dari catatan perjalanan para musafir Fa Hien, I Tsing dan lain-lain. Malah catatan dan penuturan dari para musafir Tiongkok inilah yang menjadi satu-satunya sumber sejarah untuk mengetahui keadaan di Sumatra dan Jawa di masa lampau. Ketika para saudagar Belanda pertama kali datang ke Batavia, mereka telah menemukan adanya saudagar-saudagar Tionghoa yang sebagian bahkan telah menjadi penduduk tetap (Huaqiao = Orang Tionghoa di perantauan) di beberapa kota pelabuhan di pulau Jawa sejak beberapa abad yang lalu.
Meskipun bangsa Tionghoa terhitung sebagai orang asing pertama yang berdiam di pulau Jawa setelah bangsa Hindu, apalagi jumlah para Huaqiao ini juga paling banyak dibandingkan orang asing yang lain dan kedudukannya di bidang dagang sangat penting sekali, tapi pergerakan para Huaqiao yang terhitung maju dan modern baru muncul di permulaan abad ke 20. Tapi ini bukan berarti para Huaqiao ini tidak pernah mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan amal, sosial dan lain-lain, hanya saja perkumpulan-perkumpulan yang ada itu berbau serba kuno, seperti yang sekarang masih nampak pada perkumpulan-perkumpulan kelenteng atau perkumpulan yang mengurus rumah abu dan sebagainya.
Pergerakan yang modern baru mulai muncul dan menjalar dengen cepat setelah berdirinya perkumpulan Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) Batavia pada permulaan tahun 1900 dan diakui keberadaannya secara sah dengan Surat Keputusan Gubernut Jendral tertanggal 3 Juni 1900. Satu catatan ringkas dari asal usul dan apa yang telah dilakukan oleh perkumpulan ini barangkali cukup berguna untuk diketahui oleh para Huaqiao di jaman sekarang, sebab sesungguhnya sejak didirikannya Tiong Hoa Hwe Koan di Batavia dapat dikatakan bahwa para Huaqiao di Indonesia mulai ‘sadar’ dan bersamaan dengan itu dimulailah satu periode jaman baru dalam sejarahnya. Bahkan setelah berdirinya THHK, barulah para Huaqiao di Indonesia yang masih menganut agama dan adat istiadat Tionghoa mendapatkan pencerahan kembali untuk memuliakan Nabi Kong Zi. Jadi bisa dikatakan bahwa berdirinya Khong Kauw Hwe (KKH ~ Perhimpunan Agama Khonghucu) dan perkumpulan Tionghoa lain yang menyusul bermunculan setelah itu adalah karena berasal dari bibit yang telah ditebarkan oleh THHK ini.
Lain dari pada itu ada sejumlah perubahan dalam adat istiadat dan pergaulan dari para Huaqiao yang sudah diadakan atau digerakkan oleh THHK. Dan meskipun dalam pandangan orang jaman sekarang semua usaha THHK itu tampak tidak seberapa penting, tapi tidak bisa disangsikan lagi bahwa THHK telah menjadi pembuka jalan bagi perubahan yang lebih besar.
Bahkan dalam bidang olahraga sekalipun, THHK telah menjadi pelopor dengan didirikannya perkumpulan olahraga Tiong Hoa Oen Tong Hwe yang dipimpin dan digerakkan oleh guru-guru dan pengurus dari THHK Batavia.
Pendek kata dapat dikatakan bahwa 30 tahun yang lalu, THHK merupakan pusat atau sumber dari segala macam pergerakan orang Huaqiao yang kemudian menyebar ke pelbagai bidang, dan meskipun pada waktu itu hasil usaha yang dilakukan tidak seberapa berarti dan masih jauh dari sempurna, tapi dalam perkumpulan THHK ada tergabung seluruh tenaga dan semangat atau kemauan untuk berkarya, merubah, memperbaiki, menolong, memajukan dan mengangkat derajat kebangsaan. Sedang pergerakan dari beberapa perkumpulan yang muncul sesudahnya seperti Khong Kauw Hwe, Siang Hwe, Shiong Thi Hui, Chung Hsioh, Hoa Chiao, Tsing Nien Hui dan lain sebagainya, yang mana berkelut dalam lingkup agama, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain, dapat dikatakan semua itu mengikuti apa yang telah dirintis oleh THHK yang sudah membuka jalan terlebih dahulu sebagai pelopor atau pioner.
Adapun orang Huaqiao yang merasa tidak puas dengan keadaan bangsanya (saat itu Tiongkok yang merupakan negeri leluhur mereka justru berada dibawah penjajahan bangsa Manzu yang tengah memasuki masa-masa keruntuhan serta terancam oleh agresivitas bangsa Eropa dan Jepang), yang merasa kecewa karena kebodohan mereka sendiri, yang merasa kurang senang dengan kedudukan bangsa Tionghoa (pada umumnya dan Huaqiao pada khususnya) yang dipandang rendah dan hina, serta yang merasa sadar dengan semua kekurangan dan kelemahan, semua jenis orang ini hampir semuanya menghubungkan diri pada THHK yang dengan begitu karyanya tidak hanya ‘mendirikan sekolah’ atau ‘mengajar bahasa mandarin’. Hanya saja pada 30 tahun yang lalu, THHK telah mengurus dan melakukan segala daya upaya untuk kepentingan bangsa meski sebagian tidak meraih hasil seperti yang diharapkan karena pada waktu itu belum ada perkumpulan lain yang bekerja demi kepentingan seluruh bangsa dan para pengurusnya mempunyai kecakapan dan semangat kerja seperti perkumpulan THHK ini.

Pekerjaan macam apa saja yang telah dilakukan THHK 30 tahun yang lalu, orang bisa membayangkan sendiri jika beberapa diantaranya antara lain :
– Bagaimana almarhum Tuan Thung Bouw Kiat telah meminta THHK agar mengirim surat kepada pemimpin kantor pos Batavia yang meminta supaya jumlah bis surat di perkampungan Tionghoa ditambah lagi di beberapa tempat.
– Surat pemberitahuan dari THHK juga meminta kepada Handelsvereniging (semacam kamar dagang) Batavia supaya hari lahir dan wafatnya Nabi Kong Zi, Tahun Baru Penanggalan Kongzi Li dan juga Hari Qing Ming (berziarah ke kuburan) dijadikan sebagai hari besar bagi para pegawai.
– Ketika satu pejabat Belanda bernama Controleur van Sandijk hendak menerbitkan satu buku tentang bangsa Tionghoa, lebih dulu ia minta keterangan kepada para pengurus THHK Batavia dengan mengajukan beberapa pertanyaan supaya ia bisa tahu bagaimana perasaan dan pikiran bangsa Tionghoa tentang kedudukan mereka dibawah pemerintahan Belanda. Untuk menjawab pertanyaan ini THHK Batavia telah mengadakan satu komisi khusus dan keterangan dari komisi khusus ini membuat tuan van Sandijk bisa melukiskan bagaimana keinginan dan keberatan bangsa Tionghoa dalam bukunya itu sehingga akhirnya para pejabat Belanda yang membaca dan terpengaruh isi buku ini akhirnya mencabut ‘Surat Jalan’ (Passen) dan ‘Ijin Tinggal’ (Wijkenstelsel) yang sangat memberatkan itu.
Kita juga masih ingat kira-kira pada tahun 1913, bagaimana tuan Oudendijk, Dubes Belanda di Tiongkok yang ketika itu masih menjadi Sekretaris, sengaja datang menemui pengurus THHK Buitenzorg untuk mencari tahu apa yang menjadi keberatan dan juga apa keinginan bangsa Tionghoa terhadap pemerintah Belanda. Hal ini jelas menunjukkan bahwa THHK telah dianggap sebagai satu-satunya badan yang dianggap mewakili aspirasi bangsa Tionghoa ! Dan jika diingat bagaimana pemerintah Belanda akhirnya mendirikan sekolah bagi anak-anak Tionghoa yakni HCS (Hollandsch Chineesche School), itu semua adalah berkat desakan dari para pemuka THHK.
Hal-hal ini membuat orang bisa mengerti bahwa pekerjaan dan jasa THHK sangat besar bagi para Huaqiao secara keseluruhan bukan hanya dalam kalangan tertentu saja.
Akan tetapi setelah lewat 30 tahun lebih, ada banyak orang tidak mengetahui lagi perihal pekerjaan besar dan penting yang telah dilakukan THHK bagi para Huaqiao. Malah sebagian besar generasi sekarang tidak dapat mengetahui asal mula dan mengapa pula perkumpulan THHK itu didirikan. Adapun keterangan yang banyak beredar di masyarakat telah menyimpang begitu jauh, bahkan banyak yang bilang atau percaya bahwa THHK itu didirikan oleh Kang Youwei. Adapula yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang dikelola oleh THHK Batavia itu didirikan oleh Dr. Liem Boen Keng dari Singapura.
Justru kenyataannya tidak demikian. Ketika Kang Youwei datang ke pulau Jawa, THHK Batavia sudah berdiri kira-kira tiga tahun lamanya dan sudah mempunyai beberapa cabang seperti di Buitenzorg. Ini bisa dibuktikan dari foto-foto yang masih ada disimpan dalam gedung THHK Batavia dan Buitenzorg dimana nampak Kang Youwei sedang duduk ditengah-tengah para murid dari sekolah yang dikelola THHK. Dari keterangan orang-orang yang mengetahui persis peristiwa kunjungan Kang Youwei itu, Kang Youwei bahkan menganjurkan kepada partainya di Tiongkok agar mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Khonghucu seperti yang ada di pulau Jawa.
Sedang pendapat yang mengatakan Dr. Liem Boen Keng yang mendirikan sekolah-sekolah Tionghoa di Jawa, maka perlu diketahui bahwa keadaan Singapura saat itu justru jauh lebih terbelakang daripada kota-kota di Jawa khususnya Batavia.
Pelbagai anggapan yang keliru ini muncul karena orang belum pernah membuat catatan yang jelas mengenai segala kejadian di masa lalu ketika THHK baru berdiri beberapa tahun. Para pendiri THHK atau orang-orang yang tercatat namanya sebagai pengurus pertama terdiri dari 24 orang dan sekarang hanya tiga orang yang masih hidup yakni tuan Phoa Keng Hek yang menjabat sebagai Presiden THHK pertama dan memangku jabatan itu hingga tahun 1923 dan sekarang telah diberi Eere President, Mayor Khouw Kim An yang dulu menjabat sebagai Komisaris dan sekarang masih menjadi beschermheer serta tuan Khouw Lam Tjiang yang memangku jabatan Kasir sejak THHK didirikan hingga lebih dari 20 tahun. Ketiga orang inilah yang masih bisa memberi banyak keterangan tentang keadaan THHK di masa lalu. Dengan berdasarkan pada keterangan-keterangan yang kita dapat dan ditambah dnegan sejumlah catatan yang kita simpan, sekarang kita mau coba menuturkan dengan ringkas riwayat dari Pergerakan Tionghoa yang modern di Indonesia.
Bab I
Sebab-sebabnya Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) Didirikan

Adapun yang menjadi sebab berdirinya Tiong Hoa Hwe Koan di Batavia tidaklah sesederhana yang diketahui umum bahwa itu hanya atas ikhtiar atau anjurannya dari Kang Youwei atau Dr. Liem Boen Keng. Memang benar bahwa kedua orang bijaksana ini secara tidak langsung telah mendorong kelahiran perkumpulan THHK ini, tetapi selain itu masih ada alasan lain yang menyebabkan beberapa orang Huaqiao di Jawa sampai mempunyai ide mewujudkan berdirinya satu perkumpulan yang aturan dan tujuannya berbeda jauh dengan perkumpulan lain yang ada pada masa itu.
Sekarang kita hendak membicarakan lebih dahulu mengenai ‘bantuan tidak langsung’ dari Kang Youwei mengenai kelahiran perkumpulan THHK ini. Untuk itu kita harus memahami benar peristiwa yang terjadi di Tiongkok beberapa saat sebelum, selama dan setelah berdirinya THHK di Batavia ini.
Pada tahun 1895, Dinasti Qing yang berkuasa di Tiongkok dikalahkan oleh Jepang sehingga harus menyerahkan pulau Formosa (Taiwan) dan juga kehilangan kekuasaan atas Korea yang selama ini menjadi negeri vasal. Namun peristiwa ini tidak begitu berpengaruh bagi para Huaqiao di Jawa karena mereka menganggap dinasti Qing yang didirikan bangsa Manzu ini merupakan penjajah negeri Tiongkok sehingga perasaan nasionalisme mereka belum tersulut. Sebaliknya bagi rakyat Tiongkok sendiri, kekalahan pasukan Qing dari tentara Jepang, sebuah negeri kecil yang sebelumnya tidak diperhitungkan telah menimbulkan perasaan kecewa di kalangan para cendekiawan Tiongkok bahwa ada banyak hal di Tiongkok yang harus dirubah dan diperbaiki.
Kelemahan dan bobroknya dinasti Qing menjadi semakin nyata ketika Rusia berhasil menduduki Port Arthur dan Dairen, Jerman merampas Kiaochow, Inggris mengambil Weihaiwei dan Perancis menduduki Teluk Guang Zhu. Dinasti Qing saat itu bahkan menyewakan Hongkong kepada Inggris selama 99 tahun sejak tahun 1898.
Mendadak pada bulan Juni 1898, tersiar kabar bahwa Kaisar Guang Xu atas nasehat dan anjuran dari Kang Youwei, seorang cendekiawan Confusianis, telah mengeluarkan serentetan Perintah Kaisar yang isinya memerintahkan dilakukannya beberapa perubahan besar dan penting untuk memodernisasi Tiongkok. Sekarang orang Tionghoa, termasuk para Huaqiao yang tinggal di luar negeri dan wawasannya lebih luas, jadi timbul harapan akan bisa dengan cepat menyaksikan bangkitnya Tiongkok menjadi negara yang maju dan kuat dibawah kepemimpinan Kang Youwei yang mendapat kepercayaan besar dari kaisar Guang Xu.
Tapi harapan yang melambung ini tidak berlangsung lama, 100 hari kemudian pada tanggal 22 September 1898, Ibusuri Ci Xi tiba-tiba mengadakan kudeta dan merampas kekuasaan negara dari tangan kaisar Guang Xu yang kemudian ditahan dalam satu kamar istana sedang Kang Youwei dan para pembesar lain yang mendukung Reformasinya terancam akan dihukum mati. Hanya atas bantuan dair Konsul Inggris, Kang Youwei berhasil menyelamatkan diri dan lari menyingkir ke Hongkong. Sejak itu Kang Youwei mengembara di luar Tiongkok dan giat menganjurkan para Huaqiao supaya mendukung gerakan reformasi di Tiongkok dengan menyelamatkan kaisar Guang Xu dan melawan kekuasaan konservatif yang dipimpin oleh Ibusuri Ci Xi.
Perkumpulan yang digerakkan oleh Kang Youwei itu dinamakan Po Hong Hui atau Po Hong Tong yang berarti Perkumpulan Untuk Menunjang Kaisar Guang Xu dengan harapan kaisar yang berpikiran liberal itu kelak bisa berkuasa kembali sehingga segala reformasi yang dilakukan untuk memajukan Tiongkok segera tercapai. Jadi tujuan dari pergerakan Kang Youwei ini berbeda dari Dr. Sun Yat Sen yang hendak menggulingkan dinasti Qing, dinasti bangsa Manzu itu.
Pemberontakan Boxer di tahun 1899-1900 adalah hasil dari haluan politik yang diambil oleh pembesar-pembesar golongan konservatif yang dikepalai oleh Ibusuri Ci Xi yang hendak mengusir semua bangsa asing dari negeri Tiongkok, membasmi semua orang Kristen dan menentang segala macam perubahan, supaya Tiongkok bisa kembali ke dalam keadaan dijaman dulu ketika bangsa asing belum datang membuat masalah.
Dari tanggal 3 Juni 1900, ketika Gubernur Jendral Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan berdirinya Tiong Hoa Hwe Koan di Batavia, sampai tanggal 8 Juni 1900 ketika keputusan itu dimaklumatkan dalam Surat Kabar Javasche Courant, di Tiongkok justru sedang terjadi pemberontakan Boxer yang dengan cepat menjalar ke pelbagai pelosok negeri. Adapun fakta-fakta sejarah bisa dilihat dari catatan dibawah ini :
2 Juni : Dua orang Missionaris Kristen bernama Norman dan Robinson bersama lima orang Tionghoa yang beragama Kristen dibunuh mati oleh kaum Boxer di Yung-ching.
3 Juni : Stasiun kereta api di Tianjin dan Beijing dihancurkan dan semua pegawai kereta api dibunuh oleh kaum pemberontak Boxer.
3-5 Juni: Seorang kolumnis dari Jerman dan pegawai kedutaan Australia di Beijing juga dibunuh.
6 Juni : Jalur rel kereta api yang menghubungkan kota Beijing diputus dan dihancurkan oleh kaum pemberontak. Gerakan anti bangsa asing menjalar semakin luas.
7-8 Juni: Pembunuhan terhadap orang asing, perusakan rel kereta api dan gereja terus meluas dari Beijing ke propinsi-propinsi terdekat.
9 Juni : Atas desakan dari ketua pemberontakan Boxer, Ibusuri Ci Xi dengan menggunakan nama Kaisar telah mengirimkan telegram pada para pembesar provinsi agar mereka mendukung kebijakan membasmi semua bangsa asing di daerahnya masing-masing. Tapi surat perintah yang kejam dan gila ini telah dirubah isinya oleh Majelis Zhong Li Ya Men Yuan Chuan dan Hsu Ching Cheng dengan mengganti kata ‘membasmi’ menjadi ‘melindungi’. Ketika perbuatan kedua orang ini diketahui oleh ibusuri Ci Xi, kedua orang ini lantas dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya pada tanggal 28 Juli 1900.
Dari catatan diatas, kita bisa lihat bahwa pada saat THHK didirikan di Batavia, pemerintah Tiongkok justru melakukan suatu kebodohan yang luar biasa karena wawasan yang begitu sempit. Hal ini tidak saja membahayakan kelangsungan dinasti Qing sendiri melainkan juga membuat bangsa Tionghoa di seluruh dunia terkena getahnya dan mengalami penghinaan dan direndahkan di mata dunia.
Pada jaman yang begitu gelap, rakyat Tionghoa selalu teringat pada usaha pembaharuan yang dilakukan oleh Kang Youwei, dimana saat itu harapan rakyat sudah begitu melambung. Hal ini pastilah memberi pengaruh diantara para Huaqiao yang berpikiran luas untuk meniru teladan Kang Youwei untuk diterapkan pada kalangan mereka sendiri untuk mencapai kemajuan. Usaha ini coba diwujudkan dengan pendirian THHK yang bertujuan mengadakan perbaikan atas adat istiadat bangsa Tionghoa seperti pernikahan dan kematian.

Bantuan atau anjuran yang tidak langsung dari Dr. Liem Boen Keng bisa dilihat dari hal yang dituturkan di bawah ini :
Pada awal tahun 1900, Sukabumische Snelpers Drukkerij di Sukabumi telah menerbitkan terjemahan bahasa Melayu dari kitab <<Thai Hak>> dan <<Tiong Yong>> yang dikerjakan oleh Tan Ging Tiong dengan dibantu oleh Yoe Tjai Siang, dimana kedua orang ini sekarang sudah almarhum.
Dalam kata pengantar tertanggal 24 Februari 1900 yang terdapat dalam kedua kitab terjemahan itu, Tan Ging Tiong menulis sebagai berikut : ‘Pada tanggal 24 Desember 1899 kami telah menemui tuan Liem Boen Keng di Singapura. Dalam pertemuan itu, tuan Liem Boen Keng yang telah mendirikan Khong Kauw Hwe (Perhimpunan Agama Khonghucu) di Singapura dan Malaka mengatakan bahwa hingga kini belum ada seorangpun yang sanggup menerjemahkan kitab <<Thai Hak>> dan <<Tiong Yong>> ke dalam bahasa Melayu dengan sempurna. Karena itu ia mengharap jika terjemahan kami sudah selesai dicetak, dia berharap agar dia dikirimi satu untuk diperiksa oleh perkumpulan Khong Kauw Hwe yang didirikannya.’
Dari sedikit penuturan ini, kita bisa mengetahui bahwa Dr. Liem Boen Keng sudah mendirikan satu perkumpulan agama Khonghucu di Singapura dan Malaka lebih dahulu dibandingkan THHK di Batavia.
Tuan Yoe Tjai Siang yang membantu Tan Ging Tiong, dalam kata pengantar yang tertanggal 15 Januari 1900 menganjurkan agar para Huaqiao di Jawa juga mendirikan satu perkumpulan yang bertujuan mempelajari agama Khonghucu. Anjuran ini dapat dilihat dalam catatannya sebagai berikut : ‘ … Maka untuk dapat memperdalam agama Khonghucu sebaiknya didirikan sebuah organisasi lengkap dengan para pengurusnya. Semua orang yang ingin bergabung dalam organisasi ini harus dipandang sebagai orang yang sungguh-sungguh mempunyai keinginan untuk belajar.’
Terbitnya penerjemahan kitab <<Thai Hak>> dan <<Tiong Yong>> ini segera mendapatkan banyak perhatian dari para sastrawan-sastrawan yang paham dengan bahasa Mandarin. Ini ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kabar mingguan Li Po di Sukabumi yang dipimpin juga oleh Tan Ging Tiong dan Yoe Tjai Siang.
Begitulah bisa diketahui bahwa usaha untuk membangkitkan kembali agama Khonghucu di Jawa sudah mulai dilakukan sejak Tan Ging Tiong bertemu dengan Dr. Liem Boen Keng di Singapura.
Jika memeriksa pasal dua dari Anggaran Dasar THHK Batavia, akan didapati tentang tujuan atau maksud dari pendirian THHK sebagai berikut :
a. Memajukan adat istiadat bangsa Tionghoa, sedapat-dapatnya dengan menurut pada ajaran Nabi Khonghucu dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat. Juga untuk memajukan pengetahuan bahasa dalam hal membaca maupun tulis-menulis dalam bahasa mandarin di kalangan Huaqiao peranakan.
b. Mengupayakan dan mengembangkan apa yang tercantum dalam butir a diatas agar dapat terwujud di wilayah Betawi dan juga daerah lain di Hindia Belanda. Mendirikan gedung atau tempat untuk dijadikan tempat berkumpulnya para anggota THHK untuk membicarakan masalah organisasi dan perkara lain yang mempunyai kepentingan untuk masyarakat banyak. Mengadakan dan memelihara sekolah-sekolah ataupun perguruan-perguruan guna memajukan pendidikan seperti tercantum pada butir a diatas dengan senantiasa tidak melanggar ataupun menentang UU yang berlaku.
c. Mendirikan perpustakaan yang berfaedah untuk memajukan pengetahuan.
Dari sini bisa dilihat, bahwa tujuan pertama dari perkumpulan THHK adalah mencoba mengadakan pembaharuan dalam adat istiadat bangsa Tionghoa dengan berpedoman pada ajaran agama Khonghucu, baru setelah itu memajukan pengetahuan bahasa mandarin dimana pada saat bersamaan diupayakan berdirinya sekolah-sekolah dan juga perpustakaan.
Jadi disini ada sebuah angan-angan untuk melakukan perubahan seperti yang dilakukan oleh Kang Youwei dan juga niat mengembangkan agama Khonghucu seperti yang dilakukan oleh Dr. Liem Boen Keng di Singapura.
Tapi selain dari kedua hal ini masih ada beberapa sebab yang menjadi alasan mengapa berdirinya THHK ini dianggap sangat penting. Tapi sebab-sebab ini hanya menyangkut kepentingan bangsa Tionghoa di Hindia Belanda yang akan kita terangkan sebagai berikut :

Bangsa Tionghoa adalah satu bangsa yang sangat kukuh dan tidak mudah untuk menghilangkan adat-istiadat atau kebiasaannya. Sikap kukuh ini sebagian ada yang berdasarkan anggapan bahwa kesopanan dan adat-istiadat bangsa Tionghoa, yang sebagian besar ada berasal dari ajaran Nabi Khonghucu, adalah yang paling baik, rapi dan sempurna di dunia. Ini terbukti bahwa sejak jaman kuno hingga masa keemasan dinasti Qing pada abad ke 18, ada anggapan umum di seluruh Tiongkok untuk menganggap bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang masih biadab dan barbar karena mereka tidak mengenal budaya bangsa Tionghoa yang agung.
Anggapan ini telah terbawa oleh bangsa Tionghoa yang mengembara ke luar negeri, terutama ke Nanyang yang penduduknya pada jaman dahulu, tidak bisa disangsikan lagi, umumnya mempunyai kesopanan yang lebih rendah dari bangsa Tionghoa rata-rata. Begitulah Huaqiao di Jawa sudah menjalankan terus agama dan kebiasaanya mereka seperti Tiongkok dan malah juga telah ditambah dengan adat istiadat orang pribumi.
Pertambahan atau lebih tepat pencampuran kebudayaan ini terjadi karena orang Tionghoa yang merantau ke Nanyang di jaman dahulu jarang sekali yang membawa istri atau anak perempuannya, sehingga mereka kemudian terpaksa menikah dengan orang perempuan pribumi. Batavia yang merupakan pintu utama bangsa Tionghoa masuk ke Jawa, di jaman dahulu pernah menjadi pusat perbudakan yang mana budak-budak itu didatangkan dari pelbagai penjuru nusantara terutama dari Bali dan Sulawesi.
Saat itu budak-budak dari suku bangsa Bali, Bugis, Ambon, Timor dan lain-lain, baik wanita maupun laki-laki biasa dilelang di Pasar Budak seperti sekarang orang biasa melelang kuda. Banyak diantara budak-budak perempuan itu dibeli oleh orang Tionghoa dan banyak diantaranya yang dijadikan gundik atau istri muda.
Adanya perbedaan derajat majikan dan budak itu bisa dilihat penggunaan bahasa melayu ‘Babah dan Nyonya’. Sampai sekarangpun masih ada mertua orang Huaqiao di Jawa Barat yang memanggil menantu lelakinya dengan sebutan ‘Babah Mantu’ atau mantu perempuannya dengan sebutan ‘Nyonya Mantu’. Istilah ‘Babah’ dan ‘Nyonya’ yang bersifat menghormat ini biasa digunakan oleh budak perempuan yang sudah jadi istrinya orang Huaqiaoa tapi tetap tidak melupakan pada kerendahan dirinya. Karena itu anak saudagar Huaqiao yang terlahir dari perkawinan beda derajat ini mempunyai derajat yang lebih tinggi dari ibunya.
Istilah ‘Babah Nyonya’ ini lama kelamaan menjadi satu kebiasaan umum walaupun banyak wanita Huaqiao yang menikah dengan lelaki pribumi yang bukan budak, tapi mertuanya masih sering memanggil dengan istilah ‘Nyonya Mantu’. Begitu juga orang desa pribumi walaupun bukan budak, tapi kemudian mempunyai menantu orang Huaqiao yang lebih kaya, mereka juga bisa memanggil dengan panggilan ‘Babah Mantu’.

Tidak semua orang Tionghoa yang merantau ke pulau Jawa berasal dari kalangan terpelajar atau bangsawan, justru kebanyakan dari mereka hanyalah orang miskin ataupun saudagar kecil yang mengadu untung ke luar negeri. Pernah ada satu masa ketika dinasti Ming runtuh dan digantikan oleh dinasti Qing, sejumlah orang bangsawan yang konon terhitung famili kaisar Ming melarikan diri ke Nanyang untuk menghindari kekejaman bangsa Manzu. Tapi kebanyakan bangsawan dan kaum terpelajar Tiongkok ini memutuskan untuk kembali ke Tiongkok begitu keadaan disana sudah mulai tentram, sedang yang memutuskan menetap di pulau Jawa kebanyakan berasal dari golongan saudagar kecil atau petani miskin yang justru perhatiannya cuma tertuju untuk mencari uang guna bertahan hidup dan mengabaikan pentingnya pendidikan.
Para Huaqiao ini walaupun kemudian sukses menjadi saudagar dan hidup agak berkecukupan, tetapi hingga kira-kira setengah abad yang lalu, tidak banyak diantara mereka yang menaruh perhatian akan pendidikan anak-anaknya. Hanya sedikit hartawan Huaqiao yang merasa perlu untuk memberi pelajaran bahasa mandarin kepada anak-anaknya dengan jalan memanggil seorang guru pribadi guna memberikan pelajaran privat. Nasib anak perempuan Huaqiao malah sama sekali tidak diperhatikan.
Demikianlah anak-anak Huaqiao ini besar dibawah pengawasan ibunya yang merupakan orang pribumi dan mendidik anaknya dnegan cara-cara dan sopan santun orang pribumi. Demikianlah anak-anak Huaqiao ini bukan saja darahnya saja yang kecampuran 50 % Indonesia, malah cara berpikir dan adat istiadat yang dilakukannya ada 75 % pribumi ! Karena pada umumnya orang Huaqiao totok tidak begitu memandang penting pada anak-anaknya yang perempuan, maka mereka juga tidak merasa keberatan jika putri mereka dididik seperti orang pribumi, sehingga bukan saja pakaian dan banyak adat kebiasaan pribumi sudah ditiru dan dilakukan oleh anak perempuan Huaqiao itu, bahkan dalam upacara pernikahan dan lain-lain juga sudah tidak menekankan adat Tionghoa dalam pelaksanaannya. Dan bilamana anak-anak perempuan Huaqiao ini sudah menikah dan menjadi ibu, maka mereka juga akan mengasuh anak-anaknya dengan cara seperti itu juga.
Tapi bagi sebagian orang Huaqiao totok yang masih memegang teguh adat kebiasaan bangsa Tionghoa maka hasilnya adalah terjadinya satu kombinasi / percampuran budaya yang lucu. Misalnya dalam suatu perkawinan, seorang pengantin perempuan Huaqiao seharusnya memakai baju pengantin ala Tionghoa pas pada hari pernikahannya, tapi di hari-hari lain mereka malah terbiasa menggunakan baju kurung sutra, sarung songket dan bahkan ada juga yang memakai selendang ! Dalam upacara kematian juga tidak sedikit adat kebiasaan pribumi yang masuk dalam adat kebiasaan para Huaqiao itu. Contohnya diletakkannya bunga kamboja diatas peti mati, juga saat peti mati sudah ada di dalam lubang lalu diadakan acara membelah sebutir buah kelapa dan memutuskan sepotong rotan di pinggir lubang itu.
Selain melakukan upacara sembahyang yang biasa dilakukan berdasarkan peredaran musim, para Huaqiao di Jawa juga melakukan sembahyang sedekah pada hari Maulud Nabi Muhammad dan lain-lain yang menjadi kebiasaan umat beragama Islam. Bahkan seringkali sembahyangan ini justru merupakan itikad dan niat dari nyonya rumah yang merupakan seorang perempuan Huaqiao yang sejak kecil melakukan hal itu berdasarkan ajaran ibu atau neneknya yang merupakan perempuan pribumi.
Demikianlah akhirnya adat kebiasaan, kepercayaan dan bahkan agama dari para Huaqiao di pulau Jawa itu menjadi sangat kacau dan kadang terasa sangat memberatkan bagi yang menjalankan, sebab dari pihak ayahnya yang totok mereka diwarisi adat istiadat yang berlaku di Tiongkok sedang dari pihak ibu mereka diajari adat istiadat pribumi yang mana keduanya harus dilakukan dengan sangat baik dan tidak boleh sampai alpa. Diantara penduduk Huaqiao di Jawa Barat, justru di Batavia inilah yang paling keras menjalankan segala macam aturan dan kebiasaan kuno yang tidak hanya berasal dari suku Jawa melainkan juga suku Melayu, Bali, Bugis dan lain-lain yang kemudian diaduk menjadi satu.
Dapat dibayangkan bahwa adat istiadat para Huaqiao dalam mengurusi upacara pemakaman itu yang sudah begitu repotnya, masih juga ditambah dengan adat istiadat dari pelbagai suku yang kadang malah saling bertentangan satu sama lain !
Sekian lama para Huaqiao ini harus memikul semua kesulitan dan kerepotan itu dengan sabar dan pasrah. Adakalanya beberapa orang pemuda terpelajar yang waktu hendak menjalankan upacara pernikahan, mereka merasa sangat repot dan akhirnya memberontak karena tidak suka menerima dirinya ‘dibikin seperti orang gila’. Tapi biasanya hal ini bisa diatasi oleh orang tua dan famili-famili mereka yang membujuk mereka dengan mengatakan, “Orang menjadi pengantin hanya satu kali (karena itu lumrah jika harus begitu repot).” Sedang bagi pemuda yang menentang upacara pemakaman yang dinilai merepotkan, orang tua mereka langsung memarahi mereka dan mengancam mereka dengan sebutan ‘Anak Tidak Berbakti !”

Tapi menjelang tahun 1900, gerakan reformasi/ pembaharuan yang terjadi di Tiongkok (yang dipimpin oleh Kang Youwei) mulai terdengar sampai ke Hindia Belanda. Beberapa Huaqiao di Batavia yang cukup terpelajar dan berpandangan luas mulai memikirkan perlunya perubahan yang mesti dilakukan terhadap kalangan Huaqiao sendiri. Bahkan beberapa orang yang berpikiran radikal bahkan berani menyampaikan pandangan untuk memberantas semua aturan/adat kebiasaan yang tidak benar. Mereka mulai menyadari bahwa kekacauan budaya yang terjadi ini adalah karena lemahnya agama yang dianut oleh para Huaqiao ini sendiri. Para Huaqiao ini merasa perlu adanya agama atau semacam pelajaran moral yang kokoh (seperti halnya agama Islam atau Nasrani) agar dapat digunakan sebagai pedoman pelatihan batin sekaligus memperbaiki kehidupan sosial dan sebagainya. Diantara orang-orang yang memiliki kesamaan pemikiran ini antara lain : Tuan
– Phoa Keng Hek
– Lie Hin Liam
– Lie Kim Hok
– Khoe A Fan
– Khouw Kim An
– Khoe Siauw Eng
– Khouw Lam Tjiang
dan lain-lain, yang sesudah berunding sepakat akan mendirikan satu perkumpulan yang diharapkan bisa menjadi pusat dari segala gerakan pembaharuan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap adat istiadat bangsa Tionghoa (yang selama ini dijalankan para Huaqiao secara salah kaprah).
Perkumpulan inilah yang kemudian diberinama Tionghoa Hwe Koan (THHK), dan ketika nama perkumpulan ini disebarluaskan, banyak orang yang kebingungan dan saling bertanya, “Apakah arti kata ‘Tionghoa’ itu ?”. Patut diketahui bahwa pada masa itu istilah ‘Tionghoa’ dan juga ‘Tiongkok’ bahkan masih terdengar asing di telinga para Huaqiao peranakan disini. Justru kaum peranakan ini biasa menyebut suku bangsanya sebagai ‘China’ dan negeri leluhurnya disebut ‘negeri China’ atau ‘Tanah China’.

Bab II
Tiong Hoa Hwe Koan dan Agama Khonghucu

Meskipun para pendiri Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) adalah orang-orang pandai yang berpandangan luas, bahkan ada beberapa diantaranya merupakan orang yang berpengaruh di kalangan kaum Huaqiao di Hindia Belanda, tapi pada masa itu jumlahnya masih terlalu sedikit untuk bisa mengalahkan atau merubah sebagian besar orang-orang Huaqiao totok yang masih memegang teguh aturan kuno, apalagi jika orang-orang kolot ini masih terhitung famili sendiri dan bahkan usianya jauh lebih tua. Harus disadari bahwa untuk mengubah pandangan seseorang (terutama yang berusia lebih tua), mereka tidak bisa begitu saja mengatakan ‘kami rasa (adat kebiasaan) itu keliru dan harus dihapus /dibuang’. Untuk itu mereka harus mempunyai sandaran yang kuat, logis dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, jadi bukan hanya berdasarkan pemikiran sendiri yang belum teruji kebenarannya.
Sandaran yang diperlukan oleh para pendiri THHK itu tak lain dan tak bukan adalah Ajaran Nabi Kong Zi yang juga merupakan dasar gerakan pembaharuan (oleh Kang Youwei) di Tiongkok. Pada masa itu mungkin nama Nabi Kong Zi belum begitu terkenal seperti sekarang, bahkan mungkin para Huaqiao peranakan malah belum pernah mendengarnya, tapi bagi orang Tionghoa yang terpelajar, nama Nabi Kong Zi sangat dijunjung tinggi.
Karena itulah THHK kemudian didirikan dengan berdasarkan kepada Agama Khonghucu, dimana semua perubahan yang hendak dijalankan haruslah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Kong Zi. Haruslah diakui bahwa jikalau tidak bersandar pada nama besar Nabi Kong Zi, niscaya THHK tidak akan bisa maju dengan begitu pesat, karena orang-orang Tionghoa totok yang masih kukuh memegang semua adat kebiasaan dan aturan kuno itu biasa menuduh bahwa segala perubahan yang hendak dilakukan terhadap bangsa Tionghoa adalah bertujuan untuk memajukan agama Kristen (seperti yang telah dilakukan kaum misionaris di Tiongkok). Tuduhan ‘Kristenisasi’ ini pada kenyataannya sering dilontarkan orang-orang yang kurang paham terhadap misi THHK yang sesungguhnya, sedangkan anggota THHK sendiri seringkali menamakan diri mereka sendiri sebagai ‘Kaum Muda’ dan menamakan orang-orang yang menentang perubahan sebagai ‘Kaum Kuno’ atau ‘Kaum Kolot’.
Pada kenyataannya, THHK menggunakan agama Khonghucu sebagai pondasi bukan hanya bertujuan untuk memudahkan cara mengubah pandangan orang-orang tua yang konservatif, melainkan karena para pemuka THHK justru sudah lama menyadari manfaat dan pentingnya mengapa orang Tionghoa harus diberi pelajaran tentang agama Khonghucu itu sendiri. Adapun diantara para pendiri THHK yang sangat menjunjung tinggi dan mengamalkan agama Khonghucu adalah almarhum Tuan Lie Kim Hok. Walaupun Lie Kim Hok sendiri tidak banyak mengerti huruf mandarin, tetapi ia justru banyak mendapat pengajaran tentang Nabi Kong Zi dari kawan-kawannya yang paham bahasa mandarin seperti almarhum tuan Tan Kie Lam, Tee Pek Thay (keduanya penduduk di Buitenzorg), Khoie Siauw Eng (penduduk Batavia) dan lain-lain. Selain dari itu Tuan Lie Kim Hok juga mengerti tentang riwayat Nabi Kong Zi dan ajaran-ajarannya justru dari buku-buku berbahasa Belanda yang diperolehnya dari Henri Borel maupun sejarahwan / sinolog Belanda yang lain.
Tuan Lie Kim Hok ini adalah satu dari sedikit orang Tionghoa yang pada masa setengah abad yang lalu telah termasyhur sebagai seorang Jurnalis, pengarang dan penyair. Ia juga mempunyai pengertian yang mendalam mengenai agama Kristen yang mana pada masa itu sulit mencari orang tionghoa lain yang bisa menandinginya Sejak masih kanak-kanak ia menjalani pendidikan dibawah asuhan para pendeta Kristen seperti Tuan Albers di Cianjur, Tuan S. Coolsma yang membuka sekolah zending berbahasa Sunda di Buitenzorg dan Tuan D.J. van der Linden yang mengajar bahasa Melayu.
Semula Lie Kim Hok bersekolah di sekolah berbasis agama Kristen itu, lalu karena sangat rajin dan pandai dia kemudian dijadikan guru bantu di sekolah itu yang selain mendapat gaji juga mendapatkan pelajaran bahasa Belanda pada siang hari seusai mengajar. Pada masa itu sangat jarang orang Tionghoa yang bisa berbahasa Belanda. Hanya anak-anak hartawan kaya atau anak kapten Tionghoa yang diberi ijin oleh pemerintah untuk belajar di sekolah-sekolah yang didirikan bagi anak-anak bangsa Eropa.
Lie Kim Hok tidak hanya bisa membaca buku-buku sastra berbahasa Belanda, tapi dia juga bisa menulis dengan rapi dalam bahasa Belanda. Bela-kangan ia bekerja dan menjadi pembantu tetap dalam surat kabar berbahasa Melayu yang disponsori oleh Misi-misi Zending Kristen seperti Bintang Johor dan lain-lain. Pada masa itu ia bahkan melakukan pelbagai perbaikan terhadap bahasa Melayu Rendah yang dia namakan sebagai ‘Melayu Betawi’. Hasil usahanya adalah sebuah buku karyanya yang kini dikenal sebagai sumber / kamus bahasa Melayu Tionghoa yang sekarang ini.
Pada awalnya, Lie Kim Hok ketika masih muda sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen. Itu bisa dilihat dari buku-buku berbahasa melayu karyanya seperti ‘Kitab Eja’ dan ‘Sobat Anak-Anak’ yang mana didalamnya terdapat banyak puji-pujian terhadap Tuhan yang sangat dipengaruhi oleh agama Kristen. Begitu juga dalam doa-doa yang terdapat dalam syair ‘Siti Akbari’.
Pada saat Lie Kim Hok berada dalam pengaruh agama kristen karena pengaruh para pendeta Kristen yang menjadi gurunya, ia juga mempunyai beberapa sahabat yang berpandangan luas dan memahami agama Khonghucu sehingga ia mendapatkan ‘semacam perbandingan’ sehingga ia tidak sampai menjadi penganut agama Kristen !
Bahkan setelah THHK didirikan, Lie Kim Hok menjadi kepala dari satu komisi yang didirikan oleh perkumpulan THHK untuk memberikan keterangan tentang Agama Tionghoa yakni agama Khonghucu. Adapun salah satu artikel yang ditulis oleh Lie Kim Hok ternyata telah diserang oleh seorang pendeta Kristen bernama L. Tiemersma sehingga akhirnya terbit perbantahan di mingguan Li Po yang berjalan terus menerus selama beberapa bulan lamanya, karena Lie Kim Hok balik menyerang agama Kristen yang sangat dia pahami itu sehingga dengan mudah Lie Kim Hok dapat mengetahui dan beberkan kelemahan-kelemahannya.
Begitulah sedikit riwayat dari Tuan Lie Kim Hok yang meskipun sejak kecil mendapat pendidikan secara Kristen, akhirnya menjadi pemuka agama Khonghucu yang sangat menjunjung tinggi ajaran dari Nabi Kong Zi. Tiga tahun sebelum diterbitkannya terjemahan kitab <<Thai Hak>> dan <<Tiong Yong>> ke dalam bahasa Melayu oleh tuan Tan Ging Tiong dan Yoe Tjai Siang, Lie Kim Hok telah menerjemahkan riwayat hidup Nabi Kong Zi dari salah satu kitab berbahasa Belanda dengan ditambahi dengan keterangan-keterangan dari sahabat-sahabatnya yang memahami bahasa mandarin. Kitab itu berjudul <<Hikayat Khong Hoe Tjoe>> sudah selesai diterjemahkan pada tahun 1896 dan dicetak pada G. Kolff & Co. pada tahun 1897. Ini adalah usaha pertama kali untuk memperkenalkan Kong Zi kepada orang-orang Tionghoa yang hanya bisa membaca bahasa Melayu.

Dengan pengetahuannya yang luas tentang Nabi Kong Zi, maka ketika THHK Batavia didirikan, Lie Kim Hok telah mencoba mewujudkan angan-angannya untuk mendirikan suatu organisasi yang bertujuan menyebarluaskan agama Khonghucu. Ini jugalah yang menyebabkan gerakan THHK berdasarkan pada ajaran Nabi Kong Zi. Pendeknya semua perubahan yang dilakukan THHK bukan semata untuk menghapuskan/ meringankan semua kerepotan akibat adat kebiasaan orang Tionghoa yang ribet, tetapi juga bertujuan memberikan ‘penerangan batin’ bagi kaum Huaqiao di Indonesia.
Karena perlu untuk memperdalam agama Khonghucu langsung dari sumbernya, maka dirasa perlu agar anak-anak Huaqiao ini untuk belajar bahasa mandarin agar bisa membaca kitab-kitab agama Khonghucu dari bahasa aslinya. Pada titik inilah THHK merasa sangat perlu untuk mendirikan sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa dengan mengundang para guru yang benar-benar paham akan bahasa mandarin dan juga ajaran Nabi Kong Zi sehingga bisa mengajarkannya kepada murid-muridnya. Selain itu di sekolah ini juga diwajibkan untuk mengadakan upacara sembahyang setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Kongzi Li serta mengadakan khotbah atau ceramah yang menerangkan tentang Sabda-sabda Nabi Kong Zi. Jadi tujuan utama dari sekolah-sekolah yang didirikan THHK ini adalah untuk menyebarkan agama Khonghucu seperti halnya sekolah-sekolah Zending yang bertujuan menyebarkan agama Kristen.
Untuk mendapatkan guru-guru yang memenuhi persyaratan ini, maka ketika hendak mendirikan sekolah para pengurus THHK telah meminta tolong kepada Dr. Liem Boen Keng, pemuka agama Khonghucu di Singapura. Guru pertama yang direkomendasikan oleh Dr. Liem Boen Keng adalah tuan Louw Koei Hong yang sangat faham dengan kitab-kitab suci agama Khonghucu dan bahkan sudah pernah beberapa kali memberikan khotbah di gedung perkumpulan THHK. Guru ini sebenarnya hendak digunakan sendiri oleh Dr. Liem Boen Keng karena ia sendiri sedang asyik belajar bahasa mandarin.
Pada saat itu kelihatannya angan-angan dari tuan Lie Kim Hok sudah mulai sedikit terwujud sebab sejak didirikannya THHK Batavia, pelajaran dan ajaran Nabi Kong Zi mulai menjalar luas dan dikenal oleh kaum Huaqiao. Ini dibarengi dengan terbitnya beberapa mingguan yang membicarakan tentang agama Khonghucu seperti Li Po di Sukabumi, Loen Boen di Surabaya, Ik Po di Solo, Ho Po di Buitenzorg dan lain-lain.

Bab III
Tiong Hoa Hwe Koan dengan Pendidikan para Huaqiao

Dari apa yang telah dituturkan pada bab terdahulu, bisa dilihat bahwa Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) mempunyai tujuan utama untuk menyiarkan ajaran agama Khonghucu dan bukannya untuk memajukan pendidikan para Huaqiao di Indonesia. Sedang sekolah-sekolah yang diadakan oleh THHK semula dijadikan alat agar murid-muridnya bisa membaca dan mengerti kitab-kitab suci agama Khonghucu yang tercetak dalam bahasa mandarin. Akan tetapi diantara para pendiri THHK ini ada juga beberapa orang yang mempunyai pikiran dan angan-angan yang lain dengan tuan Lie Kim Hok yang terutama bertujuan untuk memperkenalkan ajaran Nabi Kong Zi. Adalah tuan Phoa Keng Hek dan beberapa orang lain yang berwawasan luas yang hendak menggunakan sekolah-sekolah THHK ini sebagai alat untuk mendesak pemerintah Belanda agar menaruh perhatian terhadap pendidikan bagi para Huaqiao yang mana pada masa itu tidak dipedulikan sama sekali oleh pemerintah penjajah ini.
Beberapa orang ini bukannya tidak setuju atau menganggap para Huaqiao tidak penting untuk mempelajari bahasa mandarin dan mempelajari ajaran Nabi Kong Zi yang juga sangat mereka junjung tinggi, tapi saat itu mereka menilai bahwa pada masa-masa penjajahan itu jika para Huaqiao ingin dipandang penting kedudukannya oleh pemerintah Belanda, maka lebih penting bagi mereka untuk mengerti bahasa Belanda ketimbang bahasa Mandarin.
Masalahnya tidak mudah bagi anak-anak Huaqiao ini untuk masuk dan belajar di sekolah-sekolah berbahasa Belanda yang didirikan oleh pemerintah. Jikalau tidak mempunyai hubungan baik dengan para residen atau asisten residen yang biasanya menjadi kepala dari komisi sekolah, jangan harap anak-anak Huaqiao itu bisa diterima untuk bersekolah. Dan kalaupun kepala komisi itu sudah menyetujui atau tidak menghalangi seorang anak Huaqiao untuk bersekolah, biasanya niat bersekolah ini masih biasa dihalangi oleh Kepala Sekolah dengan alasan ‘Tidak ada bangku kosong !”. Tidak hanya itu biaya sekolahnya juga selalu diberi tarif yang lebih tinggi dari anak-anak Eropa yang lain, kira-kira f 15 per anak. Selain itu terkadang juga masih dikenakan aturan dimana anak-anak Huaqiao itu harus lebih dahulu bisa berbahasa Belanda dan memahami segala aturan orang Eropa, ini menyebabkan si orang tua terpaksa harus menitipkan anak-anaknya pada salah satu sekolah dengan pembayaran SPP yang sangat mahal sekali yaitu dari f 80 sampai f 100 per-anak. Dari sini bisa diketahui bahwa jika anak-anak Huaqiao yang ‘beruntung’ itu tentulah anak dari seorang kapiten Tionghoa atau anak dari seorang hartawan yang berpengaruh besar.
Untuk dapat merubah keadaan buruk ini, tidak ada jalan lain kecuali jika para Huaqiao ini bisa memperlihatkan pada pemerintah begitu buruknya perhatian mereka terhadap bidang pendidikan bagi para Huaqiao yang terhitung merupakan rakyat mereka sendiri, dan jikalau pihak pemerintah tetap tidak mempedulikan hal ini, maka para Huaqiao itu akan mengatur dan mendirikan sekolah-sekolah mereka sendiri agar bisa memenuhi kebutuhan para anak-anak Huaqiao. Belakangan ketika sekolah-sekolah THHK ini memberikan pelajaran bahasa Inggris (dan bukannya bahasa Belanda) bagi murid-muridnya, barulah pemerintah mulai sadar (bahwa jika ini diteruskan anak-anak Huaqiao itu akan semakin jauh terhadap pemerintah dan khawatir kelak tidak bisa dikendalikan lagi). Untuk itulah pemerintah Belanda akhirnya mulai mendirikan sekolah-sekolah HCS (Hollandsch Chineesche School) untuk anak-anak Huaqiao pada tahun 1908.

Ketika THHK baru mendirikan sekolah-sekolah ternyata sistem yang digunakan cukup mengejutkan sekaligus membanggakan karena segala sesuatunya diatur dengan cara (manajemen) modern, jauh berbeda jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah / taman pendidikan kuno yang didirikan oleh sejumlah perkumpulan para Huaqiao yang lain. Adapun buku-buku yang digunakan untuk mengajar awalnya didatangkan dari Jepang dimana isinya meniru aturan dari sekolah-sekolah barat untuk kelas permulaan, buku ini juga dibuat menarik dengan banyak gambar yang berwarna-warni sehingga mempermudah bagi para murid untuk memahami isinya.
Belakangan, buku-buku pelajaran sekolah modern ini sudah diterbitkan juga di Shanghai yang kualitasnya semakin lama semakin baik dan sempurna. Adapun hasil dari sistem baru ini adalah para murid selain bisa membaca dan menulis dengan tepat, mereka juga memahami arti dari setiap huruf mandarin, jadi tidak hanya menghafal dan mengoceh seperti burung beo.
Adalah Tuan Henri Boerel, pegawai pemerintah yang ditugasi khusus untuk urusan para Huaqiao inilah yang kemudian membantu ‘memanas-manasi’ pemerintah Belanda dengan cara memberikan pujian-pujian selangit terhadap sekolah-sekolah THHK pada media massa Belanda dengan menyebutkan, “Jika sampai (para Huaqiao ini mencapai kemajuan dan menjadi modern dengan usahanya sendiri ini) terjadi, akan terbit Bahaya Kuning ! Hal ini tentu muncul karena adanya buku-buku pelajaran modern.”
Istilah ‘Bahaya Kuning’ ini awalnya adalah ucapan Kaisar Wilhelm dari Duitschland yang menyebutkan bagaimana Eropa akan terancam bahaya jika bangsa berkulit kuning ini sudah sadar (akan kebodohan dan kelemahan mereka) lalu rakyatnya akan mendapat pendidikan modern.
Tindakan lain yang amat penting dan menarik perhatian pemerintah Belanda saat itu adalah bahasa Mandarin yang dipakai dalam sekolah-sekolah THHK itu bisa menjadi semacam pemersatu dari seluruh bangsa Tionghoa di seluruh dunia. Adapun yang mempunyai ide untuk menggunakan bahasa mandarin adalah tuan Phoa Keng Hek, padahal pada saat itu bahasa mandarin dialek Beijing ini masih terlampau asing bagi para Huaqiao di pulau Jawa. Di Tiongkok sendiri bahasa mandarin versi Beijing ini digunakan sebagai bahasa resmi oleh para pembesar dan juga kaum terpelajar di pelbagai propinsi yang berdialek macam-macam sebagai bahasa komunikasi satu sama lain. Tapi karena para Huaqiao di Indonesia berasal dari propinsi-propinsi di Tiongkok selatan yang masih kental dialek daerahnya masing-masing, maka dari itulah bahasa mandarin ini juga terdengar asing di telinga para Huaqiao di Jawa.
Adapun alasan mengapa tuan Phoa Keng Hek mengusulkan penggunaan bahasa mandarin adalah karena THHK ini didirikan oleh para Huaqiao dari berbagai suku seperti suku Hokkian, Kongfu (Canton) dan lain-lain. Jika dipilih salah satu bahasa daerah seperti Hokkian atau Kongfu, tentu ada sejumlah Huaqiao yang menentangnya dan tidak setuju, sedang bahasa mandarin ini walaupun terdengar agak asing tapi bisa dianggap cukup netral sebagai ‘bahasa pemersatu’ diantara mereka. Dengan menggunakan alasan yang kuat inilah akhirnya para pengurus THHK sepakat menyetujuinya. Meskipun semula masih banyak orang-orang Huaqiao dari suku Hokkian yang merasa tidak puas dan menggerutu diluaran, tapi lama-lama keberatan ini bisa dihapuskan dan hampir semua sekolah THHK mengajarkan bahasa mandarin terus hingga sekarang.
Adapun kegemparan yang terbit karena berdirinya sekolah-sekolah THHK yang modern ini telah menarik pula perhatian dari pemerintah Tiongkok. Beberapa tahun setelah kunjungan Kang Youwei ke Batavia, Rajamuda Canton telah mengutus Lauw Soe Kie untuk pergi memeriksa sekolah-sekolah THHK di pulau Jawa. Untuk tugas ini Lauw Soe Kie bahkan dianugerahi pangkat Admiraal dari angkatan laut Tiongkok sehingga ketika ia tiba di Jawa dan menghadap pada Gubernur Jendral dan pembesar yang lain, ia mengenakan serangan perwira angkatan laut.
Lauw Soe Kie disambut dengan penuh rasa hormat oleh para pengurus THHK di daerah-daerah yang dikunjunginya, tapi kalau tidak salah ia terpaksa membatalkan kunjungannya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur karena mendadak ia jatuh sakit.
Sejak itu hampir setiap tahun datang para pembesar dari Tiongkok dengan diantar oleh kapal-kapal perang ke pulau Jawa, sehingga hal ini membuat para Huaqiao di pulau Jawa ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tiongkok.
Kemenangan bangsa Jepang terhadap Rusia membuat semangat bangsa Tionghoa untuk mencari kemajuan menjadi semakin tinggi. Adapun hasil dari kunjungan para pembesar Tiongkok ini adalah didirikannya Taman Pendidikan Khay Lam Hak Tong di Nanjing yang didirikan oleh Rajamuda Tuan Hong dengan tujuan agar anak-anak Huaqiao di Indonesia bisa melanjutkan pelajarannya di negeri leluhurnya, Tiongkok.
Bahkan pemerintah Tiongkok juga mengirim satu inspektur yang kemudian menetap di pulau Jawa (inspektur pertama bernama Wang Fung Cheang) dan bertugas memeriksa sekolah-sekolah para Huaqiao dan adakalanya memberikan subsidi bagi pendirikan suatu sekolah seperti yang terjadi di Semarang.
Tapi semua gerakan di bidang pendidikan ini seakan-akan menjadi ‘duri’ di mata pemerintah Belanda yang mulai merasa khawatir karena para Huaqiao peranakan yang dulunya sudah dipandang sebagai ‘pro-Belanda’ kini bahkan mendapat tunjangan pendidikan dari pemerintah Tiongkok. Bersamaan dengan itu tuan Phoa Keng Hek terus mendesak Direktur Pendidikan Mr. Pott dengan mengajukan surat desakan agar para Huaqiao diberi kemudahan untuk masuk ke dalam Europeesche Lagere School. Tuan pembesar ini tampaknya menaruh simpati dan menyerahkan surat pengaduan itu kepada Gubernur Jendral van Heutz.
Tapi ketika beberapa bulan kemudian tidak ada kabar tentang kelanjutan surat pengaduan itu, tuan Phoa Keng Hek mengadakan audisi dengan Gubernur Jendral van Heutz sendiri. Saat itulah Gubernur Jendral Belanda ini mengatakan bahwa ia sudah menerima surat pengaduan itu dan kini anggaran pendidikan untuk para Huaqiao sedang diatur untuk mendirikan sekolah-sekolah khusus buat para Huaqiao dimana kualitas dan biaya pendidikannya tidak berbeda dengan sekolah-sekolah rendah (setingkat SD) bagi anak-anak Belanda sendiri. Sekolah-sekolah inilah yang dikenal dengan sebutan HCS.
Adapun pendirian sekolah-sekolah HCS ini pasti tidak akan segera terwujud jikalau pada saat itu belum ada sekolah-sekolah THHK yang didirikan di pelbagai daerah. Dengan berdirinya HCS dapat dianggap bahwa cita-cita THHK untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada para Huaqiao telah kesampaian dan terwujud. Beberapa tahun setelah didirikannya HCS, barulah pemerintah Belanda mendirikan HIS (Hollandsch Inlandsche School) bagi kaum pribumi Indonesia.

Bab IV
Tiong Hoa Hwe Koan
dengan
Kong Koan Batavia

Sebelum Tiong Hoa Hwe Koan mendirikan sekolah-sekolah, Kong Koan Batavia sudah mengelola sekolahnya sendiri yang dinamakan Gie Oh yang menggunakan bahasa Hokkian sebagai bahasa pengantar dan menggunakan sistem Tiongkok kuno yang hanya menggunakan kitab-kitab klasik agama Khonghucu sebagai bahan pelajarannya.
Adapun tujuan utama sekolah Gie Oh ini adalah memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak orang miskin. Untuk itu Kong Koan memberikan subsidi setiap bulan sebesar f300 yang digunakan untuk membayar gaji seorang guru kepala dan dua orang guru bantu.
Meskipun niatnya sangat baik, tapi hasilnya sungguh mengecewakan karena murid-murid yang datang bersekolah tiap hari hanya sedikit, terkadang bahkan Cuma 7 atau 8 orang saja. Sebenarnya jumlah murid yang terdaftar cukup banyak tapi karena pendidikan ini gratis, maka hanya beberapa orang yang benar-benar berniat belajar yang rajin datang sedang yang lain biasanya berlaku sesukanya, kadang masuk kadang bolos, karena mereka tidak merasa dirugikan dan tidak dipungut biaya apapun. Selain itu orang-orang miskin ini merasa pendidikan kurang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan para gurunya karena menerima gaji secara tetap (dari subsidi Kong Koan) tidak mau berusaha lebih keras untuk memajukan sekolah itu, mungkin mereka berpikir jika murid yang datang semakin banyak, tentu tugas mereka mengajar akan menjadi semakin berat dan mereka juga merasa lebih lelah. Dari pihak Kong Koan sendiri hampir tidak ada pengawasan ketat terhadap sekolah Gie Oh ini sehingga boleh dibilang para guru hanya menerima gaji buta dan perkumpulan ini telah membuang percuma uang f300 setiap bulannya. Demikianlah meskipun niat pendirian sekolah ini begitu mulia tapi hasilnya bisa dibilang nihil !
Keadaan yang sangat buruk dari sekolah Gie Oh ini sudah diketahui pula oleh para pengurus THHK, karena itu ketika THHK telah mempunyai beberapa sekolah sendiri dan sudah mulai kelihatan hasilnya dari penerapan sistem modern, maka pada suatu hari Presiden THHK Phoa Keng Hek datang menghadap kepada mayor Tionghoa Tio Tek Ho yang merupakan ketua Kong Koan Batavia dan juga menjabat sebagai beschermheer dari THHK. Phoa Keng Hek bermaksud menjadikan sekolah Gie Oh menjadi satu kepengurusan dengan sekolah THHK yang lain. Ia berjanji bahwa anak-anak miskin tetap mendapatkan pendidikan gratis dengan subsidi f300 dari Kong Koan, THHK hanya akan menerapkan sistem modern pada sekolah itu. Tuan Tio Tek Ho semula langsung menyatakan setuju dengan ide ini, tapi beberapa hari kemudian Kong Koan mulai berubah haluan dan memajukan berbagai keberatan.
Konon ini terjadi karena para guru sekolah Gie Oh yang tadinya hanya menerima gaji buta mulai menyiarkan desas-desus bahwa sistem sekolah THHK itu belum ketahuan jelas hasilnya dan hanya para pengurus dan guru THHK sendiri yang mengklaim keberhasilannya. Untuk menghadapi desas-desus ini, para pengurus THHK akhirnya mengajukan usulan agar diadakan ujian untuk membandingkan sistem pelajaran mana yang lebih baik dan berfaedah.
Bahkan para guru sekolah Gie Oh diperbolehkan untuk memilih beberapa muridnya yang paling pandai dan sudah belajar cukup lama di sekolah itu untuk ditandingkan dengan sembarang murid THHK yangtelah menerima pelajaran selama satu tahun lebih itu (sekolah THHK memang baru berdiri satu tahun lebih). Dengan disaksikan oleh para pengurus kedua perkumpulan dan juga para guru, pertandingan ini diadakan di gedung milik THHK. Hasilnya sudah bisa diduga diman murid-murid dari Gie Oh harus menyerah kalah karena meskipun mereka bisa menghafal diluar kepala semua bunyi ayat-ayat kitab suci <<Su Si>>, bisa mengenali dan menulis hurufnya, tapi arti dan maksud dari ayat-ayat itu mereka tidak mengerti sama sekali. Ini tentu berbeda dengan murid-murid THHK yang bisa membaca, menulis dan memahami arti sesuatu huruf dan kalimat mandarin, mereka bahkan bisa mengarang sendiri beberapa kalimat untuk digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ini sudah membuktikan bahwa pelajaran dari THHK jauh lebih praktis !
Begitulah mayor Tio Tek Ho dan pengurus dari Kong Koan akhirnya ambil keputusan tetap menyerahkan pendidikan buat anak-anak Huaqiao miskin di Batavia kepada THHK yang diberi subsidi f275 sebulan dari kasnya Kong Koan. Adapun kekurangan sebesar f25 dikarenakan para pengurus THHK menolak untuk mengambil alih gambar dan altar sembahyang dari Zi Si, cucu dari Nabi Kong Zi yang biasa ditempatkan di dalam sekolah Gie Oh untuk disembahyangi setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Kongzili oleh guru-guru dan murid-murid dari sekolah itu. Adapun penolakan ini dilakukan karena berdasar pada bunyi peraturan THHK yang melarang keras untuk mengadakan pemujaan apapun di dalam gedung ataupun ruangan sekolah milik THHK. Meskipun THHK didirikan atas dasar agama Khonghucu dan bertujuan untuk menyiarkan ajaran-ajaran Nabi Kong Zi seluas-luasnya, tapi baik Nabi Kong Zi ataupun murid-muridNya yang lain tidak hendak dipuja seperti para Dewa di kelenteng yang dipuja diatas altar yang harus dipasangi hio dan lilin.
Adapun THHK Batavia sendiri yang paling awal bertindak untuk merayakan hari kelahiran dan wafatnya Nabi Kong Zi serta berikhtiar agar kedua hari itu diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai hari besar dari para Huaqiao. Tapi meskipun demikian THHK tidak mau mengadakan tempat pemujaan apapun yang bisa membuat gedung perkumpulan itu menjadi mirip seperti kelenteng atau kuil.
Sebaliknya sebagian golongan dari Kong Koan yang hendak mengikuti adat kebiasaan kuno merasa sangat penasaran dengan kebijakan para pengurus THHK yang mau mengambil alih sekolah Gie Oh dengan subsidi dari Kong Koan tapi menolak untuk mengambil alih altar Zi Si. Akibatnya tuduhan bahwa THHK diam-diam menyimpan angan-angan untuk ‘mengkristenisasi’ para Huaqiao menjadi semakin keras. Adapun masalah ini menjadi salah satu dari beberapa sebab-sebab timbulnya konflik antara para pengurus THHK Batavia dengan Kong Koan, yang mana konflik itu baru berakhir ketika mayor Tio Tek Ho meninggal dunia dan tuan Khouw Kim An dari THHK diangkat menjadi mayor Tionghoa yang baru di Batavia.
Seperti telah diterangkan pada bab terdahulu, ketika Kang Youwei datang ke Jawa, THHK Batavia dan cabangnya di Buitenzorg sudah berdiri dan membuktikan bahwa berdirinya THHK ini bukan terjadi karena ikhtiar ataupun anjuran dari Kang Youwei.
Orang yang memuji Kang Youwei mungkin melakukan kesalahan karena hal ini (berdirinya THHK) sudah berselang agak lama. Tapi tidaklah salah jika Kang Youwei juga membuat jasa besar dengan mengadakan pertemuan akbar di gedung THHK untuk mengadakan perdamaian antar beberapa perkumpulan Huaqiao, dimana hal ini berhasil dengan baik dan membawa suatu kebaikan besar bagi para Huaqiao di Batavia.
Sebelum adanya THHK, perkumpulan-perkumpulan para Huaqiao yang terhitung cukup besar di Batavia kebanyakan berwujud semacam kongsi rahasia atau biasa dikenal sebagai Triad (Tian Di Hui ~ Perkumpulan Langit dan Bumi), yang mana pekerjaannya seperti terlihat dimuka umum adalah untuk ‘tolong menolong dalam urusan kematian’ atau sekedar untuk merawat kelenteng atau rumah, bisa juga semacam perserikatan orang-orang seprofesi (seperti perkumpulan tukang mebel suku Kongfu), dapat pula semacam yayasan pengumpulan dana untuk menjaga kepentingan satu marga dan sebagainya. Adapun perkumpulan Huaqiao totok yang terkenal pada masa itu antara lain perkumpulan Yat Hien dan Kong Gie Hien yang kebanyakan anggotanya adalah orang totok bersuku Kongfu, Ge dan Hokkian. Sedangkan perkumpulan Huaqiao peranakan biasanya bersifat kongsi rahasia / triad yang biasa saling bersaing dan bermusuhan sehingga tak jarang terjadi perkelahian massal yang menumpahkan darah karena haluan dari perkumpulan semacam ini adalah hanya untuk membela atau menjaga kepentingan para bos-bos mereka sendiri.
Ketika THHK baru didirikan dengan menampung orang-orang Huaqiao dari berbagai suku untuk ikut ambil bagian, para pengurus THHK merasa sangat perlu untuk mengumumkan bahwa tujuan perkumpulan THHK ini sangat berbeda jauh dengan segala kongsi rahasia para tukang berkelahi yang sudah ada di Batavia pada masa itu. THHK bahkan ingin menjalin hubungan dekat dengan pelbagai suku agar mereka bisa sejalan dan bekerja sama dengan baik. Tapi sampai Kang Youwei berkunjung ke Jawa, niat para pengurus THHK ini tidak bisa diwujudkan karena tidak ada orang yang cukup besar pengaruhnya sehingga nasehat-nasehatnya bisa diindahkan oleh para bos dan ketua perkumpulan yang lain.
Ketika Kang Youwei datang ke Batavia, para pengurus THHK dapat melihat bahwa cendekiawan besar ini adalah orang yang tepat untuk mewujudkan angan-angan mereka. Dan ketika niat mulia ini disampaikan kepada Kang Youwei dan menerangkan bagaimana pelbagai perkumpulan rahasia saling bermusuhan dan berkelahi satu sama lain, Kang Youwei dengan senang hati menyatakan bersedia untuk melakukan pertemuan dengan para ketua perkumpulan itu dan mengupayakan terjadinya perdamaian dan persatuan para Huaqiao.
Demikianlah pada suatu hari, para pengurus dari sekian banyak perkumpulan telah diundang datang untuk mendengarkan pidato dan nasehat dari Kang Youwei di gedung THHK. Orang-orang yang datang untuk mendengarkan pidato cendekiawan besar itu begitu banyak jumlahnya sehingga gedung THHK yang luas itu menjadi penuh sesak dan banyak pula yang tidak kebagian tempat, tidak bisa masuk ke dalam. Saking penuhnya tempat itu sehingga kaca-kaca jendela ada yang pecah karena orang-orang itu saling berdesak-desakan untuk bisa melihat langsung Kang Youwei.
Adapun hasil dari pertemuan akbar ini sangat memuaskan karena sejak itu antara pelbagai perkumpulan di Batavia tidak pernah terdengar saling bermusuhan apalagi sampai berkelahi, saling kepruk dan saling bacok seperti yang masih terjadi di Semarang dan tempat-tempat lain. Begitu hebatnya pengaruh Kang Youwei sehingga gerakan para triad ini seakan-akan langsung musnah dan baru beberapa tahun terakhir kembali muncul kembali walaupun sudah tidak sebengis dan seberbahaya seperti sebelum Kang Youwei datang.
Adapun masalah penolakan THHK untuk mengambil alih altar Zi Si ini, maka pihak yang kurang puas diam-diam telah mengadu kepada Kang Youwei dan bermaksud meminjam pengaruhnya untuk mendesak para pengurus THHK supaya berubah pikiran. Semula ketika menerima pengaduan itu, Kang Youwei sepakat dengan desakan itu dan bahkan berharap supaya gedung THHK dijadikan semacam Kuil Budaya (Wen Miao), kuil khusus untuk memuja Nabi Kong Zi. Beliau bahkan mengatakan tidak bisa mengerti mengapa THHK yang hendak menyiarkan agama Khonghucu itu tidak mau mengadakan tempat pemujaan terhadap Nabi Kong Zi.
Ketika mengetahui sikap Kang Youwei itu, Presiden THHK Phoa Keng Hek merasa perlu untuk datang berkunjung ke Cengkarang, ke rumahnya tuan Lie Hin Liam yang menjadi tempat menginap sementara bagi Kang Youwei. Kepada Kang Youwei, Phoa Keng Hek menjelaskan alasan mengapa pemujaan terhadap nabi Kong Zi ataupun Zi Si dianggap tidak perlu karena jika hal itu dilakukan, maka dikhawatirkan akan banyak orang datang dan bersembahyang memohon berkah, rejeki dan lain-lain seperti halnya orang datang ke kelenteng dan meminta berkah kepada para dewa yang lain. Phoa Keng Hek mengatakan sekali hal itu terjadi akan sangat sulit untuk mencegah terjadinya ‘penyimpangan’ agama seperti ini. Selain itu di Batavia sudah ada banyak kelenteng sehingga akan bertambah satu lagi jika THHK sampai mengadakan pemujaan terhadap Nabi Kong Zi.
Semula Kang Youwei tidak mau mengerti dan bahkan sambil menunjuk Phoa Keng Hek ia berkata, “Kau seperti Gouw Pwee, yang mencegah orang yang hendak memuja nabi Kong Zi dengan alasan ongkos mahal sehingga rakyat yang kelaparan rohani akhirnya memuja pada segala macam Dewa / Toapekong.”
Akhirnya Phoa Keng Hek meminta kepada tuan Tjiow Kok Hian, seorang muda dari Singapura yang menjadi penerjemah Kang Youwei dan pandai berbahasa Melayu, Inggris, Kongfu dan Hokkian agar mengantar cendekiawan itu pergi melihat meriam di Jagur di kota Intan yang juga banyak dipuja oleh para Huaqiao. Phoa Keng Hek bermaksud menunjukkan bagaimana para Huaqiao di Jawa itu sangat percaya takhayul, padahal hal inilah yang berusaha dicegah oleh THHK. Selain itu dia juga memberitahu Kang Youwei bahwa di Batavia itu ada terdapat kira-kira 30 kelenteng yang memuja segala macam dewa sehingga tidak perlu gedung THHK diubah menjadi kelenteng yang lain. Lain masalahnya jika seandainya beberapa puluh kelenteng bisa dihapuskan dan para Huaqiao di Batavia bisa diatur untuk hanya memuja Nabi Kong Zi seorang.
Setelah menyaksikan semua kondisi yang ada di lapangan, Kang Youwei akhirnya berubah pikiran dan sambil memegang kedua tangan Phoa Keng Hek ia berkata, “Ternyata engkau benar, Pegang teguh kau punya haluan itu dan jangan dilepas lagi !”
Demikianlah akhirnya golongan yang ingin mempertahankan pemujaan di sekolah Gie Oh berhasil dikalahkan dan sejak itu pula tidak ada lagi orang yang mendesak untuk menempatkan altar pemujaan di dalam gedung THHK di Batavia.
Akan tetapi di lain pihak masih ada orang yang coba mengganggu dan membuat para pengurus THHK menghadapi keadaan kurang mengenakkan. Dengan sangat mendadak pada saat diadakan pemilihan pengurus dari kelenteng besar Toaseebio di Batavia, tuan Khouw Lam Tjiang yang menjabat sebagai bendahara THHK langsung diangkat menjadi kepala kelenteng yang baru. Sudah jelas bahwa pengangkatan ini adalah suatu usaha untuk menyeret pengurus THHK ini ke urusan pemujaan terhadap Toapekong/dewa yang sebenarnya hendak dilawan/dirubah oleh THHK.
Menurut kebiasaan turun temurun dari masa lalu, seorang yang dipilih menjadi kepala kelenteng tidak boleh menolak jabatan mulia itu. Tidak hanya itu sebagai kepala kelenteng, Khouw Lam Tjiang juga harus memimpin segala macam upacara sembahyang, memungut urunan, memegang uang kas kelenteng dan lain-lain yang semula dilakukan oleh para pengurus Kong Koan. Sudah pasti pemilihan Khouw Lam Tjiang sebagai kepala kelenteng sungguh kurang mengenakkan sehingga para pengurus THHK langsung mengadakan rapat untuk membantu Khouw Lam Tjiang terseret dalam posisi serba salah.
Tindakan pertama yang diambil oleh para pengurus THHK untuk menghindarkan tuan Khouw Lam Tjiang dari kewajiban memimpin upacara sembahyang adalah dengan menetapkan seorang wakil kepala kelenteng. Sebagai pemimpin dari Firma Khouw Koan yang berdagang makanan dan minuman serta terhitung yang paling besar di kota Batavia, maka Khouw Lam Tjiang mempunyai alasan kuat untuk menyatakan bahwa ia tidak sanggup untuk menjalankan tugas sebagai kepala kelenteng. Saat itu diputuskan untuk mengalihkan tugas itu kepada tuan Liem Tian Kiat, seorang pedagang kecil yang diangkat menjadi wakil kepala kelenteng untuk melaksanakan tanggungjawab Khouw Lam Tjiang, kepala kelenteng yang sangat sibuk.
Setelah itu bersama Phoa Keng Hek, Khouw Lam Tjiang menemui Mayor Tio Tek Ho dan menyampaikan maksudnya untuk menunjuk Liem Tian Kiat mewakili tugasnya. Ketika mayor Tio Tek Ho mengatakan ‘tidak keberatan (dengan usul itu)’, kedua pengurus THHK segera mengeluarkan selembar surat yang telah disiapkan sebelumnya agar segera ditandatangani oleh mayor Tio Tek Ho sebagai tanda setuju dan mensahkan penunjukan wakil kepala kelenteng. Karena terlanjur mengatakan tidak keberatan, mayor Tio Tek Ho tidak bisa menolak untuk menandatangani surat itu. Memang sebenarnya mayor Tionghoa ini tidak punya menyimpan maksud jahat terhadap Khouw Lam Tjiang. Sebenarnya 2e Sekretaris Kong Koan, tuan N.L.S lah yang selalu berdaya upaya untuk memusuhi THHK dan atas hasutannya inilah mayor Tio Tek Ho selaku beschermherr THHK makin lama makin renggang dan menunjukkan sikap kurang senang terhadap para pengurus THHK yang lain.
Sesudah bisa meloloskan Khouw Lam Tjiang dari kewajiban memimpin upacara sembahyang, pihak THHK mulai membikin serangan balasan terhadap para pengurus Kong Koan. Menurut kebiasaan, setiap tahun bulan 7 penanggalan Kongzili waktu hendak diadakan sembahyang Jing He Ping (Cio-ko), sang kepala kelenteng harus keliling daerah pecinan guna meminta sumbangan dana kepada para pengusaha Huaqiao.
Sekarang Khouw Lam Tjiang selaku kepala kelenteng tidak mau menyuruh orang untuk turun berkeliling memungut uang urunan melainkan hanya mengumumkan dalam surat kabar Melayu yang terbit di Batavia, dimana iklan itu menyebutkan bahwa barang siapa yang mau memberikan dana sebagai biaya merayakan sembahyang rebutan supaya datang sendiri untuk menyerahkan uang sumbangan itu ke kantor tuan Khouw Lam Tjiang pada hari dan jam yang telah ditentukan. Siapa saja yang mengenal tabiat para Huaqiao yang selama ini harus selalu didatangi sendiri oleh kepala kelenteng atau wakilnya jika hendak dimintai uang sumbangan baru kemudian bersedia memberikan sumbangan, kini langsung bisa memahami bahwa peraturan baru pasti tidak akan bisa berhasil mengumpulkan banyak uang sumbangan. Seperti yang bisa diduga, uang sumbangan yang terkumpul dengan cara baru ini sudah pasti tidak cukup untuk membuat upacara sembahyangan yang meriah seperti tahun-tahun sebelumnya.
Maka pihak Kong Koan segera turun tangan dan meminta sang kepala kelenteng baru ini untuk melakukan kewajibannya turun ke lapangan meminta uang sumbangan. Tuan Khouw Lam Tjiang menyatakan siap melakukan hal ini dengan syarat pihak Kong Koan harus menyerahkan terlebih dahulu buku-buku yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya untuk mencatat sumbangan yang terkumpul. Alasan tuan Khouw Lam Tjiang adalah agar dia bisa mengetahui nama-nama penyumbang yang biasa memberikan uangnya.sehingga pekerjaannya mengumpulkan dana jadi lebih mudah.
Tapi oleh pihak Kong Koan, ia hanya diberi satu buku kosong yang masih baru dan mengatakan bahwa buku yang lama telah hilang. Tatkala tuan Khouw Lam Tjiang terus mendesak perlunya buku lama untuk mempermudah pekerjaannya, akhirnya pihak Kong Koan memberitahu bahwa buku yang dimaksud itu barangkali masih berada di tangan kepala kelenteng lama yang sudah berhenti.
Kepala kelenteng yang lama adalah seorang pedagang Huaqiao totok yang jatuh pailit dan pihak Kong Koan mengatakan mungkin buku yang dimaksud ada di tangan Kantor Urusan Warisan (Weeskamer). Tuan Phoa Keng Hek bersama tuan Khouw Lam Tjiang segera mendatangi kantor urusan warisan itu dan meminta tolong agar diadakan pemeriksaan dan pencarian buku yang dimaksud. Tapi kantor urusan warisan memberitahukan bahwa buku semacam itu tidak ada di pihaknya.
Ada orang yang memberitahu bahwa kepala kelenteng yang lama ternyata selain bisnisnya bangkrut masih tersangkut pula dengan perkara penyelundupan obat-obatan terlarang (narkotika), karena itu banyak buku-buku keuangan miliknya yang disita oleh polisi untuk diperiksa lebih jauh. Sekarang tuan Khouw Lam Tjiang dan Phoa Keng Hek meminta dukungan politik agar bisa mendapatkan buku keuangan kelenteng itu. Dan akhirnya buku keuangan kelenteng itu benar-benar ditemukan di kantor Kejaksaan.
Adapun sikap keras kedua pengurus THHK untuk mendapatkan buku daftar penyumbang ini sebenarnya bertujuan untuk membongkar kesalahan manajemen sebuah kelenteng yang biasanya sudah berjalan dari jaman dahulu hingga sekarang. Seperti biasa dalam semua hal yang berhubungan dengan uang, semua pemberian dan sumbangan dari orang-orang ternama terutama para pejabat resmi Huaqiao selalu ditempatkan di urutan teratas karena jumlahnya selalu lebih besar dari orang lain supaya mendapat nama baik di masyarakat umum.
Meskipun seorang Mayor, Kapten atau Letnan Tionghoa tidak selamanya lebih kaya dari para saudagar biasa, tapi dalam hal memberikan dana amal biasanya mereka memberikan lebih besar dari orang lain. Sedang para saudagar mempunyai semacam peraturan tidak tertulis bahwa pemberian mereka sebisa-bisanya tidak boleh lebih tinggi dari kepala masyarakat Huaqiao itu. Seumpama Mayor atau Kapten telah menderma sebanyak f50, maka saudagar-saudagar paling banyak memberi f40, walaupun sebenarnya mereka mampu memberi sampai f100 atau lebih. Jadi jikalau kepala masyarakat Huaqiao hanya memberikan dana sedikit, bisa dipastikan hasil urunan yang terkumpul juga akan sedikit.
Jadi agar sumbangan dana yang diperoleh bisa banyak, digunakan satu sistem yang barangkali cuma berlaku di kalangan Huaqiao Indonesia saja yakni Sumbangan (Mayor) Bohong, dimana dalam pembukuan dicatat kepala masyarakat Huaqiao itu telah memberi sumbangan dalam jumlah sangat besar untuk kemudian dijadikan pancingan agar saudagar yang mampu memberikan sumbangan dalam jumlah besar pula. Padahal sebenarnya mayor Tionghoa itu tidak mengeluarkan satu senpun atau cuma memberikan sejumlah dana yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Begitulah cara pengumpulan dana yang tercatat dalam buku keuangan kelenteng itu dimana biasa tercatat Mayor Besar menyumbang f250, Kapten Tionghoa f200, perkumpulan/kongsi anu f150 dan seterusnya. Jadi tidak heran jika sumbangan yang terkumpul bisa mencapai ribuan rupiah, walaupun seandainya sang mayor tidak memberikan sepeser pun (hanya nama kosong saja).
Dengan memperoleh buku catatan lama dimana bisa dijumlahkan berapa banyak uang sumbangan yang terkumpul setiap tahunnya, tuan Khouw Lam Tjiang sekarang mengajukan permintaan kepada Kong Koan supaya kelebihan dana tahun sebelumnya yang tersimpan dalam kas kelenteng itu diserahkan kepadanya selaku kepala kelenteng yang baru.
Permintaan buat Kong Koan ini begitu mengejutkan bagaikan ledakan bom yang meluluhlantakkan sesuatu yang selama ini senantiasa ditutup-tutupi. Saat itulah terbeberkan kenyataan adanya sistem Sumbangan (Mayor) Bohong. Selain itu para pengurus THHK juga sudah memeriksa dengan teliti bahwa selain sumbangan dari kepala masyarakat Huaqiao yang berupa cek kosong, sumbangan dari para saudagar dan orang huaqiao yang lain jumlahnya jauh lebih banyak daripada ongkos yang digunakan oleh kelenteng itu setiap tahunnya. Masalahnya ketika tuan Khouw Lam Tjiang diangkat menjadi kepala kelenteng yang baru, dia mendapatkan bahwa dalam kas kelenteng tidak ada saldo satu sen-pun. Karena semua urusan keuangan kelenteng dibawah pengawasan Kong Koan, maka para pengurus Kong Koan tidak bisa lepas dari tanggungjawab terjadinya kekusutan manajeman seperti ini, apalagi selama ini tidak ada perhitungan yang benar selama bertahun-tahun.
Khouw Lam Tjiang terus mendesak diadakannya perhitungan ulang untuk mengetahui berapa besarnya saldo kas kelenteng itu dan jika tuntutannya ini tidak diladeni maka tuan Phoa Keng Hek akan melaporkan masalah ini kepada Residen Batavia, tuan Bakhuizen van den Brink. Phoa Keng Hek bahkan menyatakan terus terang bahkan akibat kekisruhan dalam kas kelenteng itu maka 2e Secretaris, Tuan N.L.S. harus segera dipecat karena dialah yang mendapat kepercayaan dari Mayor Tio Tek Ho untuk menangani masalah ini.
Saat itu tersebar desas-desus di luaran bahwa boleh jadi 2e Secretaris itu yang menilep uang kas kelenteng itu. Dan ketika ada tanda-tanda residen Batavia bakal ikut campur dalam masalah itu, 2e Secretaris itu jadi ketakutan setengah mati. Tapi imbasnya mayor Tio Tek Ho sendiri kemudian jarang muncul lagi di Kong Koan dengan alasan sakit. Entah benar-benar sakit atau sakit karena kuatir akan terseret dalam masalah yang cukup memalukan itu.
Sebenarnya bukan maksud dari THHK untuk menimpakan kesalahan kepada Mayor Tio Tek Ho yang terhitung masih Beschernheer dari THHK sendiri. Ini urusan uang dana sengaja dikorek sekadar untuk memberi pelajaran pada orang-orang yang coba mengganggu para pengurus THHK yang hendak diseret dalam urusan pemujaan ataupun urusan kelenteng. Golongan orang-orang yang ‘usil’ ini benar-benar tidak mengira bahwa usaha mereka menyeret tuan Khouw Lam Tjiang justru berbalik menjadi senjata bagi THHK untuk ‘mengemplang’ kepala mereka.
Dengan tuan Khouw Lam Tjiang sebagai kepala kelenteng, pihak THHK jadi bisa ambil tindakan untuk menghapuskan beberapa kebiasaan jelek yang berbahaya dimana orang banyak biasanya saling berebut sesaji sembahyangan yang diletakkan di atas beberapa panggung. Acara rebutan barang sesaji inilah yang membuat upacara sembahyang Jing He Ping setiap bulan 7 disebut juga sebagai ‘Sembahyang Rebutan’. Masalahnya adalah kebiasaan ini digunakan oleh para tukang berkelahi untuk saling mengadu kekuatan dan kepandaian dengan cara saling berebut barang sesaji itu, bahkan tidak jarang terjadi rebutan ini akan berubah menjadi saling kepruk yang menumpahkan darah ! Oleh THHK, sembahyang Jing He Ping tahun itu hendak dibikin secara sederhana dan barang sesaji sembahyangan akan dibagi-bagikan kepada orang miskin tanpa perlu adanya acara saling berebut. Niat ini bahkan menjadi lebih mudah dilakukan karen timbulnya kekusutan dalam urusan pengumpulan dana. Tuan Khouw Lam Tjiang tetap tidak mau turun ke jalan untuk memungut sumbangan sebelum urusan keuangan itu dibereskan. Akibatnya tidak banyak saudagar yang mau datang sendiri ke kantor Khouw Lam Tjiang untuk menyerahkan sumbangan dana. Akhirnya karena dana yang terkumpul sangat sedikit, Khouw Lam Tjiang kemudian mengumumkan bahwa upacara sembahyang Jing He Ping akan diadakan secara sederhana karena tidak adanya ongkos.
Pihak THHK sendiri kemudian urunan dana dan akhirnya terkumpul dana sebanyak f75 sebagai ongkos sembahyang Jing He Ping tahun itu. Disini ada satu kejadian lucu yang berhubungan dengan para hweesio / paderi agama Buddha yang biasa memimpin upacara sembahyang dan membacakan doa untuk memanggil para arwah kelaparan. Biasanya untuk tugas ini para paderi dan pembantunya akan mendapatkan bayaran sebanyak f75, tapi karena dana yang terkumpul hanya f75 saja maka pihak kelenteng mencoba membujuk para paderi itu agar mau dibayar seharga f25. Paderi itu mengajukan keberatan dengan menunjukkan betapa berat dan melelahkannya pekerjaan mereka yang harus liam keng (membaca surat doa dengan suara keras) terus menerus dari siang sampai malam selama beberapa hari. Tuan Khoe Siauw Eng yang ditugasi mengurus masalah itu lantas berkata, “Jika demikian, engkau sekarang tidak usah bekerja begitu banyak. Engkau boleh liam keng seharga dua puluh lima rupiah saja, jangan lebih !” Cara ini benar-benar siasat bisnis yang lucu, karena tidak bisa membayar menurut tarif, maka para pengurus THHK malah meminta supaya paderi itu mengurangi banyaknya doa yang dibaca agar sesuai dengan bayaran yang mereka terima. Sayang sekali orang yang telah menceritakan kejadian lucu ini tidak menuturkan lebih jauh bagaimana jawaban paderi itu terhadap ‘tawaran’ dari tuan Khoe Siauw Eng ini.
Akhirnya apa yang diinginkan oleh THHK dapat kesampaian juga. Upacara sembahyang Jing He Ping dapat dilaksanakan secara sederhana dan sesaji sembahyang tidak lagi saling diperebutkan melainkan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang lebih membutuhkannya.
Tapi tak lama kemudian muncul reaksi. Sembahyang Jing He Ping ini biasanya dilaksanakan secara 2 tahap yakni permulaan bulan 7 (tanggal 1) dan pertengahan bulan 7 (tanggal 15). Apa yang dituturkan diatas adalah upacara sembahyang permulaan sedang untuk upacara yang bakal digelar kemudian, muncul satu perkumpulan judi yang memajukan permohonan agar upacara puncak ini diadakan secara besar-besaran dan meriah seperti tahun sebelumnya (termasuk diadakannya pagelaran wayang kongfu dan juga acara rebutan barang sesaji), untuk itu mereka sanggup menyumbang sejumlah besar dana untuk melaksanakannya. Semua ini dilakukan bukan karena mereka benar-benar sujud dan taqwa kepada Toapekong/dewa melainkan karena mereka hendak menggunakan keramaian ini untuk kepentingan judi ! Mereka berharap keramaian ini akan menarik para Huaqiao dari seantero Batavia dan sekitarnya agar datang ke keramaian itu dan kemudian akhirnya ‘terseret’ masuk ke dalam rumah-rumah judi milik mereka. Ini memang kebiasaan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun dimana keramaian sembahyang rebutan selalu membuat rumah-rumah judi menjadi semakin ramai.
Sudah barang tentu permohonan ini ditolak oleh tuan Khouw Lam Tjiang. Ia bahkan tidak memperbolehkan pendirian panggung rebutan sehingga acara rebutan barang sesaji bisa dicegah. Demikianlah pada tahun itu untuk pertamakalinya di kelenteng Toaseebio tidak ada acara rebutan dalam sembahyang King Hoo Ping.
Pada tahun berikutnya saat diadakan pemilihan kepala kelenteng, tuan Khouw Lam Tjiang tidak dipilih lagi. Lalu sembahyang rebutan dan upacara sembahyang yang lain kembali diadakan secara meriah seperti dulu. Tetapi alangkah mengherankannya bahwa upacara model kuno yang meriah itu merupakan yang terakhir kalinya diadakan di Batavia ! Rupanya masyarakat Huaqiao sudah terbuka matanya bahwa kebiasaan saling berebut yang bisa berakibat perkelahian massal itu ternyata kurang bermanfaat, sehingga setahun kemudian sembahyang Jing He Ping kembali diadakan dengan menghilangkan acara rebutan barang sesaji dan barang sesaji itu kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang lebih membutuhkan. Kebiasaan inilah yang kemudian dijalankan setiap tahun hingga sekarang !
Perubahan kebiasaan ini ternyata tidak hanya berlaku di Batavia saja karena kelenteng-kelenteng lain di seluruh Indonesia bahkan kemudian menirunya sehingga semangat perubahan yang dipelopori oleh para pengurus THHK ini berhasil mengubah dan melenyapkan satu kebiasaan buruk dikalangan masyarakat Huaqiao di seluruh Indonesia.

Bab V
Tiong Hoa Hwe Koan
Sebagai Pemimpin dari Perubahan Adat Istiadat para Huaqiao
Seperti telah diterangkan pada hikayat di depan, Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) didirikan terutama dengan maksud untuk mengadakan perubahan terhadap adat istiadat para Huaqiao di Jawa dengan berdasarkan pada ajaran Nabi Kong Zi yang revolusioner.
Boleh jadi dibelakang semua niat perubahan adat istiadat para Huaqiao ini terkandung pula maksud lain atau sedikitnya diantara para pemuka THHK ini ada cita-cita lain yang lebih besar dan luas yang mana ketika THHK baru berdiri, cita-cita ini tidak bisa diutarakan dan yang dikemukakan pertama adalah usaha merubah adat istiadat para Huaqiao dengan berdasarkan pada agama Khonghucu.
Seperti sudah diterangkan bahwa THHK didirikan pada tahun 1900 dan sudah diakui sah melalui surat penetapan Gubernur Jendral tertanggal 3 Juni 1900. Pada tanggal 25 November 1900 ketika THHK telah berdiri selama 6 bulan, salah satu pengurusnya yakni tuan Tjoa Tjeng Yang di Sukabumi telah ditinggal meninggal oleh ayahandanya tercinta. Untuk itulah ia kemudian meminta nasehat kepada THHK tentang cara bagaimana ia harus mengurus upacara pemakaman yang sesuai dengan ajaran Nabi Kong Zi.
Karena saat itu THHK belum menyediakan satu aturan yang tegas mengenai masalah itu, maka dibentuklah sebuah komisi khusus yang beranggotakan 4 orang yakni : Wakil Presiden THHK Ang Sioe Tjiang, Komisaris THHK Khouw Kim An, Komisaris THHK Oeij Koen Ie dan Penasehat THHK Khoe Siauw Eng yang bahkan khusus datang ke Sukabumi untuk berembuk dengan tuan Tjoa Tjeng Yang. Hasilnya adalah nasehat komisi itu untuk menghapus atau merubah 25 kebiasaan yang berhubungan dengan adat istiadat dalam melaksanakan upacara pemakaman.
Lebih dulu perlu dijelaskan disini bahwa sebagian besar dari aturan atau kebiasaan yang hendak direkomendasikan oleh Komisi THHK untuk menghapuskan atau merubah adat istiadat para Huaqiao yang salah kaprah, memang diakui tidak begitu dikenal atau bahkan sudah tidak dipakai lagi pada masa itu. Juga disebutkan bahwa apa yang hendak dirubah terutama adalah adat istiadat para Huaqiao yang berlaku di Jawa Barat sehingga boleh jadi adat istiadat yang disebutkan disini kemungkinan tidak dikenal di Jawa Tengah, Jawa Timur apalagi di pulau-pulau lain di Indonesia, sebab tempat-tempat itu juga mempunyai adat istiadat yang berbeda.
Jadi ketika komisi THHK membuat pengarahan ini, semua adat istiadat para Huaqiao yang salah kaprah ini benar-benar masih berlaku dan diikuti oleh para Huaqiao yang mendapatkannya secara turun temurun. Adapun pengarahan dari Komisi THHK ini adalah sebagai berikut :
1. Pelita yang dipasang di kaki pembaringan jenasah (Phoa Pouw-an) yang kemudian dipindahkan ke bawah kolong meja sembahyang dan harus dijaga supaya apinya tidak padam, semua ini berasal dari dongeng/legenda sedang Nabi Kong Zi tidak pernah mengatakan apapun mengenai hal ini, jadi kebiasaan ini tidak perlu dilakukan.
2. Bakar kayu di depan pintu. Nabi Kong Zi juga tidak mengatakan apapun mengenai hal ini, bahkan di negeri Tiongkok-pun tidak ada orang yang melakukan hal ini. Tidak perlu dilakukan.
3. Pada waktu peti jenasah hendak diberangkatkan ke kuburan, sebutir semangka dibanting hingga hancur berantakan. Nabi Kong Zi tidak mengatakan apapun mengenai hal ini, kebiasaan ini berasal dari Hikayat Li Shimin, kaisar dinasti Tang yang kedua, jadi tidak perlu dilakukan pula.
4. Hauwlam (anak sulung almarhum) membeli air sungai untuk memandikan jenasah. Ini berasal dari kepercayaan takhayul. Lebih baik ambil air bersih darimana saja tak usah membeli dengan menyemplungkan uang ke dalam sungai.
5. Hauwlam meminta abu dapur pada tiga rumah tetangga. Tentang hal ini Nabi Kong Zi tidak pernah mengatakan apapun. Jadi menggunakan abu dari dapur sendiri sudah cukup. Di Tiongkok orang bahkan menggunakan abu dari kulit padi.
6. Melempar bantal beserta sepreinya ke atas genteng. Kebiasaan ini berasal dari agama orang Tibet (Xizang) dimana hal ini bermaksud untuk ‘mengganti’ badan/jenasah almarhum yang di Tibet biasa dibiarkan agar dimakan oleh burung Thian Cong. Kebiasaan ‘Kubur di Udara’ ini tidak perlu dilakukan.
7. Hauwlam memakai pakaian berkabung dan mengenakan ikat kepala di depan pintu sambil makan mishoa. Nabi Kong Zi tidak pernah mengatakan apapun mengenai kebiasaan ini. Tidak perlu dilakukan.
8. Jip Bok Kan, boneka anak-anak yang turut dimasukkan ke dalam peti mati. Nabi Kong Zi bahkan mencela kegiatan ini.
9. Hauwlam dan Hauwlie (anak perempuan almarhum) menangis jangan dibuat-buat, jangan menangis dengan mengeluhkan hal ini dan itu sebab kelakuan ini justru akan membuat susah orang yang benar-benar menangis sedih dan memberi rasa tidak enak pada orang yang mendengarnya. Di dalam kitab <<Xiao Jing>>, Nabi Kong Zi pernah mengatakan : ‘HAUW TJOE TJI SONG YA KOK POET LE’ yang berarti ‘Anak yang Berbakti pada saat berkabung karena kematian orang tuanya tidak menangis yang dibuat-buat’.
10. Memutari dan menyundut paku di peti mati dengan api lilin, Nabi Kong Zi juga tidak pernah mengatakan hal ini. Jadi tidak perlu dilakukan.
11. Hauwlam dan Hauwlie tidur di batu. Lebih baik tidak usah dilakukan sebab badannya bisa menjadi sakit semua. Nabi Kong Zi pernah bersabda, “BIN BOE LE SOE SIANG SENG” yang berarti ‘Kita jangan sampai gara-gara orang yang meninggal dunia lalu sampai menyusahkan orang yang masih hidup’. Juga dikatakan pula, “SIN THE HOAT HOE SIOE TJI HOE BO POET KAM HOEI SIANG” yang berarti, ‘Badan, rambut dan kulit adalah pemberian orang tua kita karena itu tidak berani sampai merusaknya’.
12. Jenasah tidak perlu disemayamkan begitu lama di dalam rumah, maka jika sudah tersedia lubang kuburan lebih baik segera dikubur.
13. Jikalau peti mati sudah dikubur, keluarga almarhum tidak perlu membentangkan pintu rumahnya sepanjang malam lagi.
14. Barang-barang sesaji untuk sembahyang sebaiknya memilih sajian/makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Jangan menggunakan sesaji macam-macam yang tidak umum seperti Tjhai Oah, Sit Oah dan lain-lain. Juga tidak perlu menggunakan kambing dan babi utuh sebagai barang sesaji. Nabi Kong Zi pernah berkata, “SONG IE KI IH LA YENG TJHEK” artinya ‘Orang yang sedang berkabung daripada meributkan tata cara dan perlengkapan perkabungan lebih baik jika ada rasa dukacita yang sungguh-sungguh’.
15. Kie Bee dilakukan jika sudah tiba ditempat, baiknya dilakukan di dalam rumah tidak usah di jalan besar.
16. Segala boneka kertas yang biasa digunakan/dikuburkan bersama tidak ada gunanya. Nabi Kong Zi pernah bersabda, “SI TJOK YONG TJIA KI BOE HOUW HOUW” artinya ‘Siapa yang menciptakan boneka untuk dikuburkan (Jip Bok Kan) putus turunankah dia ?’.
17. Hweesio (paderi Buddha) dan Sai Kong tidak begitu perlu. Nabi Kong Zi pernah mengatakan, “KONG HOUW IN TOAN SOE HAY YA IE” artinya ‘Yang belajar ajaran yang tidak-tidak tentu hanya akan mencelakakan diri sendiri’.
18. Baju berkabung dari bahan karung kasar sebaiknya tidak usah. Cukup Hauwlam dan Hauwlie menggunakan pakaian dari kain putih yang agak kasar. Itu sudah cukup.
19. Menangis dengan berlutut di setiap jembatan yang dilalui dalam perjalanan menuju kuburan, atau pula mengikat kertas sembahyang (siu kim) di bawah jembatan, semua ini tidak perlu dilakukan.
20. Alat tetabuhan ataupun nyanyian duka tidak perlu diadakan. Nabi Kong Zi pernah mengatakan, “HOE KOEN TJOE TJI KI SONG YA BOEN GAK POET LOK” artinya ‘Adapun seorang Junzi itu jika sedang berkabung, sekalipun mendengar musik (yang indah) tetap tidak akan bisa menggembirakan hatinya (yang sedang berduka)’.
21. Hauw Phui sebaiknya dilakukan pada waktu biasa orang sedang duduk makan.
22. Toa-gin, Gin-shoa, Phoei Teng dan Leng Tjhoe tidak ada faedahnya sama sekali. 23. Hoen-Sien juga tidak ada gunanya.
24. Beng Khie (perabot dapur untuk arwah almarhum) sebaiknya tidak perlu digunakan. Dahulu saat anak Yan Leng Koei Tjoe meninggal dunia, ia juga tidak menggunakan Beng Khie. Kong Zi sangat memuji hal ini.
25. Orang-orang atau famili almarhum sebaiknya ‘memberitahukan’ pada orang dengan menggunakan kain putih dan kain biru unruk menunjukkan jauh dekatnya hubungan keluarga. Ia orang boleh cukur pada sabelonnya “balik to” (Thia Leng) dan kalu “kasih to” jangan pake sam-seng dan laen-laen, pake saja “tee-liauw” dan “lilin”.

Demikianlah adanya 25 macam perubahan yang direkomendasikan oleh Komisi Khusus THHK itu kepada tuan Tjoa Tjeng Yang. Tapi semua itu cuma semacam nasehat dan orang yang sedang berkabung itulah yang mempunyai hak untuk menurutinya atau menolaknya.
Dari 25 macam perubahan yang direkomendasikan itu, bisa dilihat bagaimana THHK Batavia sudah berupaya untuk menghapuskan sejumlah adat istiadat kuno yang dianggap tidak perlu, menyusahkan, memberatkan dan memboroskan uang dengan percuma. Adapun rekomendasi ini sedapat-dapatnya dengan berdasarkan pada sabda-sabda Nabi Kong Zi ataupun kitab-kitab agama Khonghucu. Tetapi ada beberapa pasal yang meskipun tidak bertentangan dengan ajaran agama Khonghucu, tapi sengaja direkomendasikan dengan tujuan agar sesuai dengan semangat perubahan dan pemikiran yang logis seperti terlihat pada pasal 4, 6, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23 dan 25.
Ada juga beberapa macam kebiasaan lama seperti terlihat pada pasal 1, 2, 3, 5, 7, 10, yang coba dihapuskan dengen alasan ‘Nabi Kong Zi tidak mengatakan apapun mengenai hal ini’ dan karena itulah dianggap tidak perlu dilakukan lagi.
Adapun kebiasaan yang harus dirubah atau dihapuskan karena dicela atau bertentangan dengan sabda Nabi Kong Zi cuma ada pada pasal 8, 9,11,14,16,17, 20 dan 24.
Jadi dari itu 25 pasal yang direkomendasikan itu cuma ada 8 atau sepertiga bagian yang benar-benar bersandar pada ajaran Nabi Kong Zi sedang yang lain merupakan buah pikiran dan pertimbangan dari komisi THHK yang merasa itu baik dan pantas. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa nama Kong Zi hanya digunakan oleh THHK sebagai senjata atau tameng untuk menjalankan segala perubahan atas segala adat istiadat yang mereka anggap menyusahkan dan menjelekkan dalam urusan perkabungan. Singkatnya Nabi Kong Zi mencela atau tidak, pokoknya jika kebiasaan itu dianggap sudah tidak cocok dengan perubahan jaman, maka itu mesti dirubah atau dihapuskan.
Memang sesungguhnya jika orang cuma mengandalkan pada kata-kata Nabi Kong Zi maka sangat susah sekali untuk bergerak (mengadakan perubahan) karena sebagian dari adat istiadat dan kebiasaan dalam upacara perkabungan itu justru baru muncul jauh setelah wafatnya Nabi Kong Zi sehingga dengan demikian tentu saja sang Nabi tidak bisa mencela atau mengatakan apapun mengenai adat kebiasaan yang dianggap salah itu.
Tapi dengan sebisa mungkin bersandarkan pada sabda-sabda nabi Kong Zi, THHK coba membesarkan hati orang-orang yang berupaya mengadakan perubahan dan di lain pihak berusaha membuat orang-orang yang kolot dengan segala aturan kuno itu untuk menjadi jerih dengan menggunakan nama nabi Kong Zi.
Sebenarnya jika orang mempunyai waktu untuk memeriksa kitab <<Li Ji>> yang terhitung sebagai salah satu kitab klasik umat agama Khonghucu, ada terdapat banyak keterangan tentang upacara perkabungan dan pemakaman yang kelihatannya jauh lebih ruwet daripada yang berlaku di pulau Jawa, maka seandainya ada orang yang mengerti tentang Li Ji lalu beradu argumen dengan orang-orang THHK, bisa jadi pekerjaan komisi khusus THHK itu akan menjadi kalut karena sebagai orang yang mengaku menganut agama Khonghucu mereka tentu harus memperhatikan apa yang tertulis dalam kitab <<Li Ji>>. Jika itu terjadi beberapa rekomendasi perubahan seperti tertulis dalam pasal 9, 12, 13, 14 , 15, 18, 21, 25, dan barangkali masih ada dua tiga pasal yang lain lagi tentu tidak akan bisa dijalankan. Tidak hanya itu bukannya hendak meringankan adat istiadat yang sudah ruwet, bisa-bisa masih ada beberapa aturan kuno lain yang mesti diperkenalkan dan coba ditambahkan jika THHK benar-benar mau mengikuti ajaran agama Khonghucu.

Dari 25 pasal perubahan itu masih ditambah lagi dengan 10 macam perubahan yang bukan lagi merupakan hasil pemikiran komisi khusus THHK melainkan hasil kerja para pengurus THHK. Adapun 10 tambahan itu sebagai berikut :

Pasal Perubahan dalam hal kematian
Sekarang ini THHK telah menambahkan 10 pasal sebagaimana disebutkan dibawah ini :
26. Selama jenasah belum dikubur, biasanya keluarga yang berkabung tidak ada mau menyapu di dalam rumah. Jikalau harus menyapu, maka sampah yang terkumpul tidak langsung dibuang melainkan dikumpulkan di belakang pintu atau di sudut-sudut rumah. – Kebiasaan ini tidak harus dituruti karena berasal dari kepercayaan takhayul dimana orang bilang membuang sampah selagi jenasah belum dikubur maka itu merupakan alamat buang rejeki ! Padahal adanya sampah itu harus segera dibuang karena bisa menimbulkan penyakit.
27. Bermain judi di dalam rumah orang yang sedang kesusahan adalah sama sekali kurang pantas, apalagi kalau hauwlam atau hauwlie sendiri ikut bermain. Minum minuman keras dengan suasana ramai juga sangat tidak pantas dilakukan.
28. Dalam hal memberi ‘Thauwpe’ (ikat kepala berwarna putih dari kain blacu) pada orang-orang yang ikut mengantar jenasah ke kuburan, lebih baik diperhatikan lebih dahulu apakah orang yang bersangkutan ada niat untuk memakai. Sebab jika orang yang bersangkutan tidak berniat menggunakannya, bukankah sang tuan rumah bisa dikatakan kurang mengerti sopan santun karena memaksakan sesuatu kepada tamunya ?
29. Membuang atau menabur kertas sembahyang disepanjang jalan menuju kuburan (kebiasaan ini disebut ‘PANG COA’) sebaiknya tidak perlu dilakukan karena menurut orang-orang tua hal ini dilakukan untuk ‘memberi persen’ kepada setan-setan yang ada di sepanjang jalan. Tapi ‘pang coa’ bisa dilakukan oleh seorang famili yang berjalan di depan peti jenasah yang bertindak seperti seorang ‘penuntun’.
30. Orang yang sedang berkabung tidak perlu menyediakan kendaraan untuk orang-orang lain yang berniat mengantar almarhum ke kuburan.
Saat rekomendasi ini dibuat, biasanya kuburan para huaqiao tidak terlalu jauh dari kediaman mereka, tapi rekomendasi ini mungkin tidak bisa diberlakukan untuk saat ini dimana kuburan para Huaqiao biasanya terletak di luar kota yang kadang berjarak lebih dari 60 km dari kediaman almarhum.
31. Menurut adat kebiasaan yang berlaku, pada saat mengantar jenasah ke kuburan, sesudah berjalan agak jauh, si Hauwlam biasanya diharuskan berlutut sambil menangis di pinggir jalan lalu ada orang lain yang berdiri didekatnya lalu bahkan memberikan aba-aba “Hauwlam Khauwsia !”. Juga saat upacara pemakaman selesai, Hauwlam kembali berlutut dan sambil menangis mengucapkan terimakasih kepada para pengantar jenasah. Hal ini sebaiknya jangan dilakukan, cukup hanya dengan mengibarkan selembar kain putih besar bertuliskan ‘HAUWLAM dan HAUWLIE Mengucapkan Terima Kasih kepada orang-orang yang telah mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhir’.
32. Ada juga kebiasaan dimana sesudah peti mati dimasukkan ke dalam liang lahat tapi belum diuruk dengan tanah, orang kemudian menaruh satu buah kelapa yang ditindih dengan sebatang rotan di pinggir liang lahat. Adapun kelapa dan rotan itu lantas ditebas berbarengan hingga terbelah menjadi 2 dimana separuh bagian masuk ke dalam liang lahat. Kemudian separuhnya lagi yang dimakan oleh keluarga almarhum dimana rotan itu akan diisap seperti layaknya orang menghisap rokok. Konon tindakan ini mempunyai makna agar keluarga almarhum segera melupakan almarhum yang telah meninggal dunia itu. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan ini berasal dari kepercayaan orang pribumi yang beragama Islam dan sebaiknya tidak perlu dilakukan karena menurut kebudayaan Tionghoa mengapa orang mesti melupakan anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia ?
33. Saat pemakaman di kuburan, keluarga almarhum tidak perlu menyediakan makanan berlimpah bagi para pengantar seperti layaknya di tempat pesta. Sebaiknya sediakan saja air the dan 2 macam makanan kecil sekedar untuk menahan lapar. Ini sudah cukup.
34. Pulang dari kuburan, Hio Hwee (Hio-lo yang berisi hio menyala) sebaiknya dibawa pulang dengan naik kendaran, tidak perlu berjalan kaki hingga rumah.
35. Pergi bersembahyang ke kuburan pada hari ketiga (The Sha Jit) tidak perlu dilakukan pada waktu hari masih gelap (subuh). Ini bisa dilakukan pada siang hari saja.

Semua perubahan ini telah disambut dengan gembira oleh kaum muda Huaqiao yang terpelajar di seluruh Indonesia yang selama ini sudah mengomel dan mengeluh terhadap ‘tindasan’ segala macam adat kebiasaan kuno yang dianggap sangat menyusahkan itu. Dulu mereka tidak berani menentang karena khawatir akan dicap sebagai ‘Anak Tidak Berbakti’, tapi kini muncul THHK yang menjadi pembela kaum muda agar bisa terbebas dari rantai-rantai aturan kuno yang telah mengikat dengan begitu keras, karena itu tidak heran jika di pelbagai tempat orang-orang ‘bergerak’ akan mendirikan THHK untuk dijadikan sebagai benteng pelindungan untuk ‘membasmi’ segala macam aturan dan adat kebiasaan kuno yang kolot itu.
Tetapi meskipun gerakan dari THHK ini kelihatan begitu menggemparkan, nyatanya tenaganya masih belum cukup untuk menjalankan segala macam perubahan itu. Kelompok orang yang ingin perubahan itu walaupun bisa berteriak nyaring, tapi jumlahnya masih sangat kecil. Sebagian besar para Huaqiao biasa bersifat pasif, tidak mudah mengikuti segala perubahan yang begitu tiba-tiba walaupun kadang mereka mengakui kebenarannya. Selain itu di pihak orang-orang yang mempertahankan aturan kuno terdapat orang-orang berkuasa dan berpengaruh yang mempunyai cara untuk membuat para pemuda yang menuntut perubahan itu menjadi tidak berdaya, yakni dengan cara ‘memanfaatkan’ nenek, uwa, encim, tante dan famili keluarga lain yang lebih tua untuk menekan anak-anak atau keponakan mereka itu.
Ketika Tuan Tjoa Tjeng Yang mencoba menjalankan ke 25 pasal rekomendasi dari komisi khusus THHK Batavia itu, ibu dan famili-famili perempuan tuanya yang lain langsung memberikan tentangan keras sehingga menimbulkan percekcokan besar dalam keluarganya. Bahkan kabarnya sang ibu sampai mengucurkan air mata bukan hanya karena menangisi kematian suaminya, tapi juga karena sangat dongkol dengan sikap anaknya yang dituduhnya telah menggunakan aturan ‘Kristen’ hingga berlaku tidak berbakti kepada orang tuanya. Jarang ada seorang anak yang berani tetap bersikeras untuk menjalankan rekomendasi THHK itu jika melihat ibu, bibi dan famili yang lain sampai mengucurkan air mata menentangnya, apalagi jika orang-orang perempuan itu dapat mempengaruhi istri anaknya dan saudara-saudaranya yang lain yang selama ini bersikap menurut dan takut untuk menentang kemauan orang tua. Akibatnya orang yang berniat mengadakan perubahan inipun akhirnya mau tak mau terpaksa tunduk pada tekanan dan menyerah kalah.
Demikian pula Tuan Tjoa Tjeng Yang yang sebenarnya ingin menjalankan semua rekomendasi dari komisi THHK itupun akhirnya merasa kewalahan dengan celaam ‘Anak Tidak Berbakti’ sehingga karena jengkel terpaksa ia pergi hendak meminta perlindungan dan pembelaan dari THHK. Begitulah setelah upacara pemakaman ayahnya usai, ia lalu menulis surat kepada THHK Batavia untuk memberitahukan bahwa karena menjalankan ke 25 rekomendasi dari komisi khusus THHK, ia kini telah dicap sebagai ‘Anak Tidak Berbakti’ dan ia memohon agar THHK mau menjelaskan bagaimana seorang anak harus bertindak agar bisa dicap berbakti kepada orang tuanya.
Dengan adanya pertanyaan ini, kembali THHK Batavia membentuk satu komisi khusus untuk memeriksa kitab-kitab suci agama Khonghucu untuk mempelajari setiap ayat yang berhubungan dengan Laku Bakti. Saat itu ada 21 pasal atau ayat yang diambil dari kitab <<Xiao Jing>> (Hauw King) dan <<Lun Yu>> (Lun Gie) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa melayu dan kemudian dikirimkan kepada tuan Tjoa Tjeng Yang dengan maksud menunjukkan bahwa segala perubahan yang telah dilakukan oleh Tuan Tjoa Tjeng Yang (berdasarkan rekomendasi komisi THHK) bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Laku Bakti.

Di bawah ini kita kutip surat yang dikirim oleh para pengurus THHK Batavia pada Tuan Tjoa Tjeng Yang :
BATAVIA, 26 bulan 11 tahun 2451 penanggaln Kongzili
16 Januari 1901
No.35
Kepada
Tuan TJOA TJENG YANG
Yang terhormat di Sukabumi

Tuan,
Dengan hormat dan dengan rendah hati saya berdua mengirimkan surat ini untuk membalas surat tuan yang sudah lama terkirim pada pengurus Tiong Hoa Hwe Koan guna menanyakan perkara ‘Laku Bakti’ (Kecintaan anak pada orangtuanya).
Di dalam surat tuan itu disebutkan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan tuan dalam mengurusi wafatnya ayah tuan yang tercinta tidak sesuai dengan ‘Laku Bakti’. Juga dalam surat itu tertulis bahwa tuan telah mengatakan sebagai berikut : “Dalam bersikap ‘Laku Bakti’ itu : Kita harus mencintai dan menghormati orang tua kita. Selagi mereka masih hidup hendaknya jangan sampai kita menyusahkan hatinya dan sesudah mereka meninggal dunia hendaknya kita menjaga diri dan tindakan agar jangan sampai merusak nama baik orang tua kita.”
Perkataan terakhir inilah yang sangat benar.
Maka seandainya sekarang saya hanya mengatakan bahwa Tuan sudah memahami dan menyatakan sikap Laku Bakti dengan benar dan cukup mengena, jadi singkatnya pernyataan ini sudah boleh dianggap sebagai jawaban dari surat tuan.
Akan tetapi saya mengingat sesuatu sehingga barangkali ada baiknya jika saya uraikan sedikit tentang penuturan singkat tuan tentang Laku Bakti meskipun menurut pengetahuan saya yang tidak seberapa ini, saya berharap meskipun uraian saya ini nantinya banyak mengandung kekurangan siapa tahu masih ada gunanya, sebab apa yang akan saya uraikan ini bukan berasal dari pikiran saya sendiri melainkan berasal dari sabda-sabda Nabi Kong Zi, Zeng Zi dan Meng Zi.
Tuan sendiri tentu sudah mengetahui bahwa ayat-ayat dalam kitab klasik Tiongkok agak sulit untuk diterjemahkan secara tepat dalam bahasa melayu, untuk itulah saya tambahkan disini bahwa apa yang saya uraikan nanti berasal dari kitab-kitab klasik Tiongkok, sehingga dengan demikian jika saya ada kekeliruan dalam menerjemahkannya, tuan boleh membuang catatan dari saya dan cukup menelaah saja arti dari ayat-ayat dari kitab klasik Tiongkok itu.
(Disini ada dimuat satu per satu itu 21 pasal ujar-ujar dari <<Lun Yu>> dan <<Xiao Jing>> yang berhubungan dengan ajaran Laku Bakti, tapi tidak kita tulis dalam artikel ini sebab akan terlalu panjang jadinya).
Pada penutupnya, para pengurus THHK menyatakan sebagai berikut :
“Dari apa yang telah diuraikan diatas (21 pasal tentang Laku Bakti) dapat dilihat bahwa jikalau seorang anak saat mengurus kematian orangtuanya tidak dengan membakar toa-gin, gin-shoa, leng-chu dan sebagainya itu, juga tidak memakamkan jenasah orang tuanya dengan menggunakan acara yang ramai dan meriah, ia tidak harus disebut telah bertindak melawan sikap Laku Bakti.
Dengan segala hormat,
Dengan nama TIONG HOA HWE KOAN
KHOE SIAUW ENG selaku Penasehat
HE KIM HOK selaku Komisaris

—– ***** —-

Adapun 35 pasal perubahan dalam mengatur upacara pemakaman yang memberi keringanan besar pada keluarga yang sedang berkabung dan ditambah lagi dengan pembelaan yang bagus dari THHK terhadap tuan Tjoa Tjeng Yang dari tuduhan ‘Tidak Berbakti’, semuanya ini telah dicetak menjadi pamflet yang kemudian disebarkan ke lingkungan sekeliling, setidaknya telah membikin orang yang merasa jengkel dengan segala tekanan adat kebiasaan kuno, tapi sampai sebegitu jauh tidak berani melawannya, kini merasa begitu senang dan gembira sehingga bukan saja di hampir semua kota besar di Indonesia orang-orang bergerak mendirikan THHK atau mengajukan permintaan untuk menjadi ‘cabang’, tapi sebagian orang malah makin asyik memikirkan untuk melakukan perubahan-perubahan lebih jauh. Maka saat itu telah terjadi banyak surat menyurat antara para pemuka pergerakan di pelbagai tempat dengan para pengurus THHK Batavia yang kini telah berubah menjadi tempat berharap kaum muda Huaqiao yang menharapkan tidak hanya petunjuk atas pelbagai hal seperti pengorganisasian sebuah perkumpulan, pendirian sekolah-sekolah melainkan juga berharap THHK menjadi pemimpin yang memberikan nasehat dan keterangan dalam hal melakukan perubahan terhadap adat kebiasaan yang selama ini merupakan hal yang masih asing bagi para Huaqiao.
Dengan demikian orangpun bisa membayangkan sendiri bagaimana repotnya pekerjaan para pengurus THHK Batavia yang mendadak harus berlaku sebagai pemimpin dari suatu gerakan besar yang menjalar dengan sangat cepat ke seluruh Indonesia. Untungnya dalam kepengurusan THHK itu telah duduk beberapa orang yang walaupun tingkat pendidikannya tidak begitu tinggi seperti para intelektual Huaqiao jaman sekarang, tapi setidaknya mereka mempunyai kepandaian dan ketulusan yang membuat mereka bisa menjalankan kewajiban yang sangat sukar itu dengan tidak mengecewakan. Diantara mereka yang berjasa itu harus dicatat Tuan Phoa Keng Hek yang karena pergaulannya yang luas dengan orang-orang Eropa telah mempermudah akses untuk mendapatkan informasi penting tentang suatu pergerakan modern, juga tuan Lie Hin Liam yang berpandangan Liberal dan terkenal giat baik dalam mengerahkan tenaga ataupun uang, tuan Lie Kim Hok, sastrawan agama Khonghucu yang telah mengatur dan dan membuat segala peraturan, pamflet dan pengumuman dalam bahasa melayu dengan tata bahasa yang indah dan rapi sehingga membuat siapa saja yang membacanya menjadi tertarik, tuan Khoe Siauw Eng yang memahami bahasa mandarin dengan baik dan sanggup menerjemahkan kitab-kitab klasik Tiongkok ke dalam bahasa Melayu, juga sebagai penasehat THHK ia memikul tanggungjawab untuk mengurus dan menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan ajaran agama Khonghucu, tuan Khoe A Fan, seorang Huaqiao totok dari suku Khe yang berpandangan luas tentang pergerakan modern, tuan Tan Kim San yang terhitung sebagai pakar dalam bahasa Inggris dan Mandarin serta mempunyai niat keras untuk memperbaiki keadaan bangsanya, tuan Tan Tjong Long yang juga terpelajar dalam bahasa Inggris dan Mandarin serta pandai juga mengarang dalam bahasa Melayu, tuan Tan Kim Bo yang menjabat sebagai Sekretaris memikul pekerjaan yang paling berat dalam hal mengurus dan menjawab segala surat-surat, mengatur para notulen, archief dan sebagainya, dimana semua ini dilakukannya dengan sangat cepat dan rapi sehingga membuat orang merasa kagum sebab ia sendiri merangkap pekerjaan di KPM yang tugasnya juga sangat berat. Tuan Tan Kim Bo ini juga mahir berbahasa Belanda dan bisa menulis rapi dalam bahasa Melayu.
Inilah tuan-tuan yang menjadi tiang-tiang dari THHK Batavia sejak perkumpulan ini pertama kali didirikan. Semua tuan-tuan ini kini sudah tiada, yang terakhir wafat adalah tuan Phoa Keng Hek, Ridder dari Oranye Nassau Orde, yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1937 dalam usia 80 tahun. Dari semua pengurus THHK Batavia yang pertama, saat ini hanya tinggal 2 orang yang belum meninggal dunia yakni tuan Mayor Khouw Kim An dan Tuan Khouw Lam Tjiang, yang keduanya juga mempunyai jasa cukup besar.
Adapun pekerjaan berat dari para pengurus THHK untuk memimpin gerakan besar dari para Huaqiao di seluruh Indonesia dengan disertakannya program yang sangat halus, akhirnya dapat sedikit diperingan dengan terbitnya mingguan Li Po di Sukabumi dibawah pimpinan tuan Tan Ging Tiong dan Yoe Tjai Siang, Meskipun itu hanya mingguan kecil (besarnya kira-kira 4 sampai 6 lembar ini maanblad Mustika Romans) tapi telah dijadikan halaman tempat berunding dalam membicarakan ajaran agama Khonghucu dan pelbagai adat istiadat bangsa Tionghoa sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tadinya orang tujukan pada para pengurus THHK Batavia, kini bisa diajukan ke dalam mingguan ini buat dijawab oleh redaksinya ataupun oleh para sastrawan Tionghoa dari segala tempat. Bukan jarang telah terjadi perdebatan dan perbantahan kalam di mingguan ini, bahkan antara tuan Tan Ging Tiong dan Yoe Tjai Siang yang merupakan redaktur dari itu mingguan telah timbul perdebatan sengit dalam urusan membuang tauwcang (simpul rambut bagi bangsa Tionghoa sebagai simbol penjajahan oleh bangsa Manzu) yang disetujui oleh Yoe Tjai Siang tetapi ditentang oleh Tan Ging Tiong.
Lalu terbit pula perdebatan antara Tan Ging Tiong dengan beberapa pembaca mingguan Li Po dalam soal menghitung lamanya masa perkabungan yakni apakah bulan tambahan (Lun) dihitung satu bulan atau tidak dihitung. Tan Ging Tiong berpendapat bahwa memotong dan membuang tauwcang bertujuan untuk menghapuskan penghinaan terhadap leluhur yang dijajah oleh bangsa manzu. Kebiasaan membuang tauwcang ini konon dimulai di Tiongkok ketika Dr. Sun Yat Sen memimpin Revolusi Tiongkok dan akhirnya berhasil menggulingkan dinasti Qing pada tahun 1911.
Sedang bulan Lun harus dihitung, jadi seumpama orang menghitung masa berkabung 1 tahun yang dimulai pada awal bulan satu lalu di pertengahan tahun itu ada bulan lun, maka masa perkabungan itu dianggap selesai di akhir bulan ke sebelas. Tan Ging Tiong beralasan jikalau tidak ditetapkan aturan ini maka akan ada famili yang berkabung selama 12 bulan tapi ada pula yang berkabung selama 13 bulan, jadi ini akan menjadi sesuatu yang ganjil dan berat sebelah.
Tapi keterangan ini telah dibantah oleh beberapa orang pembaca dengan berdasarkan keterangan yang didapat dari kitab <<Li Ji>> dimana bulan Lun tidak harus dihitung. Tapi Tan Ging Tiong tidak mau menyerah begitu saja karena menurutnya perkabungan kecil yang cuma berjalan satu, tiga atau enam bulan saja, tidak dihitungnya bulan Lun akan menerbitkan keadaan yang ganjil dan kalut. Akhirnya tuan Lie Kim Hok datang menyela dengan mengajukan pemikiran sebagai berikut : buat perkabungan besar yang memakan waktu hingga 3 tahun, maka bulan Lun bisa tidak dihitung, sedangkan untuk perkabungan kecil bulan lun harus ikut dihitung. Sampai disinilah barulah orang-orang yang berdebat itu merasa puas.
Ada perdebatan lain yang patut diingat yakni antara komisi bentukan THHK melawan pendeta L. Tiemersma. Adapun yang menjadi pokok perdebatan adalah soal agama bangsa Tionghoa dimana mula-mula anggota THHK yang berdiam di Tangerang yakni tuan Lauw Tjiang Seng telah memajukan pertanyaan kepada THHK Batavia untuk minta dijelaskan apa yang dinamakan agama asli bangsa Tionghoa itu. Para pengurus THHK lalu membentuk satu komisi yang terdiri dari tuan Lie Kim Hok, Khouw Kim An dan lain-lain untuk memberikan jawaban. Komisi khusus ini lalu memberikan penjelasan kepada tuan Lauw Tjiang Seng bahwa yang dinamakan ‘Agama Tionghoa’ oleh THHK adalah agama Khonghucu yang di Tiongkok dikenal dengan sebutan Ru Jiao.
Ketika jawaban ini disiarkan dan dimuat dalam mingguan Li Po, tuan pendeta L. Tiemersma yang juga membaca hal ini lalu membuat bantahan dan kritikan yang dimuat dalam mingguan khusus agama Kristen ‘Bentura Hindia’. Ia terang-terangan menyerang para pengurus THHK yang hendak memberikan pencerahan kepada bangsa Tionghoa dengan berdasarkan ajaran Kong Zi, dikatakannya bahwa penerangan yang coba dilakukan (dengan menurut ajaran agama Khonghucu) itu ibarat sinar dari matahari yang sedang tenggelam dan menjelang petang, malah ia menyebutkan bahwa agama Kristen (sebagai bandingan agama Khonghucu) adalah ibarat sinar matahari terbit yang semakin lama semakin terang.
Atas permintaan pendeta L. Tiemersma sendiri maka penghinaan (terhadap ajaran agama lain yang bertentangan dengan toleransi) ini dikutip juga dalam mingguan Li Po sehingga tuan Lie Kim Hok dan yang lain merasa perlu untuk memberikan jawaban atas serangan tidak bersahabat dan bersifat jahat ini. Semula tuan Lie Kim Hok berusaha menjawab dengan cara halus mengenai kekeliruan pendeta kristen itu mengenai agama Khonghucu yang tidak dipahaminya, tapi karena balasan pendeta itu semakin keras dan terang-terangan bersifat ‘perang agama’ akhirnya Lie Kim Hok balik menyerang ajaran agama Kristen yang dikenalnya dengan sangat baik. Lie Kim Hok tidak asal menyerang melainkan sanggup mengkorek dan membeberkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Injil, kitab suci agama kristen yang memang penuh kesalahan itu. Karena merasa tidak bisa membalas serangan balik dari Lie Kim Hok yang brilian, L. Tiemersma malah mengungkit-ungkit masalah lain yang dianggapnya sebagai kelemahan agama Khonghucu sehingga perdebatan ini telah berubah menjadi ‘perang agama’ yang sesungguhnya. Tapi Lie Kim Hok yang berbudi halus ini sebelumnya sudah menyebutkan bahwa ia tidak hendak meneruskan ‘perang agama’ yang tidak berguna ini dan balasannya merupakan jawabannya yang terakhir karena sesungguhnya ia tidak berniat mencela agama orang lain seperti niat pendeta kristen yang mulia itu. Meskipun Lie Kim Hok dan juga THHK tidak membalas serangan pendeta kristen itu, tapi serangan kaum misionaris yang menghina agama Khonghucu tetap berlangsung sampai beberapa bulan.
Selain mingguan Li Po, juga ada beberapa mingguan lain seperti Ik Po di Solo, Loen Boen di Surabaya, Ho Po di Bogor dan lain-lain. Bahkan beberapa diantaranya ada yang menggunakan huruf mandarin, akan tetapi mingguan-mingguan ini kebanyakan tidak berumur panjang, apalagi ketika terbit beberapa surat kabar harian yang dipimpin oleh jurnalis-jurnalis Tionghoa, maka mingguan-mingguan kecil itu langsung gulung tikar.
Terbitnya beberapa mingguan yang membantu menganjurkan para Huaqiao untuk melakukan perubahan berdasarkan ajaran Nabi Kong Zi dan meluaskan pelajaran tentang bahasa mandarin, telah memberikan banyak keringanan bagi pekerjaan besar para pengurus THHK Batavia. Adapun bantuan yang paling berharga adalah terbukanya lapangan bagi para sastrawan Tionghoa di pelbagai tempat untuk mengutarakan pikiran maupun pendapatnya yang mungkin berguna bagi kepentingan umum. Meskipun demikian para pengurus THHK tidak lalu tinggal diam atau berpangku tangan saja. Sesudah mengatur sejumlah perubahan dalam upacara kematian, pada gilirannya bermaksud memperbaiki urusan pernikahan dengan mengadakan sejumlah perubahan terhadap adat kebiasaan yang berlaku umum di Batavia dan tempat-tempat lain di Jawa Barat yang dirasakan terlalu ruwet dan memusingkan hingga banyak orang yang mengadakan upacara pernikahan merasa jengkel dan juga jemu. Adapun aturan-aturan pernikahan yang berlaku bagi para Huaqiao itu tidak melulu berasal dari adat istiadat bangsa Tionghoa melainkan banyak juga kecampuran dari kebiasaan orang pribumi seperti memasrah gigi pengantin perempuan, mandi lulur serta disuruh makan pelbagai macam jamu dan lain-lain.
Para pengurus THHK Batavia mengatur perubahan itu bukan bersifat perintah yang mesti diturut dan dijalankan oleh seluruh anggotanya melainkan hanya sekedar memberi nasehat atau pemikiran yang jika disetujui orang boleh turut melakukannya dan jika merasa keberatan juga tidak diharuskan untuk melakukannya, atau bisa juga memilih apa yang ada dalam edaran itu untuk dijalankan apa saja yang dianggap cocok. Pelbagai usulan perubahan ini dicetak sebagai edaran dan juga dimuat dalam surat-surat kabar.
Di bawah ini terkutip edaran yang memuat 47 macam perubahan yang terbagi menjadi 13 pasal.

PIKIRANNYA KAUM PENGURUS
TIONG HOA HWE KOAN, BETAWI
tentang hal merayakan masalah perkawinan

I. MELAMAR
1. Saat melamar pihak lelaki boleh meminta Data Kelahiran (Ba Zi) dari anak perempuan yang dilamar, tetapi Ba Zi itu tidak perlu ditaruh di depan altar dewa atau altar leluhur untuk disembahyangi, juga tidak perlu meminta ahli ramal / suhu untuk mencocokkan kedua Ba Zi dari kedua calon mempelai, jangan pula meminta petunjuk ciamsi pada dewa ataupun menyuruh dukun untuk ‘melihat masa depan’ perjodohan ini dan sebagainya.
2. Untuk meminta ukuran jari mempelai perempuan agar bisa dibelikan cincin yang pas tidak perlu meminta bantuan mak comblang, cukup dengan meminta pertolongan famili perempuan yang lebih tua dari pihak laki-laki untuk melakukan hal itu. Untuk keperluan ini cukup dibekali 2 pasang lilin, tidak perlu membawa amplop merah berisi uang (hongbao).
3. Minta ukuran pakaian dan sandal juga tidak perlu menyuruh mak comblang.

II. BERTUNANGAN
4. Selama bertunangan dan saling membelikan pakaian baru untuk bekal pernikahan nanti. Masalah ini boleh ditiadakan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

III. SANGDJIT
5. Orang tua dari pihak mempelai laki-laki memberitahukan kepada calon besannya mengenai nama-nama sanak familinya, juga mengenai hari gunting pakaian, hari menjahit pakaian, hari mengantar panjer (uang ganti rugi/uang asuh), hari anceng dan hari pernikahan. Pemberitahuan (Thiap) ini biar disertai dengan 2 pasang lilin merah, jangan disertai hongbao.
6. Kebiasaan memilih dan mencari hari baik dan waktu baik (untuk pernikahan) dengan memeriksa dalam buku Tongshu. Tidak usah dilakukan.

IV. GOSOKGIGI
7. Perkara ini ada karena mengikuti kebiasaan orang pribumi. Kalau gigi sudah bagus tidak ada perlunya untuk dibikin pendek dengan cara diasah / diperbaiki. Konon kabarnya kebiasaan ini dilakukan oleh gadis-gadis di Bali.

V. “DIPIARA”
8. Beberapa hari sebelum para pengantin dirias, calon mempelai perempuan setiap pagi dan sore dikasih minum pelbagai jamu dan juga melakukan mandi lulur. Sebaiknya kebiasaan ini jangan dilakukan karena boleh jadi akan menimbulkan efek buruk bagi kesehatan.

VI. ANTAR-PANJER
9. Dalam hal ini sebaiknya mengirimkan barang-barang yang akan diberikan pada calon mempelai perempuan dan keluarganya.
10. Di ruang tengah sebaiknya diadakan altar pemujaan kepada leluhur, tidak perlu mengadakan altar pemujaan bagi para dewa.
11. Lilin merah bergambar naga tidak perlu terlalu besar.
12. Tidak perlu menanggap wayang cokek. Wayang panggung, musik, tari-tarian pat-im sudah cukup.

VII. AN-CENG
13. Pintu kamar tidur pengantin dan ranjang pengantinnya tidak usah ditempeli kertas merah dengan tulisan “Ki Lin To Chu” atau “Hong Hong To Chu” yang konon berguna untuk menghindari ‘Xiong’ (pertentangan) dengan hewan berkaki empat atau berkaki dua simbol 12 shengxiao.
14. Tidak usah membikin sembahyang di atas ranjang pengantin.
15. Orang yang memasang kelambu dan kasur tidak usah berkumur apapun.
16. Tidak usah menyuruh Kia Teng (pengiring pengantin kecil) berjumpalitan bolak-balik diatas ranjang pengantin.

VIII. AMBIL KEE CENG
17. Hal ini sebaiknya dibikin mudah dan sederhana dengan cara dimusyawarahkan bersama.
18. Pemberitahuan (Thiap) boleh disertai dengan tali konde dan 2 pasang lilin merah, tapi tidak usah disertai hongbao dan bibit. Juga tidak usah mengirim tepung onde juga, sedang tali konde bisa ditukar dengan tali Thaw Gang.

IX. RIAS-BAKAL
19. Menurut kebiasaan pengantin perempuan menggunakan baju tabur dan kain songket, tapi sebaiknya menggunakan toaki dan kun.
20. Sesaji yang akan diberikan kepada mak comblang sebaiknya diganti saja dengan hongbao luar biasa.

X. MENIKAH

PENGANTEN LELAKI CIO THAUW
21. Pintu rumah boleh dipasangi Chaiki merah, tapi tidak usah ditempeli kertas merah bertuliskan “Ki Lin To Chu” atawa “Hong Hong To Chu”.
22. Saat merias diri tidak usah dengan menghadap ke arah gantang yang berisi banyak macam barang, juga tidak usah duduk diatas tetampah karena semua kebiasaan ini sama dengan perkara takhayul.
23. Meja samkay boleh dipergunakan.
24. Kebiasaan dimana pengantin pria disisir rambutnya oleh anak kecil sebaiknya tidak perlu dilakukan.

XI. CIACAPJIOA
25. Dalam makan dan minum janganlah berpura-pura, lebih baik sungguh-sungguh makan dan minum walaupun cuma sedikit.
26. Mak Comblang mencampur segala macam makanan menjadi satu lalu diberikan kepada pengantin untuk dimakan. Hal ini tiada perlunya dilakukan.

XII. PENGANTEN PRAMPUAN TJIO THAUW
27. Lihat No. 21, 22, 23, dan 24 di atas ini.
28. Sehabis sembahyang dan memberi hormat kepada sanak saudaranya, pengantin perempuan mempunyai pakaian yang berkantong lalu diisi dengan lanjit beserta 4 macam bibit, 2 potong kue kering, 4 biji manisan kinkip dan hongbao. Ini juga tidak usah dilakukan karena tidak ada perlunya.

XIII. CHOA SIN NIO
29. Sebelum pengantin lelaki berangkat untuk menjemput sang mempelai perempuan, dia lebih dulu mengirim sebuah pemberitahuan (thiap) yang disertai dengan hongbao dan petasan. Biasanya barang-barang ini diantarkan oleh mak comblang, 2 kia teng (pengiring pengantin) dan 2 wayang pake Hie Hok. Sebaiknya tidak usah hongbao ataupun wayang.
30. Kereta pengantin lebih baik tidak dipasangi/dihias dengan ‘kembang kereta’, juga tidak usah ditempeli kertas bertuliskan ‘Ki Lin To Chu’ atau ‘Hong Hong To Chu’. Sebaiknya pakai saja kain merah berbentuk bunga (caiki) dan 2 payung.
31. Saat tiba di depan rumah mempelai perempuan, mempelai lelaki ditaburi dengan beras kuning (beras yang dicampur kunyit) bercampur uang logam. Sebaiknya jangan dilakukan karena berkaitan dengan kepercayaan takhayul.
32. Jika sudah disepakati kedua belah pihak, Kia Say Poa boleh ditiadakan.
33. Sekalipun menggunakan Kia Say Poa, sebaiknya tidak usah Kia Lee, cukup menggunakan aturan begini : Cia-Lee Kiong Chioe, lalu persilahkan pengantin dan masing-masing Kia Say Poa masuk menghampiri kursi-kursi yang Ci-Lee tunjukkan dengan Kiong Chioe (bersoja) di depan sebuah kursi itu.
34. Kia Teng (pengiring pengantin) cukup membawa air the atau lengkeng (the Say Poa), arak, telur dan bunga sebaiknya tidak usah.
35. Pengantin tidak usah menginjak nampan / tampah besar.
36. Pengantin lelaki menghampiri mempelai perempuan dengan tidak melewati pintu kedua.
37. Setibanya di depan rumah pengantin lelaki, sebaiknya sepasang pengantin ini tidak usah disebari beras kuning.
38. Pengantin perempuan tidak usah di tanggok dan tidak perlu pula disuruh memegang teko teh kecil. Masalah tanggok itupun ada berhubungan dengan perkara takhayul. Sebaiknya mertua / orang tua pengantin lelaki keluar lalu menuntun mempelai perempuan berjalan masuk ke rumah sedang pengantin lelaki boleh berjalan lebih dulu.
39. Sehabis mengangkat kerudung/tutup wajah pengantin perempuan, sepaang pengantin itu tidak perlu saling bersoja dengan berlutut, cukup saling menyoja saja.
40. Saat hendak duduk menghadap “Sinnio-to”, sepasang pengantin itu tidak usah Kia Lee lebih dulu.
41. Di atas “Sinnio-to” jangan ditaruh tumpeng-tumpeng tepung di guba, cukup taruh saja bunga-bunga, 2 buah cangkir arak (ciu-auw), 2 buah cangkir teh, sebuah teko arak (Ciu-pan), Sebuah teko the (thee-koan), 2 pisin dan 2 tesi, serta 2 pasang sumpit.
42. Makanan dan minuman yang dihaturken oleh Kia Teng (pengiring pengantin), sebaiknya benar-benar dimakan walaupun cuma sedikit saja.
43. Di waktu mencabut kembang konde, pengantin perempuan tidak perlu memandang pengantin lelaki dengan mendelikkan mata. Lebih baik lagi jika kedua hal ini tidak dilakukan sama sekali.
44. Pengantin perempuan harus segera diminta membuka pakaian pengantin dari badannya sendiri.
45. Memakai Hong Koa of bukan memakai Hong Koa, kalau sudah melepaskan gaun pengantin, sebaiknya mempelai perempuan bersalin pakaian menggunakan baju toaki dan kun saja.
46. Pada hari kedua setelah menikah, Kia Teng (pengiring pengantin) tidak perlu datang ke rumah mempelai perempuan untuk mengangkat kelambu ranjang pengantin.
47. Kendati belum “Pay-sha Jit”, biarlah penganten perempuan diberi makanan dari dapur suaminya. Kalau tidak boleh makan dari situ lalu mengapa pakai acara menghadap ‘Sinnio-to’ ?.

BATAVIA, 1 September 1901
KHOE SIAUW ENG
Secretaris-Adviseur
Demikianlah bunyi dari edaran THHK yang merubah sejumlah aturan dan adat kebiasaan para Huaqiao yang pada jaman sekarang ini sudah banyak diketahui oleh para Huaqiao generasi muda jaman sekarang, bahkan mungkin istilah-istilah dalam bahasa Hokkian itu sudah tidak pernah terdengar atau diketahui apa artinya. Tapi pada 40 tahun yang lalu, semua aturan itu dipegang erat dan sangat kukuh oleh para Huaqiao totok. Meskipun banyak orang-orang berpengetahuan luas merasakan keberatan dan kerepotan untuk mengikuti semua adat kebiasaan kuno itu satu persatu, tapi hampir tidak ada yang berani memberontak atau melawan kebiasaan itu, sebab bukan saja ia nanti akan dianggap merusak adat istiadat tapi juga khawatir akan terbit perselisihan dalam keluarganya sendiri, terutama dengan famili perempuan tua yang pada umumnya sangat kukuh dan fanatik dalam menjalankan segala aturan kuno itu, apalagi opini publik seakan berdiri dibelakang kaum konservatif itu.
Pada jaman sekarang, sesudah para Huaqiao mendapatkan kemerdekaan untuk mengatur upacara kematian dan penikahan dengan cara sederhana, niscaya banyak yang mengira pekerjaan besar THHK Batavia dalam memimpin perubahan dan menghapuskan segala aturan kuno itu tidak seberapa susah. Tapi siapa yang sudah mengalami bagaimana ‘bandel’nya orang-orang tua pada jaman itu, tentu akan mengerti dengan sendirinya bahwa untuk melaksanakan pekerjaan besar itu THHK telah menunjukkan ketabahan besar untuk menerima semua celaan dan cacian dari pihak konservatif.

—– ***** —–

Seperti telah diterangkan bahwa semua perubahan dalam upacara kematian maupun pernikahan yang diberikan oleh THHK Batavia itu hanya berupa sumbang pikiran atau nasehat yang boleh saja tidak diturut oleh semua anggotanya sendiri. Ini dikarenakan untuk menjalankan sekian banyak perubahan itu, seseorang mesti berembug terlebih dahulu dengan famili-familinya yang lebih tua yang mempunyai kemauan paling kuat, sebab mereka menentang keinginan itu dengan keras, maka akan sangat sukar bagi anggota THHK untuk melakukan perubahan walaupun dia sendiri telah 100 % setuju dengan rekomendasi itu. Dan lain daripada itu ketika THHK baru berdiri, para pengurusnya selalu bertindak dengan sangat hati-hati karena tenaganya masih lemah dan anggotanya juga hanya sedikit. Tapi belakangan ketika melihat usaha-usaha percobaannya menunjukkan hasil yang bagus dan jumlah yang setuju dengan gerakan mereka semakin besar, barulah mulai diadakan aturan yang bersifat tetap.
Begitulah ketika THHK Batavia sudah berdiri 6 tahun lamanya, tepatnya di bulan Oktober 1906 dalam sidang Bestuur Vergadering luar biasa telah diajukan sebuah rencana yang dinamakan ‘Peraturan atas hal perkawinan’, dimana ada ditetapkan segala aturan dan upacara yang harus dituruti oleh orang-orang yang hendak melakukan pernikahan secara modern dengan menggunakan gedung perkumpulan THHK sebagai ‘gereja’ dimana nanti akan dibawakan surat kawin dihadapan kedua pengantin oleh presiden atau wakil presiden THHK yang kemudian diwajibkan berpidato untuk menasehati kedua calon mempelai sekaligus menghaturkan selamat pada mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa presiden atau wakil presiden THHK telah menjalankan kewajiban seperti yang dilakukan oleh seorang pendeta kristen dalam gereja.
Selain itu juga disediakan satu instruksi untuk komisi dari ‘Peraturan Hal Perkawinan’ yang didalamnya disebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh komisi itu yang terdiri dari presiden dan wakil presiden THHK sebagai Ketua, sedang seorang Komisaris, seorang Sekretaris dan seorang pembawa acara (Ceremoniemeester) sebagai anggota-anggotanya.
Setelah peraturan dan instruksi itu diterima baik oleh pejabat (vergadering) kemudian diumumkan dalam pelbagai surat kabar dan dicetak sebagai edaran yang akan disiarkan pada anggota dan orang-orang luar yang merasa setuju dengan perubahan.
Edaran itu kebetulan masih tersimpan dan dimuat dibawah ini :

PERATURAN ATAS HAL PERKAWINAN
Ditetapken di dalam sidang luar biasa dari Kaum Pengurus ‘Tiong Hoa Hwe Koan’ Batavia pada tanggal 11 bulan 9 penanggalan Kongzi Li 2457 (28 Oktober 1906), Notulen no.140
1. Peraturan ini telah dibuat dengan tujuan meringankan perkara merayakan hal perkawinan.
2. Namanya peraturan ini disebut dan ditulis “Peraturan atas hal Perkawinan”.
3. Siapa yang suka menurut peraturan ini, baik itu anggota THHK maupun yang bukan anggota THHK, boleh memberitahukan kehendaknya dengan surat kepada para pengurus THHK dengan menyebutkan juga nama, tempat tinggal dan mata pencariannya, juga perlu dicantumkan nama orang tua mempelai perempuan yang akan dinikahi serta kapan pernikahan itu akan diadakan, tapi pemberitahuan ini paling lambat adalah sebulan sebelumnya.
4. Peraturan ini juga berlaku di tempat-tempat dimana ada kantor cabang dari THHK Batavia, karena itu orang-orang yang tinggal di daerah itu boleh mengadakan pernikahan di gedung kantor cabang THHK, demikian juga apa yang telah ditentukan pada nomor 3 diatas juga akan berlaku dikantor cabang THHK.
5.1. Para Pengurus THHK nanti akan memberikan keputusan apakah permintaan orang ini akan dikabulkan atau tidak.
5.2. Apabila permintaannya diluluskan maka orang yang memohon untuk menggunakan peraturan ini mempunyai hak buat menghias gedung perkumpulan THHK yang akan digunakan untuk perkawinannya dengan biayanya sendiri, dengan catatan tidak boleh menggantungkan caiki (Kain merah yang diikat menyerupai bunga) di depan pintu gedung THHK dan juga tidak boleh menaruh hiotoh di dalam gedung THHK.
5.3. Dengan memakai nama Para Pengurus Tiong Hoa Hwe Koan nanti akan diberitakan pada orang yang memohon penggunaan peraturan itu sesuai keputusan para pengurus. Jikalau permintaan ini diluluskan, nanti akan diberitahu juga pukul berapa sepasang pengantin ini akan diterima di gedung THHK ini.
6. Jikalu hal perkawinan ini diurungkan atau dimundurkan, demikian juga kalau dimajukan harinya, maka orang yang menggunakan peraturan ini wajib memberitahukan dengan segera kepada para pengurus THHK.
7. Orang-orang yang suka menggunakan peraturan ini wajib mengikuti semua aturan yang tercantum dibawah ini dengan tanpa rasa keberatan.
8. Pada tanggal dan jam yang telah ditentukan, Orangtua dari pengantin lelaki dan perempuan atau wali wajib datang bersama-sama dengan si pengantin ke gedung THHK, baik dengan dengan pelbagai arak-arakan ataupun tanpa keramaian sedikitpun.
9. Untuk datang ke gedung THHK, pengantin lelaki mesti duduk terpisah di lain kendaraan, tidak boleh duduk bersama-sama dengan pengantin perempuan. Orangtua pengantin ataupun walinya boleh duduk di kendaraan lain, sedang untuk menemani sang pengantin boleh menggunakan sanak saudaranya sendiri yang sudah cukup berumur, boleh juga dengan atau memakai mak comblang, wayang cokek dan sebagainya.
10. Saat memasuki pekarangan gedung THHK, kendaraan pengantin lelaki dan pengikutnya harus masuk lebih dahulu, baru kemudian kendaraan pengantin perempuan dan pengiringnya menyusul masuk.
11. Masing-masing pengantin dan para pengantarnya wajib mengikuti aturan MC dari THHK yang khusus disediakan untuk menyambut kedatangannya.
12. Setelah Presiden atau Wakil Presiden THHK meminta orangtua atau wali pengantin kemudian menerima surat pernikahan yang sah (Hunsie) dari kedua mempelai itu untuk kemudian dibacakan dihadapan kedua pengantin dan orang-orang lain yang menghadiri perkawinan itu.
13. Pada waktu surat kawin (Hunsie) dibacakan, tetabuhan / alat musik tidak boleh dibunyikan.
14. Setelah surat kawin (Hunsie) selesai dibacakan, pengantin lelaki dan pengantin perempuan saling memberikan hormat dengan bersoja (kiongciu) satu sama lain. Selanjutnya hal ini diikuti oleh masing-masing orangtua atau wali dari kedua mempelai.
15. Waktu berangkat pulang dari gedung THHK barulah pengantin lelaki dan pengantin perempuan duduk bersama dalam kendaraan pengantin dengan ditemani oleh satu famili perempuan atau pengiring pengantin (Kia-Teng).
16. Dari gedung THHK ini, sepasang pengantin ini menuju kediaman pengantin lelaki untuk menghaturkan hormat dihadapan altar leluhur dan anggota keluarga pengantin lelaki itu.
17. Dari rumah pengantin lelaki itu sepasang pengantin ini lalu pergi ke rumah pengantin perempuan untuk memberikan hormat seperti yang telah dilakukannya di rumah pengantin lelaki.
18. Pada waktu menghaturkan hormat kepada sanak famili, kedua mempelai tidak perlu berlutut karena perbuatan ini bisa menimbulkan rasa lelah.
19. Selain apa yang telah disebutkan pada peraturan ini, masing-masing orang yang menikah boleh berbuat sebagaimana janjinya satu sama lain.

PENUTUP
Jika sudah melakukan peraturan itu, maka hal merayakan perkawinan boleh dianggap selesai.
INSTRUKSI UNTUK KOMISI DARI ‘PERATURAN HAL PERKAWINAN’.

Pasal I
Presiden atau Wakil Presiden, satu Komisaris, satu Komisaris dan satu Pembawa Acara (Ceremoniemeester) dari THHK akan menjadi anggota dari Komisi ‘Peraturan Hal Perkawinan’

Pasal II
Setiap kali mendapat kabar dari Sekretaris THHK bahwa akan dijalankan peraturan pernikahan ini, Presiden atau Wakil Presiden THHK akan memberitahu kepada Sekretaris, Komisaris dan Pembawa acara yang mana yang akan melakukan jabatan anggota Komisi ini seperti yang tercantum dalam pasal satu diatas.

Pasal III
Pada tanggal dan jam yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan dari Sekretaris THHK, anggota-anggota Komisi ini wajib hadir di gedung THHK dengan berpakaian baju hitam celana putih atau baju hitam celana hitam.

Pasal IV
Pada waktu kedua mempelai beserta para pengantarnya berdatangan, pembawa acara (MC) wajib menyambut kedatangan mereka dan mempersilakan mereka duduk atau berdiri sebagaimana patutnya.

Pasal V
1. Pada saat Presiden atau Wakil Presiden hendak membacakan surat pernikahan (Hunsie) atas permintaan orangtua atau wali kedua mempelai, Pembawa Acara harus mempersilahkan kedua pengantin untuk berdiri menghadap Presiden/Wakil Presiden THHK yang diapit oleh Sekretaris dan Komisaris THHK serta anggota Komisi yang lain. Pembacaan harus nyaring bunyinya sehingga terdengar dengan jelas oleh para hadirin.
2. Kemudian Presiden atau Wakil President menyerahkan kembali surat itu kepada kedua pengantin sambil memberikan selamat dan juga nasehat kepada kedua mempelai dan sanak familinya

Pasal VI
Pada waktu pengantin dan para pengantarnya hendak berangkat pulang, Pembawa Acara wajib mengantarkan kepulangan mereka dengan sepantasnya.

Pasal Penutup
Sekretaris Tiong Hoa Hwe Koan yang menjabat sebagai anggota Komisi ini wajib mewartakan pernikahan ini di surat kabar-surat kabar berbahasa Melayu yang terbit di Betawi. Apabila ada orang yang hendak menikah dengan menggunakan peraturan ini, lalu berkeinginan mengundang para anggota THHK ataupun orang lain yang bukan merupakan anggota THHK, ia wajib memberitahukan bahwa para undangan diharap datang ke gedung THHK dengan berpakaian rapi.

le. Secretaris T.H.H.K.
TAN KIM BO

—– ***** —–

Demikianlah ada Peraturan tentang Pernikahan yang ditetapkan oleh THHK Batavia bagi semua orang, baik anggota THHK ataupun tidak, yang hendak menjalankan upacara pernikahan modern dan menggunakan gedung THHK sebagai tempat pertemuan dari kedua mempelai sekaligus tempat pembacaan surat pernikahan yang menandai sahnya pernikahan itu. Tapi peraturan ini tidak hanya berlaku di dalam gedung THHK saja karena pada peraturan no 15 hingga 18 ada termuat ketentuan untuk berkunjung ke rumah kedua mempelai dan bersembahyang di depan altar leluhur sesudah mereka pulang dari gedung THHK.
Ada perlunya juga untuk menunjukkan bahwa peraturan ini telah diadakan atas permintaan dari beberapa orang pengurus THHK yang hendak mencoba membikin gedung THHK menjadi semacam gereja sekaligus ingin memberi contoh bagaimana cara mengadakan upacara pernikahan model baru yang sederhana tapi pantas dan rapi. Pada saat itu para pengurus THHK menaruh harapan besar akan keberhasilan gerakan perubahan ini sehingga merasa perlu untuk membentuk komisi khusus yang mengurusi masalah pernikahan. Kelihatan jelas bahwa mereka berharap banyak orang yang akan menggunakan kesempatan untuk melakukan upacara pernikahan di gedung THHK.
Tapi pada kenyataannya harapan ini tidak kesampaian karena menurut kabar hanya ada kira-kira setengah lusin pasangan pengantin yang pernah menggunakan peraturan ini dan pada tahun-tahun belakangan ini bahkan tidak terdengar lagi ada pengantin yang melakukan pernikahan di gedung THHK.
Hal ini barangkali dikarenakan diberlakukannya aturan Burgelikestand bagi para Huaqiao, sebagian lagi karena THHK yang semua berfungsi sebagai pusat perubahan dari adat istiadat para Huaqiao telah berubah fungsi dan akhirnya menjadi pusat dari pendidikan kebangsaan saja. Dan memang harus diakui bahwa segala macam perubahan itu sekarang sudah tidak begitu diperlukan lagi karena banyak ‘kaum muda Huaqiao’ yang sangat ‘maju’ sehingga tidak pernah menjalani upacara agama ataupun adat istiadat pernikahan karena menganggap sudah cukup sah menjadi suami istri jika sudah menandatangani surat pernikahan dihadapan pejabat dari Burgelikestand (Catatan Sipil).
Tetapi meskipun demikian, sebagai penganjur dan juga pelopor pembuka jalan untuk menyingkirkan segala macam upacara kuno yang ruwet untuk diganti dengan yang lebih sederhana dan praktis serta tidak melanggar adat istiadat Tionghoa, maka tindakan THHK ini sangat berjasa besar dalam ‘membangunkan’ pikiran para Huaqiao untuk mempunyai keberanian untuk merubah dan memperbaiki segala apa yang dianggap keliru dan memberatkan.

Bab VI
Tiong Hoa Hwe Koan
sebagai
Pembela Kepentingan Penduduk Tionghoa
di Hindia Belanda

Pada masa ini di mana hampir di setiap kota terdapat orang Huaqiao terpelajar yang bersedia maju ke depan untuk membela kepentingan kaumnya bilamana terjadi perlakuan yang tidak adil atau tertindas oleh peraturan-peraturan dari pemerintah penjajah yang sangat memberatkan, maka upaya yang dilakukan oleh perkumpulan THHK ini tampak sedikit saja jasanya. Akan tetapi pada empat atau lima puluh tahun yang lalu ketika THHK baru didirikan, keadaan saat itu sangat berlainan dengan sekarang. Saat itu orang Huaqiao yang bisa berbicara, membaca dan menulis bahasa Belanda, jumlahnya sangat sedikit bahkan sekalipun jika dibandingkan jumlah orang Huaqiao yang terpelajar / bertitel. Dan karena THHK merupakan perkumpulan kaum Huaqiao modern pertama dan satu-satunya dimana didalamnya duduk orang-orang Huaqiao yang paling pandai, giat dan gemar memperhatikan nasib kaumnya, maka dengan sewajarnya jikalau perkumpulan itu menjadi pusat pergerakan, bukan saja dari gerakan merubah adat istiadat, pendidikan dan pelajaran agama Khonghucu melainkan juga pusat gerakan untuk membela kepentingan kaum Huaqiao di Hindia Belanda dari segala perlakuan tidak adil, baik dengan jalan melakukan perlawanan, maupun dengan jalan mengajukan petisi-petisi yang berisikan keberatan.
Memang benar bahwa THHK tidak bertindak diluar dari apa yang telah ditentukan dalam AD/ART perkumpulan (yang diakui oleh pemerintah Belanda), tetapi dalam kalangan perkumpulan itu, yakni diantara para pengurusnya saat berkumpul ataupun sedang duduk ngobrol-ngobrol biasa, mereka juga membicarakan segala macam urusan yang dirasa bisa memberikan manfaat bagi kaum Huaqiao pada umumnya. Justru disinilah biasa dilahirkan segala pikiran / pembicaraan yang pada akhirnya membawa hasil penting yang menentukan bagi nasib para Huaqiao di Hindia Belanda, bukan saja dalam kalangan pendidikan tetapi juga dalam bidang ekonomi serta beberapa tindakan untuk mendapatkan hak dan perlakuan lebih baik sebagai penduduk tetap / warga negara dari negara Indonesia ini, dan bahkan belakangan bertambah lagi dengan gerakan nasionalis serta percobaan untuk membuat agar terbentuk hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok.
Para Huaqiao jaman sekarang yang telah mendapatkan persamaan hak dan diperlakukan sama dengan warga eropa dalam banyak hal, tentulah tidak dapat mengetahui bagaimana kerasnya para Huaqiao pada jaman dahulu ditindas dan sengaja dibikin susah oleh aturan-aturan yang tidak manusiawi sejak jaman Oost Indische Compagnie (VOC) yang terus dipertahankan dan bahkan dibeberapa tempat dijalankan dengan sangat keras dan tidak mengenal belas kasihan sedikitpun. Adapun peraturan yang tidak manusiawi dan tidak berkeadilan itu antara lain : aturan surat jalan (passen) dimana bagi para Huaqiao yang hendak bepergian harus mendapatkan surat ijin berupa surat jalan ini, juga aturan wijkenstelsel yang bahkan membuat terus berlangsung hingga 20 tahun silam dimana kehidupan para Huaqiao (yang bebas dan merdeka) itu tak ubahnya seperti orang-orang yang dipaksa tinggal di kamp tahanan. Tidak ada seorang Huaqiao yang boleh tinggal/menetap di luar kampung Cina walaupun orang itu sebenarnya merupakan pemilik sah dari sekian banyak rumah di dalam perkampungan khusus (wijk) orang Eropa kecuali jika ia mendapat ijin spesial dari Residen atau asisten Residen. Di beberapa daerah dimana ada pejabat Belanda yang bersikap anti-Tionghoa – dan orang rasis macam ini jumlah tidaklah sedikit – maka larangan bagi para Huaqiao untuk tinggal di luar kampung Cina dijalankan dengan sangat keras, bahkan para Huaqiao yang sebelumnya telah mendapat ijin (dari pejabat Belanda sebelumnya) untuk berusaha dan berdiam di luar Kampung Cina, tiba-tiba diusir dan dipaksa kembali ke kampung Cina yang sudah ditetapkan (tanpa adanya pengadilan yang fair karena pemerintah Belanda telah mengingkari peraturan/ijin yang dibuatnya sendiri). Ada suatu kasus dimana ada seorang pemilik dari rijstpellerij yang letaknya beberapa puluh paal (1 paal = 1,5 km) dari kampung Cina, tapi ia terpaksa berangkat kerja pagi-pagi buta dan pulang ke kampung Cina pada petang harinya, tidak peduli betapa repot pekerjaannya, selain itu untuk keluar dari kampung Cina itu, dia mesti meminta surat jalan (pass) dimana setiap kali diperiksa ia harus bersedia diperiksa seluruh badannya oleh opsir-opsir Belanda dan jikalau ia lupa membawa surat jalan itu tidak pernah tidak dia pasti akan dihukum denda ! Harus diingat bahwa pada masa itu belum ada mobil/motor sehingga bisa dibayangkan sendiri bagaimana sengsaranya para Huaqiao yang setiap hari mesti pulang pergi beberapa puluh paal jauhnya untuk mengurus perusahaan miliknya yang sah !
Untuk pergi dari satu kabupaten (afdeeling) ke kabupaten yang lain malah ada aturan yang lebih keras (dan bahkan tidak masuk akal). Seumpama dari Bogor (Buitenzorg) ke Batavia setiap kali hendak pergi seorang Huaqiao harus meminta surat jalan pada seorang wijkmeester (kepala kampung. Orang Betawu dulu menyebutnya Bek) yang kemudian mengirimnya kepada asisten residen sehingga biasanya sampai lewat tengah hari barulah surat jalan itu didapat. Maka biasanya orang harus meminta surat jalan itu satu hari dimuka (sebelum ia bepergian) dengan biaya sedikitnya f 0,5 hingga f 1,0. Jadi orang yang menerima telegram mengenai familinya yang sakit parah, dia tidak bisa langsung berangkat menjenguk familinya itu walaupun sebenarnya ada jadwal kereta api (trein) yang berangkat ke tempat yang dituju, ini biasa disebabkan karena kantor asisten residen yang sudah tutup. Seorang Huaqiao dari Bogor yang ditemukan tidak membawa surat jalan di Batavia (mungkin karena hilang dijalan), jika hari itu tidak ada kereta api untuk mengirimnya balik ke Bogor, maka orang ini biasanya langsung dimasukkan ke dalam tahanan polisi dan diperlakukan seperti seorang pelarian, terkadang ia dikirim balik ke Bogor dengan tangan diborgol dan masih dikenakan hukuman denda sebesar f 25, dimana jika ia tidak bisa membayar denda sebesar itu, maka ia harus menjalankan hukuman kerja paksa selama sebulan antara lain mendorong gerobak rumput di sepanjang jalan atau menyapu kotoran di pasar-pasar atau tempat umum lainnya. Hukuman denda f 25 ini juga bisa diberikan kepada Huaqiao yang sudah mempunyai surat jalan tetapi sudah lewat masa berlakunya dan ia lupa untuk meminta tanda tangan perpanjangan.
Selain itu surat jalan yang diberikan dalam perjalanan antar kabupaten itu Cuma berlaku untuk di dalam kota saja. Seumpama seorang Huaqiao dari Bogor hendak pergi ke Cicurug maka ia hanya mendapat surat jalan untuk pergi ke pasar Cicurug, jika ia hendak pergi mandi ke Cimelati, ia harus meminta ijin lagi kepada kepala distrik. Jika ia tidak melakukannya maka ia bisa ditangkap dan dihukum denda seperti orang yang tidak membawa surat jalan. Sedang untuk menginap di kampung cina yang lain, hampir sama sekali tidak dikasih ijin. Bahkan orang Huaqiao yang hendak beristirahat di salah satu permandian (air hangat) untuk menjaga kesehatan, dia juga harus meminta surat keterangan dari dokter dan dalam prakteknya tidak selalu diberi ijin walaupun sudah mendapat surat keterangan dokter.
Dalam soal pajak penghasilan, para Huaqiao (yang sudah diperlakukan sangat buruk itu) malah harus membayar 2 kali lipat daripada orang Eropa (yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam segala hal). Dan untuk masuk ke dalam sekolah Belanda (Europeesche Lagereschool) hanya anak-anak dari pejabat Tionghoa atau orang-orang hartawan berpengaruh yang bersahabat erat dengan pejabat tinggi Belanda. Selain itu mereka juga harus membayar tarif yang paling mahal dan terkadang masih harus mengirim anak-anak Huaqiao itu untuk indekost pada salah satu asrama sekolah dengan bayaran yang sangat mahal, ini harus dilakukan karena meskipun asisten residen sebagai kepala dari Komisi Sekolah telah memberi ijin / dukungan bagi anak Huaqiao ini supaya diterima belajar di sekolah itu, tapi biasanya kepala sekolah yang merupakan orang Belanda dan beragama Kristen itu bisa menolak dengan alasan ‘tidak ada tempat duduk tersisa’ atau ‘anak Tionghoa ini tidak cocok untuk bergaul dengan anak-anak Eropa’ ataupun ‘anak Tionghoa ini belum mengenal adat istiadat / sopan santun (ala Eropa)’, demikianlah akhirnya agar sang kepala sekolah tidak punya banyak alasan lagi, si anak terpaksa harus menumpang pada ‘pengawasan’ sang guru.
Adapun jalan satu-satunya agar terlepas dari semua kesusahan tiada lain dari minta diperlakukan sama dengan orang Eropa. Tetapi pada jaman itu tidak banyak orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu sebab bukan saja orang Huaqiao itu akan diperiksa dengan teliti mengenai kemampuannya (baik dalam kekayaan maupun kepandaian di bidang pelajaran) melainkan juga ia harus cukup pandai berbahasa Belanda dan mengenal segala macam tata cara orang Eropa, selain itu ia juga harus menyatakan bahwa dengan meminta perlakuan sama dengan orang Eropa ia ‘sudah tidak senang lagi untuk hidup dan bergaul dengan sesama bangsa Tionghoa !’. Dengan segala kesulitan itu, masih ada juga para hartawan Huaqiao yang bisa berbahasa Belanda berupaya keras agar mendapatkan hak persamaan itu, tetapi dari mereka yang berusaha hanya sedikit sekali yang diterima.
Penuturan diatas ini supaya orang dimasa sekarang ini bisa mengira-ngira bagaimana kedudukan para Huaqiao ketika THHK baru didirikan. Maka dengan sewajarnya jikalau sesudah mempunyai sebuah perkumpulan besar dan modern yang didalamnya tergabung orang-orang yang senantiasa memperhatikan kebaikan bagi kaumnya, maka timbulkan gerakan untuk membebaskan diri dari segala rintangan dan kesulitan pada jaman itu. Dalam hal ini perkumpulan THHK Batavia memegang peranan yang paling penting, karena tidak hanya dipandang oleh cabang-cabang THHK yang lain sebagai pemimpin (karena berdiri paling awal, paling besar dan terletak di ibukota), melainkan juga karena mempunyai beberapa orang pemimpin yang pada masa itu dianggap paling pandai dari semua pemuka-pemuka Huaqiao di pulau Jawa. Dengan dipimpin oleh Tuan Phoa Keng Hek, THHK Batavia sudah bisa mendesak pada pemerintah kolonial Belanda sedemikian rupa sehingga banyak kesulitan dan tekanan yang ditanggung para Huaqiao sekian lama (sejak berabad-abad yang lalu) sudah bisa disingkirkan, terutama pada masa pemerintahan gubernur jendral Van Heutz dan Idenburg.
Adapun cara kerja THHK Batavia tidak hanya dalam lingkup internal perkumpulan saja melainkan sebagian besar malah berada di luar perkumpulan. Mereka inilah yang mempunyai pemikiran untuk menerbitkan sebuah surat kabar harian berbahasa Melayu dengan modal kaum Huaqiao untuk membela kepentingan kaum Huaqiao. Adapun harian yang semula diberi nama ‘Kabar Perniagaan’ lalu diringkas menjadi ‘Perniagaan’ dan berubah menjadi ‘Siang Po’ yang bertahan hingga sekarang sejak 30 tahun yang lalu itu boleh dibilang menjadi satu organisasi dibawah THHK Batavia dan terhitung sebagai surat kabar berbahasa Melayu satu-satunya pada jaman itu yang berani membeberkan segala penindasan terhadap para Huaqiao dan juga memuat kritikan-kritikan yang sangat tajam. Tapi karena pada masa itu belum ada seorang Huaqiao yang cukup pandai untuk menjadi redaktur (dan lagi orang Huaqiao yang belum dapat gelijkstelling tidak berani duduk di kursi redaktur karena takut delik pers (persdelict) dan dihukum untuk mendorong gerobak rumput) maka jabatan redaktur kepala dari harian itu diserahkan kepada seorang menado bernama Tuan F.D.J. Pengemanann yang berani menulis dengan keras dan tajam tetapi dibawah petunjuk dan anjuran dari para pengurus THHK yang memberinya segala macam keterangan yang dibutuhkan. Tuan Phoa Keng Hek sendiri sering menulis dalam harian Perniagaan dengan menggunakan nama samaran. Satu seri dari tulisan tuan Phoa Keng Hek yang pada waktu itu (tahun 1907) cukup menggemparkan kebetulan masih tersimpan dengan baik. Disitu ada disebutkan urusan THHK terhadap kritikan dari Java Bode yang terkenal berhaluan anti-Tionghoa, juga telah dibeberkan segala macam pelakuan tidak adil dan berat sebelah yang dialami para Huaqiao pada masa itu. Karena seri tulisan ini sangat berharga dan patut diketahui oleh orang-orang pada masa sekarang dan juga berhubungan sangat erat dengan sejarah pergerakan kaum Huaqiao di Indonesia, maka dibawah ini akan dikutip satu persatu isi artikel itu sekaligus membuktikan bahwa 30 tahun yang lalu telah ada buah kalam dari satu pemuka Huaqiao yang pandai dan terkenal sebagai presiden pertama THHK.

Kritikan III, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
(Kutipan dari harian Perniagaan tahun 1907 no. 56)
Tuan Redaktur ! Menyambung tulisan saya yang dimuat pada harian Perniagaan ini kemarin, maka saya memberitahu bahwa tidak ada satu orang Huaqiao yang bisa bilang tidak tahu, Pemerintah Hindia Belanda benar-benar sedang meyakinkan untuk memberi bantuan kepada sekolah-sekolah orang Huaqiao di sini sebab kanjeng tuan Direktur O.E.N. dan paduka tuan Hoekstra, Direktur Koningin Wilhelmina School telah mengunjungi pelbagai tempat yang berhubungan dengan rencana pemerintah akan diberi bantuan dalam hal pelajaran kaum Huaqiao. Selain itu kanjeng tuan O.E.N. juga sudah mempersilahkan dengan surat resmi kepada tuan-tuan ambtenaar voor Chineeschezaken di Betawi, Semarang dan Surabaya, tuan direktur K.W.S dan tuan Phoa Keng Hek, presiden THHK Batavia agar mereka memberitahukan tentang pemikiran dan pandangan tentang bagaimana sebaiknya cara pemerintah memberikan bantuan itu kepada kaum Huaqiao.
Ketika K.T. Direktur menyusul mengirim surat-surat resmi yang lain dan meminta dengan segera agar mereka memberitahu pikiran masing-masing supaya urusan uang bantuan yang berguna ini bisa diatur dalam anggaran (begrooting) wilayah Hindia (Belanda) dalam tahun 1908.
Dari tulisan ini bisa diketahui bahwa setelah THHK Batavia mendirikan sekolah-sekolah Huaqiao tujuh tahun lamanya (1901-1908) yang kemudian ditiru oleh masyarakat Huaqiao di seluruh kota-kota besar di Hindia Belanda, barulah pemerintah kolonialis Belanda menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap pendidikan kaum Huaqiao sehingga direktur bidang pendidikan pada masa itu yakni Mr. Pott bersama Direktur Koningin Wilhelmina School, tuan Hoekstra merasa perlu untuk datang melihat sekolah-sekolah yang didirikan THHK dengan alasan untuk memahami pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak Huaqiao sehingga pemerintah bisa mengambil tindakan dengan mendirikan semacam sekolah yang lebih cocok (dan bisa dikendalikan oleh pemerintah Kolonial). Selain daripada itu pemerintah juga mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada Ambtenaren voor Chineesche Zaken di Batavia, Semarang dan Surabaya, Directeur K.W.S. dan Tuan Phoa Keng Hek sendiri agar mereka memberikan nasehat dan masukan tentang bagaimana cara pemerintah bisa memberikan bantuan yang paling baik untuk pendidikan anak-anak Huaqiao.
Pada masa itu kedudukan dari Ambtenaar voor Chineesche Zaken tiap kota masing-masing berdiri sendiri-sendiri menurut aturan daerahnya (Raad van Justitie), kecuali kota Medan dan Muntok alias Bangka dimana di kedua daerah itu karena terdapat banyaknya Huaqiao yang menjadi kuli-kuli kontrak sehingga ditempatkan satu pengawai negeri (ambtenaar) tersendiri. Mereka belum tergabung dalam satu kantor seperti masa sekarang yang dipimpin oleh satu kepala. Pada masa itu di Semarang ada ditempatkan tuan Henri Borel yang telah menulis artikel tentang sekolah-sekolah THHK yang dimuat dalam surat kabar berbahasa Belanda sehingga sedikit banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah yang mana kemudian berubah 180 derajat dan buru-buru menaruh perhatian besar pada pendidikan anak-anak Huaqiao sehingga dalam Anggaran Pendidikan tahun 1908 disediakan uang untuk membangun sekolah HCS yang bahkan mendahului dan baru kemudian diikuti dengan pendirian HIS yakni sekolah khusus kaum pribumi.
Menurut sumber yang terpercaya, tuan-tuan yang ada disebut diatas telah menunjukkan ketidak mengertian mereka bahwa bagaimana mungkin perkumpulan orang Huaqiao (THHK) telah memberikan pelajaran bahasa Inggris (sebagai bahasa pengantar pendidikan) kepada anak-anak Huaqiao dan bukannya bahasa Belanda, bukankah sekolah-sekolah THHK ini berdiri di wilayah Hindia Belanda dan berada dibawah bendera Belanda ? Ada juga yang mengatakan apa perlunya anak-anak Huaqiao diberi pelajaran sastra bahasa mandarin sedangkan kebanyakan dari mereka bahkan sudah tidak berhubungan lagi dengan tanah airnya (Tiongkok) ?
Dari sikap para pembesar Belanda yang heran dan tidak bisa mengerti mengapa anak-anak Huaqiao diberi pelajaran bahasa Inggris, nampak bahwa pemerintah kolonialis ini merasa khawatir bahwa para Huaqiao yang mereka jajah dan mereka tindas ini nantinya akan berubah sikap dan menjalin hubungan erat dengan Tiongkok sehingga menjadi semakin ‘asing’ dalam wilayah kekuasaan Belanda.
Pandangan penuh kecurigaan dan kekhawatiran ini mungkin benar dan kita bangsa Tionghoa bisa menerima perubahan sikap pemerintah Belanda yang ingin melakukan perbaikan.asal saja sikap ini bisa dibebaskan dari pelbagai bantahan. Nyatanya sikap pemerintah Belanda itu tidak demikian (sungguh-sungguh) sehingga banyak alasan untuk membantah atau mempertanyakan kebijakan pemerintah … Coba para pembaca dengarkan, apakah dalam 10-20 tahun belakangan ini orang Belanda sudah menunjukkan sikap menerima dengan baik orang Tionghoa yang berani berbicara dengannya dalam bahasa Belanda (tanpa rasa kecurigaan) ? Apakah pemerintahan Belanda sudah memudah para Huaqiao yang ingin memasukkan anaknya ke dalam sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah ? Lalu apa faedahnya bagi anak-anak Huaqiao untuk mempelajari bahasa Belanda jikalau toko-toko milik orang Belanda dan juga perusahaan milik pemerintah tidak menyukai untuk merekrut pegawai-pegawai Huaqiao ? Ketika tuan Abendanon menjadi direktur O.E.N., anak-anak Huaqiao yang bisa masuk sekolah pemerintah dengan susah payah dan mengeluarkan biaya yang sangat mahal bahkan tidak boleh ikut ujian klein ambtenaar examen. Lalu apa perlunya belajar bahasa Belanda ?
Kekhawatiran atau sikap kurang senang Tuan Phoa Keng Hek ini telah dijadikan senjata untuk membangkitkan kembali sikap tidak peduli dari pemerintah Kolonialis Belanda pada pendidikan anak-anak Huaqiao sehingga sejak dulu tidak pernah didirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak Huaqiao. Bahkan sedikit dari anak-anak Huaqiao yang hendak ikut belajar di sekolah-sekolah Belanda yang didirikan oleh pemerintah secara sengaja telah dibuat susah. Tidak itu saja, kepandaian yang diperoleh dari sekolah Belanda dengan susah payah itu bahkan tidak bisa digunakan karena pemerintah dan juga toko-toko milik orang Belanda tidak mau menggunakan pegawai Tionghoa walaupun mereka mampu berbahasa Belanda, lebih jauh lagi mereka juga dilarang turut ambil bagian dalam klein ambtenaar examen. Selain itu terdapat banyak orang Belanda yang merasa tidak senang dan menganggap ‘kurang ajar’ terhadap orang-orang Huaqiao ataupun orang pribumi yang berani berbicara pada mereka dengan menggunakan bahasa Belanda !
Memang benar bahwa ada satu dua orang Huaqiao yang terpelajar dengan sistem Belanda telah dipersamakan haknya seperti orang Eropa yang lain, tetapi apakah semua ini bisa diperoleh dengan mudah (begitu ia mendapat pelajaran sistem belanda) ? Bacalah tulisan tuan Th. H. Tan dalam ‘Surabaya Handielsblad’ dan terpungut dalam ‘Ons Volksbestaan’, organisasi dari Alg. Ned. Verbond. Apakah (ada yang menjamin) para Huaqiao di Hindia Belanda yang sudah tidak ada hubungan dengan tanah airnya (Tiongkok) dan tidak bisa berbahasa mandarin secara otomatis akan diperlakukan sama seperti pribumi ?
Disini terlihat dengan jelas bagaimana anehnya sikap pemerintah kolonialis Belanda pada masa itu. Disatu sisi mereka tidak suka melihat para Huaqiao merapatkan hubungan dengan tanah airnya (Tiongkok), tapi di lain pihak para Huaqiao ini ditindas dan dianggap sebagai bangsa asing dan diperlakukan sangat berbeda dengan para penduduk yang lain (pribumi dan bangsa lain) sehingga bidang pendidikan tidak dipedulikan sama sekali.
Dengan timbulnya gerakan THHK, para Huaqiao mempunyai pegangan untuk membuka mata pemerintah Belanda. Dengan dipimpin oleh tuan Phoa Keng Hek yang mempunyai hubungan erat dengan pembesar belanda, akhirnya para Huaqiao bukan saja mendapat HCS melainkan juga anak-anak Huaqiao mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah-sekolah lain yang lebih tinggi. Selain itu banyak perlakuan berat sebelah yang akhirnya secara perlahan dihapuskan.
Tatkala ditanya pandangannya tentang bagaimana cara yang paling baik bagi pemerintah untuk memberi bantuan dalam soal pendidikan anak-anak Huaqiao, tuan Phoa Keng Hek telah mengajukan permintaan supaya pemerintah memberikan kemudahan bagi anak-anak Huaqiao untuk memasuki sekolah-sekolah berbahasa Belanda yang didirikan oleh pemerintah. Ketika belakangan beliau mengadakan audisi dengan gubernur jendral van Heutz di Bogor, tuan Phoa Keng Hek dibikin terkejut dengan pernyataan dari mulut tuan besar itu bahwa pemerintah Belanda (akhirnya terpaksa) bersedia memberikan lebih dari apa yang diutarakan sebelumnya, yakni pemerintah akan mendirikan HCS yang kualitas pendidikannya tidak lebih rendah dari sekolah-sekolah bagi orang-orang Eropa.
Sebagai seorang militer, Jendral van Heutz terbiasa bekerja cepat dan berjanji akan menjalankan apa yang dirasakan baik sehingga sejak itu pula telah dibuka sekolah-sekolah HCS. Demikian cara pemerintah Belanda untuk menghapus atau menghilangkan keberatan para Huaqiao mengenai pendidikan sistem Belanda.
Saya rasa pertanyaan yang saya sajikan disini sudah lebih dari cukup sehingga tidak perlu saya tambahi lagi. Maka sekarang saya teringat dengan perumpamaan yang saya sebutkan dalam tulisan yang terdahulu, selain itu saya juga ingat akan artikel-artikel lain dari orang-orang berbudi yang telah merencanakan untuk memperbaiki keadaan para Huaqiao di Hindia Belanda ini.
Saya berharap para pembaca memberi sedikit waktu bagi saya untuk meneruskan tulisan ini di lain kesempatan.
Salam hormat
HOA DJIEN
(PHOA KENG HEK)

Kritikan V, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
(Kutipan dari Perniagaan tahun 1907 no. 59)
Tuan Redaktur ! Karena dalam sepuluh tahun belakangan ini hubungan antara Hindia Belanda (Indonesia) dengan tanah seberang seperti Singapura dan lain-lain telah menjadi lebih erat, maka ada lebih banyak para Huaqiao dari tanah seberang yang datang mengembara ke sini dan berkenalan dengan para Huaqiao di sini.
Begitu pula para Huaqiao di Hindia Belanda ini banyak yang mengembara ke sana. Dengan demikian para Huaqiao ini mengetahui bahwa di Singapura, Penang dan lain-lain, terlebih lagi di daratan Tiongkok dan Jepang bahasa mandarin masih banyak digunakan tidak seperti di Hindia Belanda ini dimana pengetahuan berbahasa mandarin hampir musnah sama sekali.
Dari sini dapat diperoleh keterangan mengenai sebab-sebab mengapa Huaqiao peranakan di pulau Jawa yang tadinya sudah tidak memperhatikan bahasa mandarin, mendadak mendapat pikiran untuk mengadakan sekolah berbahasa mandarin (terutama yang didirikan THHK) dengan ditambahi pelajaran bahasa Inggris. Ini tidak lain adalah hasil dari kesadaran yang didapat oleh beberapa Huaqiao terpelajar dari Jawa yang mengunjungi Singapura yang merupakan wilayah jajahan Inggris, dimana disana para Huaqiao mendapat perlakuan yang sama rata dengan penduduk suku lain, bahkan bahasa mandarin juga dipakai secara umum.
Kerasnya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada masa itu seperti yang diungkapkan oleh Tuan Phoa Keng Hek dalam kritikan-kritikannya membuat beberapa huaqiao yang cukup berada (kaya) untuk berpikiran mencari penghidupan di luar negeri seperti di Singapura atau bahkan di Tiongkok. Dan inilah salah satu sebab dimana dalam sekolah-sekolah yang didirikan THHK diberikan tambahan berupa pelajaran bahasa Inggris dan bukannya bahasa Belanda.
Maka dari itu para Huaqiao dapat mengetahui bahwa siapa yang mempunyai pengetahuan bahasa mandarin maka pengetahuannya ini tidak akan menjadi sia-sia terutama untuk menjadi penghidupan di tanah seberang dimana kesempatan untuk maju terbuka luas dan lebar.
Pada awal tahun 1900-an, para Huaqiao di Batavia mendapat ide untuk mendirikan perkumpulan THHK yang tujuan utamanya adalah mengadakan sekolah-sekolah bagi anak-anak Huaqiao jika perkumpulan itu bisa mendapatkan dana. Tetapi dalam kenyataannya kemajuan perkumpulan dalam mendirikan sekolah-sekolah berjalan amat lambat. Adapun uang yang dapat dikumpulkan dari sumbangan, jangankan disimpan untuk mendirikan sekolah, bahkan untuk membayar biaya operasional sehari-hari hampir tidak cukup.
Perkumpulan THHK yang pertama didirikan di Batavia pada permulaan tahun 1900 dan diakui sah dengan Surat Edaran Gubernur Jenderal Belanda tertanggal 3 Juni 1900. Menurut surat selebaran yang disiarkan itu, para pengurus dari perkumpulan THHK itu berharap bisa mendapatkan 500 anggota yang membayar sumbangan (kontribusi) tiap bulan masing-masing f 0.50 sehingga dari dana yang terkumpul bisa untuk membayar gaji satu guru kepala dan 2 guru bantu yang mengajar bahasa mandarin pada kira-kira 100 orang murid. Sedang uang sekolah (SPP) dari para murid akan digunakan untuk membayar ongkos sewa gedung dan keperluan sekolah yang lain. Adapun rencana yang dibuat pertama kali itu sangat sederhana sekali.
Tapi karena keinginan para pengurus THHK itu sudah demikian kuat untuk mengadakan sekolah itu, maka diaturlah cara untuk meminjam uang pada beberapa orang dermawan yang bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga dan juga tanpa batas waktu jika seandainya kas THHK belum mencukupi untuk membayarnya. Maka lantas dibuatlah sebuah surat hutang yang besarnya f 40.000 dan ternyata memang ada beberapa dermawan yang bersedia menandatangani surat itu. Adapun modal awal yang tersedia adalah f 8.000 yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk sekolah di jalan Patekoan.
Sebenarnya dana dari para penyumbang itu semuanya mencapai f 20.000 dan para dermawan ini juga bermaksud menyumbangkan begitu saja tanpa perlu memberikan surat utang. Dan pada kenyataannya sampai sekarang ‘hutang’ ini tidak pernah dibayar kembali karena kas THHK senantiasa merugi.
Adapun guru bahasa Mandarin yang pertama datang ke Batavia ini adalah tuan Low Koei Hong yang berangkat dari Singapore atas permintaan dan rekomendasi dari Dr. Liem Boen Keng, tokoh Gerakan Agama Khonghucu di Singapura yang sempat mendapat permintaan tolong dari para pengurus THHK di Batavia.
Dengan menggunakan sistem pelajaran modern, murid-murid sekolah THHK ini dapat dengan mudah memahami apa yang diajarkan oleh sang guru ini. Jika pada jaman dahulu seseorang harus belajar selama 4 sampai 5 tahun baru bisa memahami bahasa mandarin, maka dengan sistem baru ini orang bisa mengerti hanya dalam tempo tidak sampai setahun. Tentang keunggulan sistem pelajaran yang baru ini telah dibuktikan dengan diberhentikannya sekolah Gi-o milik Kong Koan yang selanjutnya diambil alih oleh THHK dan subsidi dari Kong Koan juga dialihkan ke sekolah THHK dengan syarat sekolah-sekolah THHK juga harus menerima anak-anak Huaqiao miskin agar dapat memperoleh pendidikan secara cuma-cuma.
Tidak hanya itu, keberhasilan sistem ini juga dibuktikan dengan adanya hampir seratus siswa yang belajar di sekolah THHK, bandingkan dengan siswa sekolah Kong Koan yang hanya berjumlah belasan saja. Jadi pengambilalihan sekolah Gi-o ini benar-benar cara yang terbaik dan tidak menimbulkan penyesalan sedikitpun di belakang hari.
Subsidi pendidikan / tunjangan dana dari Kong Koan ini berjalan terus sampai sekarang sehingga sekolah THHK bisa menjadi besar dan sanggup menerima banyak murid dimana beberapa diantaranya bahkan mendapatkan pendidikan secara gratis tanpa membayar uang SPP.
Melihat hal ini hampir semua orang Huaqiao di Hindia Belanda menjadi bertambah giat untuk memajukan pendidikan kaumnya. Sekolah-sekolah yang dikelola THHK menjadi lebih besar, siswa-siswanya juga bertambah banyak dan dari pelbagai tempat banyak pemuka Huaqiao yang datang untuk meninjau dan kemudian meniru aturan sekolah THHK sehingga dalam waktu singkat di pelbagai pelosok Hindia Belanda ada lebih dari 40 perkumpulan kaum Huaqiao yang berniat mendirikan sekolah-sekolah.
Sampai tahun 1907, jumlah sekolah-sekolah yang dikelola THHK sudah mencapai hampir 50 buah sekolah. Dan beberapa tahun kemudian jumlah ini meningkat dengan pesat hingga lebih dari 100 buah sekolah.
Tak berapa lama setelah THHK mendirikan sekolah-sekolahnya sendiri, sekolah-sekolah berbahasa Inggris di Batavia yang didirikan oleh tuan Lee Teng Hwee dan tuan Richard akhirnya dilebur menjadi satu dan dirangkapkan pada sekolah-sekolah THHK, dimana kedua guru bahasa Inggris ini kemudian bekerja dibawah pengelolaan THHK dengan dibantu oleh beberapa orang guru bantu.
Tuan Lee Teng Hwee ini adalah lulusan dari Universitas Yale di Amerika Serikat dengan titel B.A. (Bachelor of Arts). Sekarang beliau masih hidup di Tiongkok sebagai presiden dari Universitas Fudan di Shanghai dan mendapatkan gelar Doktor Kehormatan. Beliau adalah salah satu dari sedikit orang Huaqiao yang paling awal berjuang bagi Revolusi Tiongkok. Pada awalnya dia membuka sekolah berbahasa Inggris di Batavia, tapi sekolah yang dikelolanya ini kurang begitu maju sehingga kemudian disatukan dengan sekolah THHK. Dan berkat tuan Lee Teng Hwee inilah bahasa Inggris mulai diajarkan di sekolah-sekolah THHK untuk menggantikan bahasa Belanda, bahasa bangsa penjajah di Hindia Belanda !
Setelah ini para Huaqiao di Hindia Belanda mulai terbuka matanya bahwa bahasa mandarin ternyata sangat berguna di negeri-negeri seberang diluar Hindia Belanda yang dikuasai oleh pemerintah kolonialis Belanda, apalagi faedah itu akan bertambah besar jika ditambah dengan kemampuan berbahasa Inggris. Dengan alasan inilah maka para Huaqiao sekarang lebih suka mempelajari kedua bahasa itu daripada belajar bahasa Belanda, walaupun mereka sadar bahwa Hindia Belanda ini diperintah oleh pemerintah Hindia Belanda dibawah panji bendera Nederland/Belanda. Selain itu orang Huaqiao sudah pula memperhitungkan bahwa apabila dia memahami bahasa mandarin dan Inggris, dalam perjalanan 2-3 hari dari Jawa ke Singapura, maka dia akan tiba disuatu tempat dimana setengah bagian dari dunia ini terbuka bebas baginya untuk bergerak dengan leluasa.
Ini adalah pikiran umum dari para Huaqiao pada masa itu yang merasa sangat benci dengan perlakuan diskriminatif dari pemerintah kolonial Belanda. Karena itu boleh dikatakan bahwa berdirinya THHK dengan diperkenalkannya pelajaran bahasa Inggris merupakan satu pertolongan bagi para Huaqiao untuk menghadapi perlakuan pemerintah kolonialis Belanda yang sangat buruk dan merendahkan (harkat martabat manusia), terutama dalam aturan surat ijin melintas (passen) dan Ijin tinggal di daerah tertentu (Wijkenstelsel).
Dengan mendapatkan pengetahuan ini, para Huaqiao yang merasa wilayah Hindia Belanda ini terlalu kecil karena mereka senantiasa diperlakukan diskriminasi dan hanya diperbolehkan tinggal di satu bagian dari kota-kota yang disebut Kampung Cina (Pecinan) sedang jika ingin pergi dari satu kota ke kota lain, masih harus meminta surat ijin (pas). Bagaimana susah dan mahalnya untuk bisa mendapatkan surat ijin melintas (pas) itu tidak usah lagi diterangkan disini karena perkara itu sudah sangat banyak (hingga tidak terhitung lagi) dibicarakan dalam surat-surat kabar.
Adapun orang yang tidak membawa surat ijin melintas lalu tertangkap oleh polisi, maka dengan tanpa ampun lagi orang ini tentu akan dihukum denda dan dia kemudian dikirim pulang dengan dikawal oleh polisi. ‘Dikawal Polisi’ bukan berarti ini orang dilindungi oleh polisi agar tidak mendapat gangguan sepanjang jalan ataupun supaya tidak tersesat, melainkan berarti tangan terbelenggu dengan borgol besi dan diperlakukan seperti halnya seorang perampok, begal ataupun pembunuh.
Dalam kritikannya yang berikutnya Tuan Phoa Keng Hek telah membeberkan segala keburukan dari aturan diskriminasi yang pada masa itu (1907) masih dijalankan dengan keras dan tidak manusiawi.
Pembaca, untuk hari ini cukup sampai disini saja dan dilain hari akan saya teruskan tulisan ini.
Salam hormat
HOA DJIEN
(PHOA KENG HEK)

Kritikan VI, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
(Kutipan dari Perniagaan tahun 1907 no. 57)
Tuan Redaktur ! Dalam perumpamaan yang telah saya kemukakan tentu para pembaca sekalian telah mengerti bahwa A yakni bangsa Eropa, B yakni Bumiputera dan C bangsa asing terutama adalah bangsa Tionghoa atau Huaqiao. Selain itu bangsa asing (Vreemde Oosterling) juga meliputi bangsa Arab, Moor, Keling dan lain-lain. Tapi berapa banyak orang bangsa asing itu yang ada di Hindia Belanda ini ? Bangsa Arab terhitung cukup banyak yang tinggal di Hindia Belanda, tapi ada berapa orang yang terhitung sudah turun temurun tinggal di Hindia Belanda hingga melupakan tanah leluhurnya dan melupakan bahasa kakek moyangnya ? Hampir tidak ada bukan ?!
Maka daripada itu, perkataan bangsa asing dan hukum-hukum yang dijalankan di Hindia Belanda ini terhadap bangsa asing itu hampir seluruhnya ditujukan kepada bangsa Tionghoa yang pada kenyataannya justru sudah menetap disini secara turun temurun dan bahkan sudah lupa akan tanah leluhurnya dan juga sudah tidak bisa berbicara dalam bahasa kakek moyangnya.
Bangsa Arab beragama Islam dan di tanah leluhurnya terdapat kuburan suci dari Nabi Muhammad yang mana bahkan bangsa Jawa (bumiputera) bersusah payah mengumpulkan uang dengan tujuan agar bisa berziarah ke negeri Arab. Kita tidak usah heran karena bangsa Jawa (hendak pergi ke Arab) untuk menunaikan ibadah agamanya. Tapi orang Jawa yang pergi ke Turki untuk belajar jadi pegawai, apakah artinya itu ? Apa hal ini tidak berarti sesuatu (yang mencurigakan) bagi pemerintah Hindia Belanda ? … Sedangkan di Hindia Belanda ini seorang bumiputera bisa belajar menjadi Doktor Jawa (inlandsch arts) dan jika suka boleh juga meneruskan pelajarannya ke negeri Belanda untuk mendapatkan hak yang sama dengan bangsa Eropa. Sedang yang berpangkat pegawai Jawa pada balatentara Hindia Belanda juga lagi dibicarakan untuk diadakan pangkat ‘pegawai negeri’ yang dulu hanya bisa diberikan kepada orang Eropa, sekarang boleh juga dijabat oleh orang Bumiputera seperti Raden Mas Sayogo dan Raden Mas Samindo.
Adapun tujuan dari kritikan tuan Phoa Keng Hek seperti juga kebanyakan pemuka Huaqiao yang lain pada masa itu tidaklah bersifat nasionalis (berjuang untuk mendapatkan suatu kemerdekaan berbangsa) melainkan hanya merasa puas jikalau kaumnya dianggap dan diperlakukan sebagai rakyat sejati (warga negara yang sah) dari negeri ini yang diakui haknya walaupun dianggap sederajat dengan para bumiputera, apalagi para Huaqiao peranakan pada umumnya sudah tidak bisa berbahasa mandarin dan juga tidak ada keinginan untuk pulang kembali ke tanah leluhurnya, Tiongkok.
Pada masa itu pemerintah kolonialis Belanda sedang mempertimbangkan untuk menerima orang bumiputera untuk belajar menjadi pegawai pada tentara Hindia Belanda dan juga memberi kesempatan bagi kaum bumiputera yang sudah lulus ujian umum kepegawaian (groot ambtenaar) untuk memangku jabatan pengawas (controleur) yang sampai sebegitu jauh hanya bisa dipegang oleh bangsa Eropa.
Orang Arab banyak yang berdagang dan meraih banyak keuntungan di Hindia Belanda, tetapi harta bendanya justru tidak ditaruh di Hindia Belanda ini melainkan sebagian besar malah dibawa pulang ke negeri Arab. Ini jelas lain dengan para Huaqiao. Hampir semua orang Huaqiao totok yang mengais untung disini, seluruh harta bendanya juga secara turun temurun ditaruh dan dihabiskan di negeri ini. Ini dapat dibuktikan dengan adanya rumah-rumah atau gedung-gedung besar yang bernilai puluhan dan bahkan ratusan ribu telah didirikan oleh para Huaqiao, tidak hanya di Batavia saja melainkan juga di seluruh kota-kota di pulau Jawa dan juga pulau-pulau lain di Hindia Belanda. Saya tidak mau menyebutkan nama orang-orang Huaqiao ini, sebab nanti bisa menimbulkan rasa tidak enak hati pada orang yang disebutkan namanya, tapi saya terpaksa membeberkan kenyataan ini untuk menunjukkan bukti kata-kata saya.
Lihat saja berapa banyak orang Huaqiao di Hindia Belanda ini, baik di kota-kota kecil maupun besar yang bisa disebut sebagai hartawan dimana kebanyakan kekayaannya ini didapatkan secara turun temurun dan digunakan / dihabiskan di negeri ini. Tidak pelu saya sebutkan pula ada berapa banyak orang Huaqiao keturunan hartawan yang telah jatuh miskin karena mendapat kerugian akibat ‘ditipu’ pemerintah kolonialis Belanda yang tidak konsisten dan kemudian mengingkari ijin monopoli (pacht) yang telah diberikan kepada para Huaqiao itu (tapi kemudian diingkari / dicabut kembali seenaknya).
Para hartawan Huaqiao pada masa itu biasa menjalankan usaha dengan mendapat ijin monopoli atas pegadaian, jual beli madat dan lain-lain yang sudah barang tentu memerlukan modal yang sangat besar.
Apakah ini semua belum bisa menjadi alasan buat pemerintah kolonialis Belanda untuk terus memperlakukan ‘hukum bangsa asing’ (wet dari Vreemde Oosterling) terhadap kaum Huaqiao ?
Saya rasa apa yang saya uraikan ini sudah menyimpang jauh dari tujuan utama saya yang akan membicarakan tentang keadaan para Huaqiao dan juga tentang pendidikan yang mereka dapatkan.
Kira-kira 20 tahun yang lalu, hubungan antara Hindia Belanda, Singapura, Penang, Tiongkok, Jepang, India dan lain-lain belum begitu erat dan intensif seperti dalam 10 tahun belakangan, karena itulah pada masa itu masih banyak orang Huaqiao yang bersusah payah dan mengeluarkan banyak biaya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pemerintah. Pada saat itu orang Huaqiao bahkan tidak memperhatikan untuk mengajarkan bahasa mandarin kepada anak-anaknya sehingga hampir tidak ada guru bahasa mandarin yang datang ke Hindia Belanda karena tidak ada siswa yang mau mempelajarinya dan memberikan sedikit upah bagi guru bahasa mandarin itu.
Lihatlah sekolah Gi-o yang dikelola oleh Kong Koan dimana hanya ada 3 atau 4 orang guru (bahasa mandarin) yang mengajar puluhan kelas bagi anak-anak Huaqiao miskin yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan ke sekolah-sekolah swasta (berbahasa pengantar Inggris) padahal biaya SPP setiap bulannya hanya 2 atau 3 rupiah saja, apalagi untuk menyekolahkan di sekolah pemerintah yang ongkosnya jauh lebih mahal.
Pada masa itu ada beberapa pegawai-pegawai negeri Belanda yang sudah pensiun lalu hendak mencari penghasilan tambahan dengan mengajarkan bahasa Belanda kepada anak-anak Huaqiao atau bumiputera, maka ia harus mengurus ijin untuk mendirikan sekolah swasta berbahasa Inggris, walaupun ia justru tidak mengerti satu katapun dalam bahasa Inggris !
Sebelum adanya HCS, para Huaqiao banyak yang mengirim anak-anaknya untuk belajar di sekolah-sekolah swasta (partuculier 3) yang didirikan oleh orang-orang Belanda pensiunan yang bermaksud mencari tambahan penghasilan. Tapi karena orang yang tidak mempunyai gelar diploma pendidikan dilarang mengajar bahasa Belanda oleh pemerintah Hindia Belanda, maka sekolah-sekolah swasta itu terpaksa mengaku hendak mengajar ‘pelajaran bahasa Inggris’ walaupun pada kenyataannya guru-gurunya tidak becus berbicara bahasa Inggris. Ini semua dilakukan karena untuk mengajar bahasa lain asalkan bukan bahasa Belanda tidak diperlukan gelar diploma pendidikan (Diploma Onderwijzer).
Dari sini tampak jelas bahwa bangsa Belanda sangat kikir dan pelit untuk mengajarkan bahasanya kepada para Huaqiao, atau bisa pula karena mereka takut bahasa Belanda akan menjadi rusak (reputasinya) jika disebarkan kepada bangsa lain oleh para guru yang tidak mempunyai gelar diploma.
Dan kalau saya tidak salah, sekarang aturan ini sudah dicabut dimana seseorang dapat mendapat ijin untuk mendirikan dan menjadi guru bahasa Belanda meskipun dia tidak mengerti satu katapun dalam bahasa Belanda !
Sampai sejauh yang kita ketahui, aturan ini selalu dipegang terus. Entah sekarang ini.
Untuk hari ini saya rasa tulisan ini sudah cukup banyak dan lain hari akan saya uraikan apa sebab bahasa mandarin bisa ‘hidup’ kembali di Hindia Belanda serta masalah berdirinya perkumpulan Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) dan lain-lain.
Salam hormat
HOA DJIEN
(PHOA KENG HEK)

Kritikan VII, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
(Kutipan dari Perniagaan tahun 1907 no. 60)
Tuan Redaktur ! Selain penambahan aturan mengenai surat ijin melintas (pas), setiap kali mesti ditandatangani dan dibubuhi materai (plakzegel) 10 sen dan aturan surat ijin melintas tahunan yang diberikan diatas materai (zegel) f 1,5, masih ada aturan lain dimana orang Huaqiao tidak boleh mendapatkan surat ijin melintas untuk pergi ke Solo dan Jogja jikalau residen kedua tempat itu tidak menyukai orang bersangkutan. Menurut saya aturan ini adalah aturan yang paling aneh didunia. Coba para pembaca memikirkannya :
Jika ada Huaqiao penduduk kota Batavia ada keperluan dan harus pergi ke Solo, ia akan datang ke kantor polisi di Batavia untuk meminta surat pas jalan. Tuan asisten residen Batavia mengatakan tidak boleh mendapatkan surat pas jalan itu jikalau residen Solo belum menyatakan tidak keberatan orang yang bersangkutan untuk datang ke tempat itu. Oleh karena itu akan ada surat menyurat antara asisten residen Batavia dan residen Solo. Untuk menunggu surat balasan dari Solo, sedikitnya memerlukan waktu satu minggu.
Jikalau orang Huaqiao itu ingin mendapatkan surat balasan lebih cepat, dia dapat mengirim telegram sekalian dengan ongkos kirim dan ongkos untuk telegram balasannya (antwoord betaald). Meskipun telah diurus dengan mengirim telegram, dia juga tidak bisa dengan segera mendapatkan balasan seperti halnya telegram antar para pedagang karena paling cepat dia harus menunggu sedikitnya 2-3 hari.
Saya sungguh tidak bisa mendapatkan keterangan sebenarnya ada rahasia apa yang terbungkus dalam aturan yang sangat aneh ini. Apakah tidak aneh jika residen Solo dan Jogja sampai harus tahu urusan orang Huaqiao Batavia sehingga ia harus memberikan keberatan atau tidak jika orang ini masuk ke Solo atau Jogja ? Apakah tidak lebih benar jikalau residen Solo dan Jogja menaruh kepercayaan jika orang Huaqiao ini telah mendapat surat keterangan (ijin bepergian) dari residen Batavia bahwa yang bersangkutan tidak akan membawa bahaya ?
Jikalau pemerintah kolonialis Belanda mempunyai kekhawatiran bahwa orang Tionghoa dari luar Solo dan Jogja akan menimbulkan bahaya bagi kedua daerah itu, kenapa tidak dibuat peraturan untuk menutup sama sekali bagi orang Tionghoa untuk memasuki Solo dan Jogja ? Dengan adanya aturan yang melarang ini tentu orang Tionghoa tidak akan mempunyai urusan apa-apa dan tidak akan datang ke dua tempat ini, dengan demikian tidak usah pula untuk meminta surat ijin melintas (pas) ke dua tempat ini.
Adapun semua keganjilan ini terjadi karena pemerintah Kolonialis Belanda masih terus memberlakukan segala macam peraturan yang dibuat pada jaman Oost Indische Compagnie.
Adapun peraturan diskriminasi terhadap para Huaqiao yang hendak datang ke Solo dan Jogja untuk meminta ijin lebih dulu kepada residen disana, kemungkinan dibuat setelah di Jawa Tengah pecah perlawanan dari para Huaqiao yang membantu menobatkan Sunan Kuning diatas tahta. Sejak itulah diberlakukan peraturan keras supaya orang Huaqiao yang tidak diinginkan tidak bisa masuk ke daerah itu (Vorstenlanden). Tapi aturan ini mungkin ada manfaatnya untuk menjaga keamanan pada abad ke 18, tapi jika diterapkan terus hingga abad ke 20 ini maka akan menjadi satu lelucon dan gangguan yang sangat menjengkelkan. Tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak merasa perlu untuk mengadakan perubahan terhadap peraturan itu dengan anggapan orang Huaqiao yang tersangkut aturan itu tidak mengajukan keberatan secara langsung. Begitu juga pemberlakuan surat ijin melintas (pas) dan wijkenstelsel.
Seperti halnya seekor burung yang sedari kecil telah berada didalam kurungan yang tidak merasakan begitu sempit dan sesaknya kurungan itu, maka para Huaqiao peranakan juga tidak banyak memikirkan sebab-sebab mengapa aturan yang sangat diskriminatif itu terus diberlakukan, sejauh mereka masih bisa mencari rejeki dan mengumpulkan kekayaan di negeri ini. Bukannya menaruh perhatian untuk mengajukan keberatan dan meminta pencabutan peraturan yang diskriminatif itu, para pemuka Huaqiao malah mendirikan perkumpulan-perkumpulan rahasia yang saling bermusuhan antar sesama kaumnya. Akibatnya para huaqiao itu bukannya makin berpendidikan malah terlibat dalam perkelahian dan pembunuhan tiada henti hanya untuk berebut pengaruh dan kekuasaan di kawasan mereka sendiri (Kampung Cina).
Hanya sesudah berdirinya THHK barulah muncul gerakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengangkat derajat kaum Huaqiao, termasuk usaha untuk memperlihatkan rasa kurang senang kaum Huaqiao terhadap segala peraturan yang diskriminatif terhadap mereka. Dalam hal inilah surat kabar Perniagaan telah menjadi salah satu alat dan tuan Phoa Keng Hek telah menjadi salah seorang pelopor paling giat dan tabah yang tak henti-hentinya mengajukan keberatan kepada pihak pemerintah agar segera mendapat perhatian.
Tentang peraturan surat ijin melintas (pas), hal ini dijalankan dan dilakukan oleh masing-masing pejabat daerah dengan sesuka hatinya. Contohnya demikian :
Si A tinggal di satu tempat telah mengajukan surat ijin melintas (pas) untuk berjaga-jaga jika ada keperluan untuk pergi ke tempat lain. Tapi karena kemudian dia tidak menggunakan surat ijin melintas itu dan baru menggunakannya 10 hari kemudian. Jika pejabat daerah yang dilewati itu menemukan bahwa waktu berlakunya surat ijin melintas itu sudah lewat, maka tak ayal lagi si A akan dihukum denda dengan alasan menggunakan surat ijin melintas yang tidak sah (ongeldig).
Si B berpergiandari satu tempat ke tempat lain, saat hendak pulang ke tempat asalnya ia tetap harus meminta surat ijin melintas kepada pejabat daerah yang dilewatinya. Ada seorang pejabat daerah yang mengatakan bahwa untuk pulang ke daerah asalnya, surat ijin melintas tidak perlu dibubuhi plakzegel, tapi ada pula pejabat daerah yang ngotot mesti dibubuhi plakzegel.
Ada juga pejabat daerah yang mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang pergi ke lain tempat dengan surat ijin melintas, maka jika ia pulang surat ijin melintas itu harus dibubuhi tandatangannya lagi. Jika sampai lewat 24 jam ia sampai di rumah tapi surat ijin melintasnya belum ditandatangani maka orang Huaqiao ini bisa terancam hukuman denda. Tapi ada juga pejabat daerah yang tidak menggunakan aturan seperti ini.
Ada pejabat daerah yang mengeluarkan perintah bahwa orang Huaqiao tidak boleh meninggalkan daerahnya jika tidak mengajukan surat ijin melintas (lebih cocok surat ijin meninggalkan tempat).
Ada juga pejabat daerah yang memperbolehkan orang Huaqiao pergi ke lain distrik tapi masih dalam lingkup satu kabupaten, maka dia tidak perlu mengajukan surat ijin melintas dengan syarat dia tidak boleh bermalam/menginap di tempat itu.
Ada pula pejabat daerah yang mengeluarkan perintah bahwa orang Huaqiao tidak boleh pergi dari Kampung Cina melebihi jarak sekian pal.
Bahkan ada juga orang Huaqiao yang hendak pergi mengantar jenasah ke kuburan di luar kota, maka dia juga harus mengurus surat ijin melintas. Begitu juga orang Huaqiao yang ingin mandi/berenang ke suatu tempat mandi yang terletak di luar Kampung Cina. Barang siapa yang melanggar perintah ini, tak ayal lagi dia akan ditangkap dan dibawa ke dalam sel penjara untuk dihukum.
Adapun peraturan yang berbeda dan terkadang saling bertentangan satu sama lain ini, seringkali berubah setiap kali terjadi pergantian residen / pejabat daerah. Akibatnya banyak orang Huaqiao yang mendadak ditangkap dan dihukum oleh pejabat daerah baru yang tiba-tiba memberlakukan peraturan baru yang tadinya tidak ada/berlaku pada masa pejabat daerah yang lama.
Para pejabat Huaqiao sebenarnya bisa menolong banyak untuk meringankan nasib kaumnya ini, tapi celakanya para pejabat daerah (termasuk juga para kapten Cina) yang terdiri dari para hartawan ini justru banyak yang ambil bagian dalam perdagangan (obat-obatan terlarang) opium. Dan untuk menindas para penyelundup opium (yang merupakan saingan dagang) dirasa perlu untuk memberlakukan aturan keras dalam urusan surat ijin melintas (pas) ini. Dan karena tidak bisa memberlakukan aturan untuk sekelompok orang tertentu yang dicurigai saja, maka akhirnya seluruh orang Huaqiao mendapat getahnya. Dengan adanya aturan surat ijin melintas ini, para pejabat yang berdagang opium ini akan bisa dengan mudah melakukan pengawasan terhadap para penyelundup opium yang hampir seluruhnya dilakukan oleh orang Huaqiao juga.
Tentang bagaimana sulitnya peraturan tentang surat ijin melintas untuk para Huaqiao yang hendak bepergian jauh yang mana harus meminta tandatangan di setiap tempat yang dilalui, saya rasa tidak akan sanggup untuk diterangkan semuanya disini karena nantinya tulisan ini akan membutuhkan terlalu banyak kertas.
Dan tentang surat ijin melintas tahunan (pas tahunan) yang ditulis diatas zegel bernilai f 1,5 nanti akan saya uraikan di lain kesempatan.
Salam hormat
HOA DJIEN
(PHOA KENG HEK)
Kritikan VIII, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
(Kutipan dari Perniagaan tahun 1907 no. 67)
Tuan Redaktur ! Karena dari masalah surat ijin melintas (pas) yang diberlakukan untuk orang Huaqiao masih ada satu dua hal penting yang hendak saya bicarakan disini, maka masalah tentang surat ijin melintas tahunan akan saya tunda dulu. Meskipun saya belum mengatakan apa-apa disini, semua orang tentu sudah tahu bahwa pejabat Huaqiao, dari yang berpangkat letnan sampai mayor, tidak ada satupun yang dibebaskan dari keharusan untuk membawa surat ijin melintas (pas) jika yang bersangkutan hendak bepergian ke tempat lain. Diantara para pejabat daerah ada juga yang berpikiran halus sehingga merasa kecewa jika anak buahnya (pejabat Huaqiao) yang diberi kepercayaan menjalankan tugas masih harus membawa surat ijin melintas, tidak berbeda dengan para huaqiao yang bekerja sebagai kuli. Dengan alasan inilah ada pejabat daerah yang memberikan surat resmi kepada pejabat Huaqiao bawahannya ini yang hendak diberi tugas ke lain tempat dengan maksud agar anak buahnya ini bisa menjalankan tugas (melintas daerah lain) dengan tidak usah membawa surat ijin melintas. Adapun surat resmi ini diharapkan berfungsi sebagai surat keterangan untuk pejabat daerah yang lain bahwa pemegang surat ini adalah orang yang bisa dipercaya dan sedang melaksanakan tugas dari atasannya. Masalahnya surat resmi semacam ini ada yang diterima baik oleh pejabat daerah yang dilewati, tetapi ada juga pejabat daerah yang tidak mau menerima surat resmi ini.
Seorang Letnan Huaqiao dari Cianjur datang ke Garut dengan membawa satu surat keterangan resmi seperti yang saya sebutkan diatas. Pada suatu pagi saat dia berjalan-jalan di kota Garut, dia bertemu dengan seorang tuan yang berpakaian celana tidur, jas flanel tanpa topi. Karena sang Letnan Huaqiao ini tidak ambil peduli dengan orang yang berpakaian jas flanel ini, maka tuan yang ternyata seorang pejabat daerah ini lantas menegurnya, “Hei ! Kamu Cina dari mana ?”
“Saya dari Cianjur.”
“Oh ! Pantas kamu tidak mengenal bahwa aku ini adalah asisten residen kota Garut. Apakah engkau datang kemari dengan membawa surat pas ?”
Letnan Huaqiao ini kemudian mengeluarkan itu surat keterangan resmi dari residen Cianjur untuk ditunjukkan kepada asisten residen ini.
Tapi asisten residen yang terhormat ini menyahut, “Bukan ini. Saya mau tanya apakah engkau membawa surat pas ? Jikalau tidak membawa surat pas maka besok engkau harus menghadap ke polisi penjaga penjara.”
Demikianlah keesokan harinya si Letnan Huaqiao ini datang menghadap dan ternyata yang menjadi polisi reserse tak lain dan tak bukan adalah asisten residen itu sendiri. Dengan lagak sok berkuasa, asisten residen itu kembali bertanya, “Sebagai seorang pejabat engkau tentu harus mengerti peraturan. Mengapa engkau tidak membawa surat pas ?”
Letnan Huaqiao itu menjawab, “Memang benar saya tidak membawa surat pas, tetapi saya membawa surat keterangan resmi dari atasan saya.”
Lalu diserahkannya surat itu yang kemudian dibaca oleh asisten residen merangkap polisi reserse itu. Begitu mengetahui bahwa Letnan Huaqiao itu mendapat perintah dari pejabat daerah yang berpangkat residen (jauh lebih tinggi darinya) dan bergelar Graaf van den … langsung berubahlah air muka si asisten residen itu dan berkata, “Untuk kali ini saja saya memberi ampun, tapi lain kali kamu harus ingat untuk membawa surat pas jikalau datang lagi ke sini. Mengerti ?”
Letnan Huaqiao itu menyahut, “Tentu saya mengerti, tetapi saya tidak sudi menerima pengampunan dari tuan. Maka sekarang juga saya kembalikan pengampunan itu kepada tuan. Jikalau saya melakukan suatu kesalahan maka saya minta supaya diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini.”
Asisten residen itu tidak menyahut dan pura-pura mengalihkan pembicaraan dengan mengambil berkas-berkas perkara dan memanggil beberapa nama dari pesakitan yang lain serta saksi-saki yang perkaranya harus diperiksa hari itu juga.
Beruntunglah bagi kita kaum Huaqiao karena asisten residen yang semacam ini tidaklah berjumlah banyak, sedang asisten residen Garut yang disebut diatas kini sudah dipindahkan ke negeri Belanda atau barangkali juga sudah lama meninggal dunia karena sudah tidak diketahui kabar beritanya.
Mau tak mau Letnan Huaqiao ini dikatakan telah ‘mendapat ampun’ dan diperbolehkan pulang kembali ke Cianjur dengan tanpa diborgol tangannya seperti terhukum atau penjahat yang lain.

Dari Bandung naik kereta api ke Ciamis haruslah lebih dahulu mampir di Garut. Dan dari Garut pada saat itu harus jalan kaki untuk meneruskan perjalanan ke Ciamis karena memang jalur kereta api hanya ada sampai di kota Garut saja. Ada seorang pedagang Huaqiao yang tidak mengenal bahasa Belanda bepergian dari Bandung menuju Ciamis. Sesampainya di Garut dia bermaksud bermalam sebelum melanjutkan jalan kaki ke Ciamis. Untuk itu di Garut ini dia mesti meminta tandatangan bagi surat ijin melintas (pas) kota Garut dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya.
Tapi setibanya di kantor yang mengurus surat pas di kota Garut itu baru ketahuan bahwa dalam surat ijin melintas yang dimilikinya tertulis bahwa tujuan pedagang ini adalah ke Cibatu, suatu tempat yang bisa dicapai dari kota Bandung tanpa melalui kota Garut. Karena itulah si pedagang ini langsung didakwa telah menggunakan surat pas untuk tidak sesuai karena ia pergi ke tempat yang berlainan dengan yang disebutkan dalam surat pas itu.
Si pedagang Huaqiao ini ternyata tidak mau begitu saja dipersalahkan dan mengaku bahwa dia mengajukan surat pas dengan tujuan Ciamis dan bukannya Cibatu, dia mendapatkan surat pas itu dari kantor asisten residen Bandung dengan surat keterangan dari Letnan Huaqiao di Bandung. Karena masalah ini asisten residen polisi reserse Garut segera mengeluarkan perintah untuk mencaritahu masalah itu di kantor asisten residen Bandung dan selama hal itu dilakukan si pedagang Huaqiao ini tidak diperbolehkan meneruskan perjalanan ataupun pulang, melainkan harus menunggu di Garut sampai urusan selesai dan dia juga tidak sampai ditahan dalam sel.
Beberapa hari kemudian didapatkan keterangan dari Bandung bahwa surat pas itu memang diberikan untuk tujuan Cibatu, tapi surat keterangan dari Letnan Huaqiao sebenarnya memohon dengan tujuan Ciamis. Meskipun telah ada keterangan seperti itu, tapi si pedagang Huaqiao ini tetap dipersalahkan karena pergi ke tempat yang lain dari yang tercantum dalam surat pas itu. Adapun polisi reserse itu mengatakan bahwa dia berpegang pada kantor residen di Bandung dan tidak berpegang pada surat keterangan dari Letnan Huaqiao. Untuk itu si pedagang di denda 10 rupiah dan tidak boleh melanjutkan perjalanan. Jika si pedagang bersikeras hendak pergi ke Ciamis, dia harus kembali lebih dulu ke Bandung dan meminta surat pas yang baru dengan tujuan Ciamis.
Walaupun telah dipersulit sedemikian rupa, tapi si pedagang Huaqiao itu merasa girang juga karena setelah sekian lama harus menunggu, akhirnya dia diperbolehkan pulang dengan tangan tidak diborgol !
Dari dua contoh diatas dapat dilihat bahwa kaum Huaqiao di Hindia Belanda tidak hanya mendapatkan kesulitan dari peraturan surat ijin melintas melainkan juga dari para pejabat yang menjalankan hukum itu yang sepertinya sengaja hendak mencari-cari kesalahan dan bermaksud mempersulit kaum Huaqiao karena dalam hati mereka menyimpan rasa benci (rasialis).
Surat kabar Java Bode tanggal 14 Maret ada mengkritik tulisan ini, tapi saya belum ada waktu untuk membuat tanggapan atas artikel itu karena saya masih punya banyak janji yang belum saya lunasi. Maka untuk sementara waktu saya pasrahkan hal itu kepada tuan redaktur Perniagaan yang memang sudah memuat tulisan saya dalam surat kabar no 61.
Adapun kritikan dari Tuan Phoa Keng Hek yang dibikin berseri ini telah mendapat perhatian dari surat kabar berbahasa Belanda, terutama Java Bode yang pada masa itu sangat berhaluan anti-Tionghoa. Tapi oleh tuan F.D.J. Pangemanann, kepala redaktur surat kabar Perniagaan telah dibantah kritikan dari Java Bode itu. Sayang sekali edisi koran yang memuat bantahan itu tidak dapat kita ketemukan lagi.

Salam hormat
HOA DJIEN
(PHOA KENG HEK)
Kritikan IX, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
(Kutipan dari Perniagaan tahun 1907 no. 68)
Tuan Redaktur ! Pada jaman Sri Paduka Gubernur Jendral Roseboom telah dimaklumkan dalam Surat Edaran (Staatsblad) tahun 1904 no. 378 yang dikuasakan kepada semua residen, berlaku paling lama 1 tahun, untuk memberi ijin kepada bangsa asing yang terkenal nama baiknya guna bepergian dengan kereta api atau trem ke ibukota-ibukota dari karesidenan, kabupaten dan distrik di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Jogja dengan tidak diharuskan meminta surat pas setiap kali berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Orang yang mempunyai surat pas tahunan ini mendapat sedikit keringanan karena tidak usah meminta tandatangan pengesahan setiap kali dia pergi ke pelbagai tempat. Tapi orang jangan sampai salah mengerti bahwa surat pas tahunan ini tidak boleh digunakan untuk bepergian ke ibukota-ibukota yang tidak dihubungkan dengan jalur kereta api (saat itu belum semua kota di Jawa mempunyai jalur kereta api), meskipun termasuk ibukota karesidenan atau kabupaten. Surat pas tahunan ini juga tidak bisa dipakai untuk pergi ke kota-kota kecil meskipun kota itu sudah terhubung dengan kereta api atau trem.
Dengan surat pas tahunan, orang (Huaqiao) boleh bepergian dari Batavia terus ke Semarang dan dari Semarang boleh stoomstram ke Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal terus ke Cirebon. Tapi untuk ke kota Kadipaten yang sudah terhubung dengan trem, orang tidak boleh datang hanya membawa surat pas tahunan karena tempat itu bukanlah ibukota distrik. Sedang untuk perjalanan pulang ke Batavia, jangan harap boleh menggunakan surat pas tahunan itu untuk melewati Sumedang lalu naik kereta api ke Ranca Ekek. Sudah barang tentu hal ini tidak diperbolehkan karena orang (Huaqiao) hanya boleh mengikuti stoomstram menuju Semarang dan dari Semarang barulah naik kereta api kembali ke Batavia. Begitulah perbedaan antara surat pas tahunan dengan surat pas biasa.
Untuk memahami bagaimana surat pas tahunan mempunyai keanehan seperti itu, maka orang harus ingat bahwa 30 tahun yang lalu jalur kereta api dan trem di pulau Jawa ini belum begitu banyak/lengkap seperti sekarang. Jalur rel kereta api Cikampek-Cirebon dan Cirebon-Kroya masih belum ada sehingga penduduk Huaqiao di Cibatu yang mempunyai surat pas tahunan itu jika hendak pergi ke Cirebon tidak bisa mengambil rute melewati Kadipaten, dimana disana ada stoomstram ke Cirebon, melainkan harus mengambil rute memutar melalui Semarang lebih dulu.
Dengan demikian jikalau orang Huaqiao mau datang ke suatu kota yang bukan merupakan ibukota karesidenan, kabupaten ataupun distrik, walaupun kota itu terhitung besar dan ramai serta mempunyai jalur kereta api dan trem, surat pas tahunan tetap tidak bisa digunakan. Dalam hal seperti ini orang harus meminta surat pas seperti biasa.
Karena aturan surat ijin melintas ini masih dijalankan hingga sekarang, maka orang yang telah diberi surat pas tahunan karena terkenal sebagai ‘golongan baik-baik’, dia tetap tidak bisa pergi ke Wonosobo dari Parakan, melainkan harus mengambil rute memutar dari Jogja, Kroya dan Purwokerto.
Aturan surat ijin melintas ini selai sangat menyusahkan suku bangsa Tionghoa, Arab dan lain-lain karena mesti kehilangan banyak waktu dan uang, masih ada gangguan lain yang tidak bisa dihindari yakni pemeriksaan dari pihak polisi yang menjaga di setiap stasiun kereta api, dimana petugas-petugas ini kebanyakan terdiri dari opas-opas pribumi biasa yang diberi kekuasaan untuk menginterogasi bangsa asing itu baik lelaki ataupun perempuan dengan tidak mempedulikan apakah orang itu saudagar, hartawan ataupun pengemis. Dan jika orang yang berasal dari lain tempat itu diketahui mempunyai masalah dengan surat pasnya, maka ia langsung digiring ke kantor polisi atau ditahan seperti halnya seorang pelarian yang berbahaya dan kemudian dikirim kembali ke tempat asalnya dengan diantar oleh polisi seperti layaknya penjahat.
Sekarang saya hendak menerangkan cara bagaimana bangsa asing (terutama bangsa Tionghoa) bisa mendapatkan surat pas tahunan dan bagaimana tiap-tiap residen (pejabat daerah) mempunyai pandangan dan penilaian masing-masing (bersifat subjektif) untuk memberikan pas tahunan itu. Surat pas tahunan itu diberikan diatas segel f 1,50 dan orang yang bersangkutan harus meminta dengan ‘surat petisi / pernyataan resmi permohonan’ (rekest) yang juga harus ditulis diatas segel f 1,50. Jadi untuk biaya segel saja sudah senilai f 3. Karena tidak semua orangbisa menulis surat petisi itu, maka orang biasanya memberi upah orang lain untuk menuliskan petisi sehingga ongkos yang dikeluarkan untuk sekali membuat surat petisi berkisar dari f 3 sampai f 5. Bahkan orang yang bisa menulis sekalipun biasanya tidak suka untuk membuat surat petisi sendiri melainkan lebih suka menyuruh orang lain dengan diberi upah. Adapun hal ini dikarenakan banyak sebab antara lain :
Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berdiam di Batavia, saya mengetahui ada seorang partikulier yang mempunyai sebuah kantor di salah satu ruangan dari Gedung Bicara (Stadhuis). Adapun pekerjaan tuan partikulier ini tiada lain adalah membuat menerima upah untuk menulis surat petisi semacam ini. Orang-orang yang masuk surat petisi ini akan mendirikan terop/tenda di depan rumahnya untuk membuat pesta dan lain-lain sedangkan surat petisi itu kebanyakan dibikin oleh si tuan partikulier ini. Jikalau surat petisi ini ditulisnya sendiri … ach ! ach ! Tak usah saya terangkan lagi karena sangat banyak orang di Batavia yang bisa membicarakan masalah ini.
Sehubungan dengan aturan surat pas dan lain-lain yang jelas membikin kaum Huaqiao jadi mudah dipersulit, maka hampir dalam setiap kantor pejabat daerah ada terdapat banyak juru tulis (klerk) ataupun komisi yang melakukan pemerasan secara halus, misalnya dengan cara menolak, ‘memendam’ atau memperlambat keluarnya suatu surat petisi dari mereka yang telah mengajukan permohonan ini kepada pejabat daerah jikalau diketahui bahwa surat petisi itu tidak ditulis oleh si juru tulis atau komisi yang telah memasang tarif ‘resmi dan tetap’ itu. Meskipun apa yang diminta oleh juru tulis ini sebenarnya bukanlah hal yang sulit dilakukan – misalnya mengadakan pesta perkawinan bagi keluarga si juru tulis – tetapi orang lebih suka untuk menyerahkan hal ini kepada ‘calo resmi’ ini dan kemudian tahu terima urusan beres saja. Jikalau mereka tetap bersikeras menulis surat petisi itu sendiri, maka surat petisi itu bisa ditahan sedemikian rupa sehingga ijin baru keluar satu dua hari setelah orang itu mengadakan terop / pesta.
Gangguan macam ini bisa terjadi bukan saja karena pada masa itu kekuasaan di suatu tempat boleh dikatakan berada di tangan pejabat daerah dan pada saat bersamaan ada aturan-aturan yang menyusahkan para kaum Huaqiao. Selain itu kaum Huaqiao ini juga terlalu takut untuk melawan segala perlakuan tidak adil karena mereka tidak berpendidikan sehingga ia tidak tahu bagaimana harus bertindak untuk membela diri, sedang sebagian besar dari kaum Huaqiao ini mencoba menggunakan pengaruh uang untuk mengubah keadaan mereka (inipun jika dia seorang yang cukup berada), yakni dengan mengasih uang semir atau minta pertolongan para pengacara (advocaat). Banyak hartawan Huaqiao yang merasa bangga sekali jika bisa bersahabat dengan para pegawai negeri (klerk atau komies) Belanda-Indo dari kantor kepala negeri di tempat kediamannya karena dengan begitu mereka diharapkan akan memberikan banyak kemudahan yang tidak gampang diperoleh oleh sebagian besar orang Huaqiao pada umumnya.
Supaya tidak melebar terlalu jauh, maka sekarang saya kembali membicarakan tentang surat pas tahunan.
Beberapa residen yang berkuasa untuk mengeluarkan surat pas tahunan berdasarkan Surat Edaran 1904 no. 378, akan menggunakan pengertian dan kemauannya sendiri untuk mengintepretasikan aturan ini.
Ada residen yang mengatakan bahwa surat pas tahunan dapat diberikan kepada orang yang mempunyai nama baik atas pujian dari pemimpin kaumnya atau kepala distrik dengan tidak usah dimintai ‘surat petisi’, selain itu jika sudah pernah mendapatkan satu kali, maka otomatis jika surat pas tahunannya itu sudah jatuh tempo dapat ditukar dengan surat pas tahunan yang baru dan untuk memperbaharui surat pas tahunan ini juga tidak perlu dimintai ‘surat petisi’ lagi. Ada pula residen yang membuat peraturan bahwa permohonan surat pas tahunan harus disertai dengan ‘surat petisi’ dan setiap kali hendak memperbaharui surat pas tahunan juga harus disertai dengan ‘surat petisi’ lagi. Ada juga residen yang tidak mau mengeluarkan surat pas tahunan kepada orang yang membayar pajak pendapatan kurang dari f 10 setahun. Residen yang lain bahkan menggunakan aturan sebagai berikut :
Seseorang di kota A mengajukan surat petisi dan memohon surat pas tahunan seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Pemerintah. Residen lalu bertanya, “Apakah memang harus pergi ke pelbagai tempat yang kausebutkan ini ?” Dijawab, “Saya belum bisa mengatakannya sekarang, saya hanya bermaksud ‘sedia payung sebelum hujan’ dengan mengajukan surat pas tahunan ini.” Residen itu menyahut, “Jika demikian hal itu tidak bisa dikabulkan. Engkau harus menyebutkan kemana engkau pergi dan apa keperluannya.” Sudah barang tentu orang itu tidak bisa menyebutkan satu persatu ibukota setiap karesidenan, kabupaten dan distrik seperti yang ada tercantum dalam Surat Edaran Pemerintah, maka dia akan menyebutkan bahwa dia sering pergi ke kota B, C, D, E, F, G, H, I, J, K dan L. Lalu residen memberi perintah kepada juru tulis (klerk) yang memegang pembukuan (register) surat pas tahunan untuk menyelidiki apakah betul orang itu biasa pergi ke kota-kota yang disebutkan itu. Dari pembukuan itu dapat diketahui bahwa orang itu betul biasa pergi ke pelbagai tempat itu kecuali ke kota C dan D. Karena itulah saat surat pas tahunan itu akhirnya keluar, maka kota C dan D tidak tercantum didalamnya.

Saya rasa adanya peraturan untuk membuat/memperbaharui surat pas tahunan harus disertai dengan surat petisi bukanlah bertujuan untuk merugikan banyak orang yang harus membayar pajak segel secara sia-sia. Coba pembaca pikir, seandainya di sebuah kota ada 100 orang yang hendak meminta surat pas tahunan, semua orang ini tentu merasa mempunyai nama baik sehingga masing-masing mengajukan surat petisi sebagai syarat mendapatkan surat pas tahunan. Tapi dari 100 orang itu barangkali hanya ada 10-20 orang yang dianggap mempunyai nama baik oleh pemimpin kaumnya atau kepala distrik tempat tinggalnya, sedang 80-90 orang yang lain hampir pasti permohonannya tidak akan dikabulkan sehingga dengan begitu biaya segel dan ongkos tulis surat petisi akan menjadi sia-sia.
Jadi menurut saya, residen yang memberlakukan aturan dimana pengajuan surat pas tahunan bagi orang-orang yang mempunyai nama baik tidak usah lagi disertai dengan surat petisi, ini adalah yang paling benar menurut aturan hukum.
Kini jelaslah bahwa dengan adanya Surat Edaran 1904 no. 378, pemerintah telah membuka pintu rumah untuk memberi kaum Huaqiao sedikit kebebasan untuk bisa bergerak lebih leluasa dari biasanya, tetapi pintu hak besi sebelah luar kuncinya justru berada di tangan para residen yang masing-masing mempunyai pandangan sendiri-sendiri untuk menjalankan apa yang tertera dalam Surat Edaran itu.
Selain itu sudah jelas bahwa sekalipun seseorang sudah terkenal dengan nama baiknya yang (diakui / dipuji) oleh residennya, tetapi ia masih belum diberi ijin untuk memasuki kota Solo dan Jogya. Barangkali diantara pembaca ada yang mengetahui sudi memberitahukan dalam harian Perniagaan ini tentang rahasia apa yang sebenarnya terkandung dalam aturan ini ?”
Soal ini sudah diterangkan dalam Kritikan VII yang dimuat dalam harian ini no. 103.

Salam hormat
HOA DJIEN
(PHOA KENG HEK)
Kritikan X, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
(Kutipan dari Perniagaan tahun 1907 no. 73)
Tuan Redaktur ! Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini dimana aturan-aturan tentang masalah surat pas jalan, surat pas tahunan dan Kampung Cina yang dijalankan atau diterapkan oleh para kepala daerah dengan menurut pengertian mereka sendiri, yang mana yang satu hendak mempermudah masalah ini sedang yang lain justru hendak mencari jalan untuk mempersulit serta ada pula yang betul-betul ingin menjalankan sesuai dengan isi yang tertera dalam peraturan itu walaupun harus diakui bahwa pengertian mereka tentang ‘kebenaran’ tidak selamanya bisa sama. Dan yang saya ketahui, aturan-aturan diatas belum pernah ditetapkan secara hukum oleh pengadilan yang berwenang melainkan ditetapkan dan dijalankan oleh para pejabat daerah (termasuk polisi penjara) yang mempunyai hak untuk ikut ambil keputusan dalam semua perkara yang terjadi di wilayah kekuasaannya sesuai dengan pertimbangan dan perasaan hatinya pribadi. Tidak itu saja keputusan yang diambil secara subjektif ini bahkan tidak dapat dibantah atau dilawan sekalipun orang meminta keputusan dari pengadilan / hakim yang lebih tinggi tingkatannya dari pejabat daerah itu.
Cara kerja para polisi penjara adalah contoh sistem pengadilan yang paling ganjil dan bersifat sewenang-wenang karena kekuasaannya tidak bisa dikatakan kecil dimana polisi penjara bisa menghukum seseorang dengan kerja paksa sampai 3 bulan atau denda uang sampai f 100, dimana keputusan yang dibuat ini tidak bisa dibatalkan sekalipun oleh keputusan pengadilan yang lebih tinggi. Mungkin satu-satunya jalan adalah dengan jalan mengajukan pengampunan (grasi) kepada Gubernur Jendral Belanda di Hindia Belanda, tetapi inipun sangat jarang berhasil (jika tidak mau dikatakan mustahil berhasil). Dan yang paling membuat orang merasa keberatan adalah karena yang menjadi hakim dari kepolisian penjara ini bukanlah ahli hukum melainkan hanya asisten residen atau controleur (pejabat Belanda paling rendah setingkat dengan asisten Wedana), tanpa ada pejabat lain yang perlu diminta pertimbangannya, jadi jelas keputusan yang diambil adalah bersifat subjektif karena berdasarkan kemauannya sendiri tanpa pertimbangan hukum apapun.
Selain itu ada pula asisten residen atau controleur yang merangkap sebagai kepala polisi sehingga tidak jarang dalam suatu kasus, orang ini yang menangkap atau mengatur rencana untuk menangkap seseorang dan kemudian dia sendiri yang menjatuhkan hukuman menurut kemauannya sendiri.
Dulu di kota Bogor pernah terjadi dimana satu asisten residen yang merasa perlu untuk memperbaiki jalan di kampung, maka untuk keperluan itu dia sengaja menjatuhkan hukuman kerja paksa satu sampai tiga bulan pada siapa yang melakukan pelanggaran walaupun pelanggarannya bersifat kecil seperti ditangkap karena berjudi dan lain-lain. Karena ‘kebijakan’nya ini penjara yang biasanya terisi 200-300 orang ‘pelanggar hukum’ mendadak bertambah penghuninya hingga mencapai 1000 orang lebih dimana sebagian besar kemudian dihukum kerja paksa untuk menghancurkan batu krikil dan memperbaiki jalan di kampung-kampung yang dianggap penting agar tidak becek jika hujan !
Ini tentu berbeda dengan perkara hukum yang menimpa pada orang bangsa Eropa. Orang Eropa suka mencaritahu satu persatu perkara hukum yang menimpa mereka dan kemudian mencari cara supaya perkara hukum yang belum pasti bisa diputuskan dihadapan hakim yang benar-benar memahami soal hukum. Orang Eropa bisa berbuat demikian karena dia sadar bahwa keputusan hakim tingkat pertama masih bisa dibantah atau dibatalkan oleh keputusan hakim dari tingkat yang lebih tinggi.
Seorang tuan tanah berkebangsaan Eropa yang menetap di Bogor hendak menggunakan air sungai untuk menyirami tanahnya. Ketika permohonannya untuk membuat bendungan di sungai itu tidak diperkenankan oleh kepala distrik, tuan tanah ini tidak mengindahkan keputusan ini dan bahkan memerintahkan untuk membuat satu bendungan agar air sungai bisa naik dan mengairi tanah miliknya. Selanjutnya tuan tanah ini lantas memberitahu kepala distrik dan ‘menantang’ kepala distrik itu agar membuat proses verbal untuk mendakwanya karena pelanggaran itu.
Ini terjadi di daerah Cibarusa dimana kuasa hukum tuan tanah itu adalah Mr. Gerritzen sedang sungai yang dibendung adalah sungai Cikarang. Keterangan ini didapat dari tuan Phoa Keng Hek sendiri.
Kepada distrik ini kemudian menyerahkan perkara ini kepada pejabat kabupaten dan sang tuan tanah itu dihukum denda f 5 dan harus membongkar bendungan itu serta membayar ongkos perkara. Tapi tuan tanah ini melawan keputusan ini dan mengajukan banding kepada hakim yang lebih tinggi. (Raad van Justitie)
Pengadilan yang lebih tinggi (Raad van Justitie) memutuskan bahwa tindakan tuan tanah itu benar dan membatalkan keputusan pejabat kabupaten selain itu juga menghukum kepala distrik untuk membayar semua ongkos perkara itu. Jadi dari sini jelas bahwa tuan tanah itu boleh membendung sungai (sekehendak hatinya) dengan tidak usah meminta ijin kepada kepala distrik yang bersangkutan.
Pada masa itu belum ada Landgerecht sehingga perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang Eropa biasa dibawa ke pengadilan setingkat kabupaten, yang mana keputusannya masih bisa dibatalkan oleh Raad van Justitie. Tindakan tuan tanah yang ‘membandel’ ini dikenal dalam istilah ‘test case’ yakni suatu perkara yang diajukan karena ayat-ayat dalam kitab undang-undang masih diragukan dan belum pernah ada kejadian yang diajukan ke pengadilan.
Coba kalau tuan tanah itu adalah seorang Huaqiao atau bangsa asing yang lain, sudah pasti pelanggaran ini akan dihukum berat atau sedikitnya hukuman denda yang sangat besar jumlahnya karena telah berani menunjukkan sikap keras kepala atau membantah kepala distrik yang berkuasa. Keputusan seperti ini sudah barang tentu harus diterima dan tidak bisa mengajukan banding kepada hakim yang lebih tinggi.
Saat tuan Couperus baru menjadi residen Jogja, dia memberitahu kepada pengurus rumah (permainan) bola agar pada saat meramaikan pesta adu kuda tidak boleh diadakan permainan rolet di rumah bola itu. Sudah barang tentu anggota rumah bola itu merasa tidak senang dan kemudian berunding untuk mengirim kawat ke seorang advokaat di Semarang untuk menanyakan apakah ada kebijakan (politik) pemerintah yang melarang permainan rolet dalam rumah bola. Advokaat itu segera mengirim kawat balasan yang berbunyi ‘Hal itu (rolet) tidak boleh dilarang jika yang bermain adalah anggota-anggota rumah bola itu saja asalkan tidak ada sembarangan orang yang ikut bermain didalamnya. Residen tentu boleh mendakwa kalian, tapi hakim nantinya tidak akan menjatuhkan hukuman’. Pengurus rumah bola setelah membaca kawat balasan itu lantas memberitahu bahwa yang bukan anggota diminta keluar dari rumah bola dan meja rolet segera disediakan pula.
Saya tidak mendengar kalau kemudian si residen itu mengajukan dakwaan kepada para tukang judi itu, tetapi saya rasa juga tidak akan ada (dakwaan itu) sebab tentu si residen sudah memikirkan bahwa sekalipun pengadilan tingkat karesidenan bisa menjatuhkan hukuman, tentu Raad van Justitie akan membatalkan keputusan itu. Tidak hanya itu dia malah harus membayar ongkos perkara yang tidak sedikit karena mencapai puluhan hingga ratusan saksi yang harus didengar oleh Raad van Justitie di Semarang sebelum menjatuhkan keputusan dimana saksi-saksi bangsa Eropa tentu akan menuntut bayaran hingga berapa kali lipat lebih banyak daripada saksi bangsa Bumiputra atau bangsa asing.
Dari masalah ini orang bisa melihat bahwa pada masa itu biarpun ada pejabat daerah berkebangsaan Eropa yang hendak melarang orang untuk berbuat ini dan itu dengan menurut aturannya sendiri, walaupun sebenarnya ia mempunyai kekuasaan untuk hal itu, tetapi jika yang dikenakan aturan adalah bangsa Eropa maka si terdakwa bisa membantah atau melawan si pejabat itu dengan mendapat kesempatan diadili di muka pengadilan yang hakim-hakimnya benar-benar paham akan aturan hukum dan UU sehingga ia bisa mendapatkan pembelaan. Tetapi apabila yang sama terjadi pada seorang Huaqiao, sudah pasti Huaqiao yang didakwa ini tidak bisa berbuat lain dan mau tak mau harus menurut jika ditangkap, diperiksa dan kemudian dijatuhi hukuman oleh para pejabat daerah tanpa mempunyai hak membela diri ataupun dibatalkan hukumannya walaupun mungkin dia memang tidak bersalah !
Saya telah mengerti sendiri bahwa untuk masalah pelanggaran yang tersebut diatas, kalau itu terkena pada bangsa Eropa maka keputusan dibuat oleh pengadilan tingkat karesidenan sedang kalau terkena pada orang Huaqiao maka cukup polisi penjara yang memutuskan hukuman yang akan diterima dan ini tidak bisa dibantah atau dilawan sekalipun dengan keputusan dari pengadilan tingkat yang lebih tinggi.
Di dalam hukum Hindia Belanda ini ada dikenal dua macam bangsa yakni : Bangsa Eropa dan yang dipersamakan dengannya serta Bangsa Bumiputera dan yang dipersamakan dengannya. Bangsa apa yang dipersamakan dengan bangsa Eropa kita tidak bisa tahu, tetapi bangsa yang dipersamakan dengan bangsa bumiputera adalah para Huaqiao, Arab, Moor dan lain-lain.
Tapi istilah ‘Dipersamakan dengan Bumiputera’ mungkin agak menjebak sebab ‘dipersamakan’ (perlakuannya) dalam hal berbuat kejahatan dan pelanggaran saja. Artinya hukumannya saja yang disamakan sedang dalam hal kewajiban dan hak dari bangsa Bumiputera (yang diperoleh sebagai warga negara Hindia Belanda) justru tidak diberikan kepada bangsa asing (terutama Huaqiao). Singkatnya apa yang diwajibkan pada bangsa asing belum tentu diwajibkan kepada bumiputera sedang ada beberapa hak yang dimiliki oleh bumiputera tetapi tidak dimiliki oleh bangsa asing itu.
Tetapi saya rasa sudah sampai disini saja apa yang hendak saya uraikan tentang perlakuan berbeda terhadap tiap suku bangsa di Hindia Belanda ini. Tapi saya tidak perlu menguraikan lebih jauh karena bukan tujuan artikel ini untuk membicarakan keadaan tiap suku bangsa melainkan hanya menguraikan tentang keadaan kaum Huaqiao saja. Maka di lain hari akan saya teruskan tulisan ini.
Adanya pembedaan perlakuan yang walaupun sekarang sudah banyak yang dihapuskan tapi tidak semuanya sehingga keberatan-keberatan terhadap tindakan diskriminasi ini masih bisa dirasakan hingga sekarang, contoh pembedaan perlakuan terhadap bangsa Tionghoa dengan bangsa Jepang dan Thailand yang sebenarnya sama-sama berasal dari benua Asia, tetapi dua (bangsa) yang disebut belakangan ini malah diberi hak seperti bangsa Eropa. Ternyata tuan Phoa Keng Hek pada 30 tahun yang lalu sudah pernah mengetengahkan sikap diskriminasi ini secara terang-terangan ke muka umum yakni dalam harian Perniagaan. Barangkali ia juga merupakan orang Tionghoa pertama yang membicarakan hal diskriminasi ini dalam surat kabar.

Salam hormat
HOA DJIEN
(PHOA KENG HEK)
Kritikan XI, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
(Kutipan dari Perniagaan tahun 1907 no. 76)
Tuan Redaktur ! Bangsa Tionghoa di Hindia Belanda ini digolongkan dalam bangsa yang dipersamakan dengan bangsa Bumiputera, tetapi ini hanya berlaku dalam perkara berbuat kejahatan (misdrijf) dan berbuat pelanggaran (overtreding). Hal kejahatan seperti membunuh, mencuri dan lain-lain sedang hal pelanggaran seperti penyelundupan (ganja) sehingga merugikan kegiatan yang sama yang dilakukan pemerintah Belanda, berkelahi dan lain-lain. Untuk kedua macam kesalahan ini memang bangsa Tionghoa diperiksa dan dihukum seperti halnya bangsa Bumiputera jika melakukan hal yang sama. Untuk perkara ini tidak usah saya terangkan lagi karena para pembacapun telah mengetahuinya sendiri. Juga dalam hal perkara dagang, utang-piutang dan perkara tagih menagih yang biasa disebut perkara sipil, bangsa Tionghoa disebutkan dipersamakan dengan bangsa Eropa, tetapi jangan lupa bahwa hal ini juga dipersamakan dengan bangsa Bumiputra yakni jika melakukan kesalahan akan dimasukkan ke penjara orang yang berhutang.
Dalam hal kewajiban dan hak warga negara, bangsa Tionghoa tidaklah dipersamakan dengan bangsa Bumiputra. O, sangat jauh daripada ‘dipersamakan’ bahkan sangat besar perbedaaannya. Banyak perkara yang diwajibkan kepada bangsa Tionghoa tetapi tidak diwajibkan kepada Bumiputra, begitu juga dalam banyak perkara dimana bumiputra mempunyai hak bangsa Tionghoa malah tidak diberi hak yang sama.
Saya harap pembaca ingat bahwa ‘bangsa Tionghoa’ yang saya bicarakan disini adalah Huaqiao yang terlahir di Hindia Belanda (bukan di Tiongkok) dan sudah turun temurun menjadi rakyat di Hindia Belanda ini sehingga mereka sudah lupa akan tanah leluhur mereka dan tidak bisa menggunakan bahasa nenek moyangnya.
Istilah ‘sudah lupa akan tanah leluhur dan bahasa nenek moyangnya’ adalah penggambaran yang sudah umum pada saat membicarakan sifat Huaqiao Peranakan yang dipandang sebagai ‘bangsa asing’ oleh pemerintah Belanda. Sesungguhnya pada waktu itu meskipun perkumpulan Tiong Hoa Hwe Koan sudah berdiri selama beberapa tahun lamanya, tapi perhatian para Huaqiao peranakan terhadap ‘tanah leluhur’ Tiongkok masih belum begitu besar seperti sekarang dan karena itulah anak-anak Huaqiao yang belajar di sekolah-sekolah THHK yang menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa pengantar belum ada yang ‘benar-benar matang’ sehingga Huaqiao peranakan pada umumnya, terutama di Jawa Barat, kebanyakan tidak bisa berbicara, membaca ataupun menulis dalam bahasa mandarin. Memang benar bahwa di pelbagai tempat sering ditemui ada Huaqiao peranakan yang bisa membaca buku-buku cerita berbahasa mandarin dan juga tahu arti dari kitab-kitab klasik agama Khonghucu, tetapi pengetahuan mereka itu sangat sempit dan terbatas. Sebagai buktinya dapat ditunjukkan disini yakni saat THHK Batavia hendak membuat terjemahan dari Statuten dan Huishoudelijk Reglement-nya kedalam bahasa mandarin, niat ini terpaksa dibatalkan atau tertunda terus-menerus karena di seluruh Batavia tidak ada satu orangpun yang sanggup mengerjakan terjemahan itu !
Para Huaqiao diwajibkan untuk tinggal dalam Kampung Cina yang amat sempit dan diwajibkan untuk membawa surat pas (ijin melintas) jika hendak bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, tentang berapa besar kesulitan akibat aturan (diskriminasi) itu sudah pernah saya uraikan panjang lebar dalam tulisan saya terdahulu dan masih akan diuraikan lebih jauh dalam tulisan berikut.
Bangsa Bumiputera diberi hak untuk mempunyai usaha atas tanah milik pemerintah seperti tanah sawah, kebun dan lain-lain sedang para Huaqiao sama sekali tidak mempunyai hak untuk itu. Tetapi dalam hal ini, kita para Huaqiao tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan. Sedang aturan tentang surat pas dan juga keharusan untuk tinggal di Kampung Cina adalah sesuatu yang amat menghina kepada para Huaqiao sebagai sesama manusia, terlebih lagi jika ada residen yang sengaja menggunakan dua aturan itu untuk dijadikan senjata untuk memaklumkan perang terhadap rakyatnya sendiri yakni para Huaqiao (baca : gerakan anti-Tionghoa !).
Kita juga ingat ada kebijakan pemerintah Belanda yang bersikap adil dengan memberikan kepada para Huaqiao tanah erfpacht dan tanah eigendom yang boleh dimiliki oleh para Huaqiao dengan tidak berbeda aturannya seperti yang berlaku bagi bangsa Eropa. Tetapi kebijakan ini akan mental jika kepala daerah yang berkuasa mempunyai sikap benci orang Tionghoa dan bahkan mengukuhkan kedengkiannya dengan bersandar pada aturan surat pas dan kampung Cina.
Kadang-kadang orang Huaqiao yang mempunyai tanah erfpacht malah tidak diberi ijin oleh residen untuk tinggal dan menetap di tanah miliknya sendiri itu untuk mengawasi pengerjaan lahannya sendiri, aturan (diskriminatif) ini akan semakin dipersulit jika orang Huaqiao ini hendak menggunakan pegawai dari kalangan orang Huaqiao sendiri. Jadi jikalau tuan tanah Huaqiao itu diharuskan tinggal di dalam Kampung Cina (di dalam kota) sedang tanahnya (diluar kota) disuruh atur oleh administrator, seringkali tuan tanah Huaqiao ini bahkan tidak diijinkan mendapat surat pas untuk datang sekedar untuk melihat tanah miliknya itu atau juga diperbolehkan pergi ke tanah miliknya sendiri tapi tidak boleh bermalam, jikalau boleh bermalam masih ditentukan pula lamanya menginap dan tidak boleh lebih dari waktu yang telah ditentukan (semaunya oleh residen itu).
Residen ini juga yang telah saya sebut dalam tulisan terdahulu, pernah suatu ketika memberitahukan di muka pelelangan bahwa orang Huaqiao boleh membeli sebuah pabrik tetapi orang Huaqiao pemenang lelang ini tidak boleh tinggal di tanah dimana pabrik itu berdiri ! Beberapa tahun yang lalu tuan tanah berkebangsaan Eropa yang bekerja di bidang perkebunan juga akan dipersulit jika hendak menggunakan orang Huaqiao sebagai pegawainya. Bukan hanya itu pegawai-pegawai Huaqiao yang baru tidak diperbolehkan masuk bekerja dan bahkan pegawai-pegawai Huaqiao yang lama hendak dia keluarkan atau usir dari pekerjaannya !
Sebuah perusahaan bidang pertanian yang didirikan oleh seorang tuan tanah Eropa pernah membicarakan dalam rapat (mengenai masalah pegawai Tionghoa yang dipersulit oleh residen) sehingga memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda, tetapi kabarnya sang gubernur jendral yang terhormat ini tidak bisa mencampuri urusan ini karena hal itu memang ada dalam kekuasaan sang residen. Kabar angin juga mengatakan karena sang residen mendapat teguran dari atas, maka para pegawai Huaqiao yang sudah lama bekerja di perusahaan itu tidak jadi diusir. Tetapi kemudian ada kabar bahwa orang Huaqiao mendapat perintah tidak boleh bepergian dari Kampung Cina sebelum jam 6 pagi dan selewat jam 6 sore, barang siapa yang melanggar perintah ini akan langsung ditangkap dan dihukum denda.
Adapun aturan-aturan keras terhadap para Huaqiao yang bekerja di perkebunan, kebanyakan sebagai kasir, masih dijalankan di masa pemerintahan Gubernur Jendral Rooseboom (1900-1905). Dan kita tahu ada beberapa perkebunan yang terpaksa melepas pegawai-pegawai Huaqiao yang sudah bekerja beberapa belas tahun akibat aturan ini. Tapi penindasan macam ini baru menjadi sedikit ringan sesudah para Huaqiao itu mempunyai surat kabar sendiri yakni harian Perniagaan dan Sinar Betawi yang sering memuat kritikan-kritikan yang ternyata mendapat perhatian dari tuan G.G. van Heutz yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Jendral yang baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan ‘membujuk’ pemerintah Hindia Belanda untuk memperingan peraturan diskriminatif terhadap para Huaqiao adalah berkat taktik bagus dan cerdik yang digunakan oleh tuan Phoa Keng Hek dan kawan-kawan yang selalu mendesak dan mengajukan keberatan kepada sang Gubernur Jendral dengan mengajukan surat petisi, mengadakan audisi dan sebagainya.
Katanya residen, aturan (diskriminatif) ini perlu dipegang kuat karena para Huaqiao adalah orang jahat yang suka mengisap darah bangsa Bumiputera. Saya rasa ini hanyalah alasan semata seperti orang yang memang berniat memukul anjing tidak akan kesulitan untuk mendapatkan sepotong kayu. Dalam hal ini memang ada orang Huaqiao yang jahat tapi tidak bisa digeneralisasikan bahwa semua Huaqiao itu jahat, hal ini akan saya bicarakan dalam tulisan saya di lain kesempatan. Sekarang saya hanya mau membicarakan sebab musabab mengapa sang residen ini begitu menaruh kebencian terhadap bangsa Tionghoa.
Dahulu saat si residen ini masih berpangkat Controleur, dia pernah melihat seorang gadis Huaqiao yang amat cantik wajahnya sehingga si Controleur ini jatuh cinta dan lantas menyuruh seseorang untuk melamar sang gadis. Tapi bapak si gadis menampik lamaran itu dan supaya tidak jadi perkara yang berkepanjangan di belakang hari maka anak gadisnya kemudian dinikahkan dengan seorang pemuda Huaqiao.
Tapi tuan Controleur yang terhormat ini merasa dirinya sangat terhina oleh bapak si gadis. Sejak itu dia tidak hanya marah kepada bapak dari anak gadis itu saja melainkan kepada semua Huaqiao karena menurut anggapannya semua Huaqiao telah berani meninggikan derajat mereka lebih daripada sang Controleur yang tak lain adalah bangsa Eropa yang menurutnya lebih mulia daripada bangsa manapun di dunia !
Er is geen grooter kwaad.
Dan lief de die verandert in haat.
Sang Controleur ini mungkin sudah lupa dan tidak bisa berpikir (karena dibutakan oleh cinta) bahwa si bapak yang ‘sopan’ itu merasa lebih baik menikahkan anak gadisnya dengan seorang pemuda biasa yang sederajat daripada dengan seorang Tuan Besar Controleur Yang Terhormat tapi menjadikan putrinya hanya sebagai gundik (istri simpanan yang tidak dinikahi secara sah).
Sekarang tuan Gubernur Jendral G.G. van Heutz telah mengeluarkan peraturan baru dimana para pejabat pemerintah Hindia Belanda dilarang untuk mempunyai gundik (nyai) atau hidup bersama dengan perempuan yang tidak dinikahi secara sah (Conoubinaat Circulaire).
Pada jaman sebelum munculnya peraturan larangan mempunyai gundik, ada beberapa pejabat terutama yang memerintah di daerah-daerah terpencil yang hidup bersama gundiknya secara terang-terangan walaupun mereka tidak menikah secara sah. Dan pada kenyataannya para gundik / nyai-nyai itu tidak jarang memegang peranan penting atas kekacauan ataupun ketertiban di daerah dimana tuannya itu berkuasa.
Beruntung bagi orang-orang yang bisa ‘mendekati’ (menjilat) hingga disukai oleh gundik seorang Controleur atau seorang asisten residen dan sebaliknya celakalah bagi orang yang dibenci atau dimusuhi gundik itu ! Ada juga seorang gundik yang begitu berpengaruh sehingga tuannya menghukum atau membebaskan seorang terdakwa di pengadilan penjara dengan menurut nasehat dari ‘setan-bantal’ itu !
Peristiwa satu pejabat daerah yang benci dan sangat memusuhi para Huaqiao hanya karena keinginannya tidak kesampaian untuk mengambil seorang gadis Tionghoa sebagai gundiknya, ini bukanlah satu-satunya sebab musabab para Huaqiao mendapat penindasan lebih berat. Ada juga pejabat daerah yang membenci para Huaqiao karena keinginannya tidak dituruti, umpamanya ia ingin meminjam uang dalam jumlah besar tapi tidak dituruti oleh Huaqiao itu.
Pada waktu penyelundupan opium banyak dilakukan di negeri ini, banyak pejabat Hindia Belanda yang mendapat banyak hasil dari kerjasama dengan para penyelundup Huaqiao bahkan lebih besar daripada gaji yang diterimanya dari pemerintah ! Itulah sebabnya para kapten Huaqiao (tidak mesti kapten, kadang malah masih letnan Huaqiao, tapi istilah ‘kapten Huaqiao’ sudah sering digunakan untuk menyebutkan pejabat Huaqiao) yang berhubungan dengan perdagangan opium biasanya mempunyai pengaruh yang besar hingga bisa ‘menjinakkan’ pejabat daerah (yang berkebangsaan Eropa) dan dianggap semacam raja di Kampung Cina. Tapi sayangnya lebih banyak kapten Huaqiao yang menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingannya pribadi daripada menolong sesama Huaqiao yang lain.

Salam hormat
HOA DJIEN
(PHOA KENG HEK)

—– ***** —–

Seperti yang dijanjikan, disini termuat satu seri kritikan yang ditulis sendiri oleh Tuan Phoa Keng Hek dengan menggunakan nama pena ‘Hoa Djien’ yang sudah dimuat dalam surat kabar Perniagaan (sekarang berubah nama menjadi Siang Po) yang bertujuan untuk membela kepentingan para Huaqiao di Hindia Belanda. Beberapa artikel ini masih kita simpan guntingannya dan ditempel dalam satu buku. Artikel ini pernah dimuat dalam Perniagaan dari tahun 1907 mulai dari nomor 50 sampai 85, tetapi tidak selalu dimuat setiap hari / nomor karena beberapa artikel tertunda pemuatannya, umpamanya dari nomor 68 melompat sampai no 73. Dalam guntingan artikel ini tidak tercatat tanggal dan bulan ketika artikel ini dimuat melainkan hanya dicatat nomor penerbitan dari surat kabar Perniagaan ini. Jika dihitung tiap harian dengan mengecualikan hari Minggu dan hari besar, maka tiap bulan kira-kira terbit 24 nomor sehingga dengan demikian bisa diperkirakan bahwa artikel Phoa Keng Hek ini dimuat kira-kira bulan Maret dan April tahun 1907.
Dari apa yang diuraikan dalam artikel itu, para pembaca pada masa itu pasti mengerti apa yang dimaksud dengan sangat jelas, sedangkan bagi para pembaca jaman sekarang barangkali ada beberapa hal yang samar atau bahkan gelap sehingga apa saja yang bisa diketahui akan diberikan sedikit keterangan berupa catatan kaki.
Jikalau kiranya tuan Phoa Keng Hek (meninggal dunia pada tahun 19 Juli 1937) masih hidup mungkin kita bisa menambahkan lebih banyak keterangan penting sehubungan dengan artikel-artikel ini karena beliau sudah berjanji hendak membantu dengan memberitahukan semua hal yang masih dia ingat. Harus dicantumkan disini bahwa banyak keterangan yang dimuat dalam Hikayat Pergerakan Tionghoa ini berasal dari tuan Phoa Keng Hek yang sampai akhir hayatnya telah membuat kita sangat kehilangan satu sumber sejarah yang sangat berharga dan tidak bisa didapatkan gantinya untuk menyempurnakan tulisan saya ini.
Semula kelihatannya tuan Phoa Keng Hek tidak mempunyai pikiran untuk membuat satu seri kritikan yang sangat panjang, ini karena artikelnya yang pertama cuma berupa seperti Surat Pembaca biasa yang dimuat dalam halaman ‘kabar biasa’ tanpa menggunakan ‘Judul Besar’ (hoofdtitel) dan artikel ini semula ditujukan kepada tuan F.D.J Pangemanann, kepala redaktur (hoofdredacteur) harian Perniagaan yang mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah Hindia Belanda terhadap suara / tulisan dari pers Melayu.
Di bawah ini ada apa yang ditulis:

(OVERDURK UIT PERNIAGAAN 1907 No. 50)
Tuan Redaktur !
Harian Perniagaan No. 48 telah memuat tulisan tuan yang berjudul ‘Sifatnya pers Europa di Hindia dan pers Melayu’ telah saya baca. Selain dari apa yang telah tuan uraikan dalam tulisan itu maka saya hendak membicarakan sedikit tentang apa yang telah dimuat dalam harian Java Bode yakni artikel yang berjudul ‘Het gele gevaar komt uit den hoek’.
Dalam artikel itu ada tersebut begini:
“Nu de regeering eidelijk en ten laaste werk is gaan maken van het subsidieeren “en inspecteeren van het chineesch onderwijs in Indie, zijn de Chineezen zelven “tegelijkertijd begonnen met om hulp aantekloppen bijhet departement van onderwijs in “het land van hun oorsprong. En aan dien rupstem is maar al te gretig gehoor verleend.
“De vereeniging Tiong Hoa Hwee Kwan is namelijk, “aangenaam” verrast “geworden, naar men segt, door de mededeeling, dat de Chineesche regeering voor hare “rekening een inspecteur van onderwijs naar Java had algeevardigdm die zich hier zal “onledig houden met het inspectereen der scholen der vereeniging, ten einde meer eenheid “tebrengen in het onderwijs, dat daar gegeven wordt.
“En deze inspecteur is, gelijk wij gisteren meldden, reeds aangekomen.”

Yang artinya hampir seperti ini :
“Sekarang pemerintah sedang diyakinkan untuk memberikan subsidi dan inspeksi ‘untuk mengajarkan pelajaran bahasa mandarin di Hindia Belanda dimana pada saat bersamaan para Huaqiao sendiri sedang mengusahakan hal itu’ dengan meminta pertolongan pada departemen pendidikan di tanah asalnya (Tiongkok). Dan permintaan ini ‘dikabulkan dengan senang hati’ (oleh pemerintah Tiongkok). Kata orang perkumpulan THHK ‘merasa sangat senang karena mendapat kabar bahwa pemerintah Tiongkok (pada masa itu adalah dinasti Qing) telah menyiapkan dalam anggaran belanjanya untuk mengirim satu orang pengawas pendidikan ke pulau Jawa yang akan mengurus dan memeriksa sekolah-sekolah yang dikelola THHK supaya nantinya bisa diperoleh satu standar tentang sistem pengajaran di sekolah-sekolah itu.
Dan pengawas pendidikan yang kita maksudkan itu sekarang sudah datang (ke pulau Jawa).”

Karena itu disini saya hendak menyatakan bahwa salah sekali jika Java Bode menyatakan bahwa ‘para Huaqiao sendiri sedang mengusahakan hal itu dengan meminta pertolongan pada departemen pendidikan di tanah asalnya’.
Sebenarnya THHK sudah mulai mengusahakan (pemberian pendidikan kepada para Huaqiao) dan meminta pertolongan pada perkumpulan ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’, suatu perkumpulan yang tujuannya antara lain adalah memajukan pengajaran bahasa Belanda di Hindia Belanda. Perkumpulan itu sendiri sudah menyatakan bersedia untuk membantu pada THHK, tapi karena tidak punya kekuatan (dan takut kepada pemerintah Belanda yang justru menerapkan ‘kebijakan’ untuk terus membodohkan negeri yang dijajahnya dengan tidak memberikan pendidikan kepada rakyatnya) maka tidak ada kegiatan apapun yang diberikan perkumpulan itu kepada THHK.
Sedang dari pihak pemerintah Hindia Belanda, THHK sudah meminta ijin dengan mengajukan surat petisi agar diperbolehkan mengadakan undian / lotere uang yang besarnya f 250.000 supaya dengan keuntungan dari lotere ini, THHK bisa berdiri lebih kuat dan bisa memberi pelajaran dalam bahasa Belanda pada anak-anak di sekolah-sekolah yang dikelola THHK. Atas surat petisi ini, pemerintah memberi balasan dimana THHK baru akan mendapat ijin jikalau surat petisi yang sudah diajukan itu ditarik pulang kembali lalu memasukkan surat petisi lain untuk mengadakan lotere hanya sebesar f 10.000 sehingga dari sini keuntungan yang diperoleh kira-kira cuma f 4.000, ini satu jumlah yang terlalu kecil bahkan untuk serbet sekalipun. Atau jika THHK tidak suka mengadakan lotere sebesar f 10.000, maka dia harus menunggu sampai dapat giliran mengadakan lotere f 250.000.
Pada masa itu lotere dengan hadiah utama f 100.000 Cuma diadakan setiap tahun sekali dan karena permintaan dari banyak pihak untuk mengadakan lotere itu selalu banyak menumpuk dan kebanyakan diajukan oleh perkumpulan amal orang Belanda, maka THHK harus menunggu sampai beberapa belas tahun untuk mendapatkan giliran. Sedang untuk lotere kecil sebesar f 10.000 dengan hadiah utama sebesar f 3.000 atau f 2.500 menghasilkan keuntungan bersih kira-kira f 4000 lebih gampang pengajuannya dan ada beberapa cabang THHK yang pernah mengajukan dan mendapat ijin antara lain THHK Buitenzorg.
THHK segera membalas dan mengatakan tidak suka mengadakan lotere jika besarnya hanya f 10.000 dan memilih menunggu gilirannya saja. Tapi setelah menunggu hingga 5 sampai 6 tahun, belum juga ada satu keputusan apapun tentang surat petisi itu. Karena itulah THHK menganggap bahwa surat petisi yang diajukannya itu sebenarnya ditolak secara diam-diam oleh pemerintah. Dengan kata lain pemerintah Hindia Belanda tidak ada niat sedikitpun untuk membantu THHK memajukan pendidikan bagi para Huaqiao !
Pada bulan Mei tahun 1906, perkumpulan-perkumpulan pengelola sekolah Huaqiao di seluruh Jawa telah mengadakan sebuah konferensi besar di kota Semarang. Dalam konferensi itu dibicarakan suatu daya upaya agar sekolah-sekolah Huaqiao di Hindia Belanda ini bisa mempunyai satu standar pengajaran seperti halnya sekolah-sekolah pemerintah di seluruh Hindia Belanda.
Yang dimaksudkan disini adalah Hak Boe Tjing Hwe yang didirikan sesudah cabang-cabang THHK mengadakan konferensi di Semarang tahun 1906 dimana Tuan Phoa Keng Hek sendiri turut hadir sebagai wakil dari THHK Batavia.
Maka dalam konferensi itu telah diambil suatu keputusan untuk meminta pertolongan pada Rajamuda di Canton – bukan pertolongan dalam bentuk uang/dana – melainkan minta tolong agar dicarikan seseorang yang pandai untuk dijadikan pengawas pendidikan (inspecteur onderwijs) yang akan memberlakukan satu aturan/standar bagi sekolah-sekolah Huaqiao di Hindia Belanda ini. Nantinya gaji pengawas pendidikan ini sekaligus ongkos jalannya yang ditaksir kira-kira f 400 sebulan akan dipikul bersama oleh sekolah-sekolah Huaqiao ini menurut kekuatan masing-masing, misalnya jika satu guru bergaji f 7 sebulan, maka sekolah yang mempunyai 2 guru diharuskan membayar 2 x f 7 = f 14, sedang sekolah yang mempunyai 4 orang guru juga harus membayar 4 x f 7 = f 28 setiap bulannya.
Pengawas pendidikan ini sudah lama datang di pulau Jawa dan sudah melaksanakan tugasnya untuk menginspeksi sekolah-sekolah Huaqiao di Hindia Belanda ini, jadi bukan baru datang seperti yang dimuat dalam Java Bode. Sedangkan pengawas pendidikan yang baru datang tak lain adalah tuan Tan Hwa, pengawas kedua yang baru tiba di Surabaya.
Pengawas Pendidikan yang pertama adalah tuan Wang Fung Cheang (Ong Hong Siang) yang tiba dan tinggal di Batavia. Karena satu orang pengawas pendidikan saja terlalu berat untuk menginspeksi begitu banyak sekolah Huaqiao dari Padang sampai ke Menado, maka dari Tiongkok kemudian dikirim lagi pengawas kedua yakni Tan Hoa yang ditempatkan di Surabaya dan tugasnya cuma meliputi wilayah Jawa Timur dan pulau-pulau sebelah Timur Hindia Belanda hingga ke Menado.
Tuan Wang Fung Cheang yang telah bertugas dan mengetahui keadaan kas dari sekolah-sekolah Huaqiao amat menyedihkan ibarat kalender harian yang setiap hari disobek satu persatu hingga sampai bulan desember, tetapi tidak pernah ditambah kertas. Karena iba hatinya melihat hal ini, Wang Fung Cheang dengan kemauan sendiri telah mengajukan surat petisi kepada Liang Kong Tjong Tok dengan permintaan agar pemerintah Tiongkok (saat itu pemerintah dinasti Qing) membantu sekolah-sekolah para Huaqiao di Hindia Belanda ini.
Liang Kong Tjong Tok adalah gelar kehormatan dari rajamuda Guangdong dan Guangxi yang saat itu dijabat oleh Zine Excelientie Gim Tjoen Soan.
Permohonan ini dengan segera dikabulkan dan segera setelah itu sekolah-sekolah Huaqiao di Hindia Belanda dibebaskan dari kewajiban untuk membayar gaji pengawas pendidikan asal Tiongkok ini karena gaji Wang Fung Cheang akan dibayar oleh pemerintah Tiongkok.

Tentang masalah pengiriman 21 orang murid untuk belajar ke kota Nanking, Tiongkok, ini juga bukan kemauan dari para Huaqiao di Hindia Belanda ini melainkan karena rekomendasi dari Tai Djin Tjian Soen dan sekretarisnya Tang Hong Hoei yang pernah berdiam disini lalu mengurus hal ini dengan mengirim telegram kepada utusan Tiongkok di Den Haag dan kepada Rajamuda Toan Hong.
Toan Hong (Tuan Fang) adalah Rajamuda Dua Jiang yakni propinsi Zhejiang dan Jiangsu yang berkedudukan di Nanking. Dialah yang mendirikan Khay Lam Hak Tong yang bertujuan menerima murid-murid Huaqiao dari Nanyang (negeri-negeri di sebelah selatan Tiongkok).
Kemudian diperoleh keputusan dimana anak-anak Huaqiao itu boleh datang dan meneruskan pendidikan di Nanking dengan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Tiongkok. Tidak hanya biaya pendidikan yang ditanggung, ongkos tempat tinggal, makan dan pakaian juga ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Tiongkok. Sedang orang tua murid ini boleh juga mengirim uang saku tiap bulan untuk si anak, paling banyak f 10, itupun jika mereka suka melakukannya.

Pada bagian akhir Java Bode disebutkan : Apa sekarang belum saatnya bagi pemerintah (Hindia Belanda) untuk mengambil satu ketentuan tentang apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam urusan pemerintah Tiongkok, dan dianjurkan untuk mengusir pulang dengan manis para pengawas pendidikan yang berasal dari Tiongkok itu !
Ucapan tidak senang hati semacam ini seharusnya lebih pantas dan wajar jikalau Java Bode juga keluarkan dalam masalah anak-anak Bumiputra yang pergi belajar ke negara Turki dengan tujuan menjadi pegawai disana. Bukankah ini lebih tepat karena pemerintah Hindia Belanda bahkan membantu mengurus dan menolong bangsa Bumiputra dan melindunginya dalam segala perkara ibarat seorang ibu kandung terhadap anaknya ? Dan bukankah aneh bahwa negara Turki bukanlah negara asal orang-orang Bumiputera (terutama suku Jawa) dan Sultan Abdul Hamid juga bukan raja dari orang-orang Jawa. Bukankah demikian tuan Redaktur Java Bode yang terhormat ?
Adapun kegiatan untuk mengirim anak-anak Jawa ke Turki sebenarnya bukanlah didasari dengan keputusan politik ataupun kepentingan pendidikan semata melainkan karena hal ini berkaitan dengan agama Islam yang dipeluk sebagian besar orang Jawa. Pada masa itu di Turki muncul gerakan Pan Islamisme dan Sultan Abdul Hamid dari Turki berkeinginan menjadi khalifah (pemimpin umat) atu wakil Nabi yang mengepalai semua umat Islam. Ia telah menyerukan kepada semua orang Islam di seluruh dunia agar datang belajar di Turki dan akan diterima juga untuk menjadi anggota pada angkatan perang Turki sehingga bisa membantu membela bendera Islam !
Pengiriman siswa ke Turki (yang seharusnya dilarang karena alasannya yang tidak tepat) ini tentu sangat berlainan dengan keadaan para Huaqiao di Hindia Belanda ini yang meskipun sudah berdiam lama di negeri ini sampai 10 hingga 20 generasi sehingga sudah tidak ingat lagi kepada tanah asalnya (Tiongkok), sudah lupa dan tidak mengenal akan bahasa nenek moyangnya (bahasa mandarin), pendek kata hidup dan matinya para Huaqiao itu tentu berada di negeri ini tapi nyatanya malah diperlakukan sebagai ‘bangsa asing’ (vreemde oosterling) dan harus hidup dibawah tekanan hukum diskriminatif yang dibuat khusus untuk menindas para ‘bangsa asing’ ini …..
Artikel ini sebenarnya masih ada beberapa kalimat lagi sebagai penutup. Tapi ketika hendak ditempelkan menjadi kliping ternyata guntingan kecil di akhir artikel ini telah hilang hingga tidak ketahuan lagi bagaimana bagian akhir artikel ini.

—– ****** —–

Pada masa itu umumnya surat kabar berbahasa Belanda mempunyai haluan Anti-Tionghoa, tetapi harian Java Bode di Batavia dan Locomotief di Semarang (dipimpin oleh jurnalis Vierhout) adalah yang paling keras menyuarakan Anti-Tionghoa. Tuan Phoa Keng Hek sering membantah artikel anti Tionghoa dengan menulis artikel bantahan yang tidak hanya dimuat dalam harian Perniagaan melainkan juga dalam surat kabar Het Nieuws van den Dag yang dipimpin oleh jurnalis F.K. Wybrands yang merupakan sahabat baiknya.
Persahabatan antara tuan Phoa Keng Hek dengan Kepala Redaktur dari harian Het Nieuws van den Dag, yang sering berkunjung ke rumahnya di Telukpucung, ternyata memberikan kebaikan besar bagi para Huaqiao sebab dengan berdasarkan artikel yang jelas dari tuan Phoa Keng Hek dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan, tuan Wybrand jadi bisa menulis artikel tentang para Huaqiao dengan cukup benar dan adil, tidak melantur seperti kebanyakan surat kabar-surat kabar berbahasa Belanda yang lain.
Pers berbahasa Melayu pada masa itu masih terlalu lemah untuk membela kepentingan penduduk berkulit berwarna, karena itulah tuan Phoa Keng Hek mengerahkan segala daya upaya termasuk menjalin persahabatan dengan jurnalis Belanda itu. Jadi bisa dikatakan ini adalah suatu tindakan yang cerdik dan memberikan banyak faedah.
Sebenarnya harian Het Nieuw van den Dag mempunyai hubungan yang erat dengan gerakan I.E.V. yakni surat kabar berbahasa belanda yang dulu paling maju dan populer di Jawa Barat dan tuan Wybrands ini dulu terkenal sebagai salah satu jurnalis yang paling berani dan tajam buah kalamnya. Walaupun sebenarnya harian yang dipimpinnya ini tidak bisa dibilang ‘pro-Huaqiao’, tapi pertimbangannya dalam memuat artikel-artikel tentang Huaqiao bisa dikatakan tidak berat sebelah atau ngawur hanya karena berdasarkan sikap anti-Tionghoa saja.
Belakangan sesudah tuan Wybrands tua meninggal dunia dan telah banyak surat kabar belanda yang lebih memahami keadaan para Huaqiao yang terus ditindas dan akhirnya berubah haluan dengan membela kaum Huaqiao dengan lebih ‘adil’. Tapi ironisnya, justru harian Het Nieuws van den Dag yang berubah haluan menjadi anti-Tionghoa setelah kematian Wybrands, ini mungkin karena pengaruh gerakan I.E.V. yang memandang para Huaqiao sebagai saingan bagi para Belanda peranakan atau biasa dikenal dengan istilah Indo (Eropa).

Di bawah ini dimuat lagi artikel tuan Phoa Keng Hek dalam harian Perniagaan tahun 1907 nomor 55.

Kritikan XI, Keadaan Kaum Huaqiao di Hindia Belanda
Tuan Redaktur !
Menyambung artikel saya yang dimuat dalam Perniagaan no. 50, maka dengan ini saya hendak memenuhi janji saya untuk menulis lebih panjang mengenai keadaan kaum Huaqiao di Hindia Belanda ini.
Saya harap tuan bisa menolong dengan mencarikan cara supaya artikel saya yang terdahulu dan juga artikel ini bisa diketahui oleh (redaktur) hari Java Bode dan jika mungkin surat kabar berbahasa Belanda yang lain, sebab apapun fakta yang saya ungkapkan (di harian berbahasa melayu ini), tetapi tidak disuarakan oleh para saudara kita yang berkulit pulit (pers berbahasa Belanda) maka hal ini tidak akan menarik perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Ini tidak bisa disangkal bahwa suara saudara kita yang berkulit putih lebih didengar dan diperhatikan daripada suara yang berkulit hitam (pers berbahasa melayu), bukankah demikian tuan Redaktur ? Atau tuan ingin mendapat bukti akan hal ini ?
Baiklah akan saya berikan bukti !
Beberapa minggu yang baru lalu, surat kabar Java Bode telah mengabarkan tentang pengiriman beberapa murid dari sekolah THHK ke Tiongkok untuk melanjutkan pendidikan di kota Nanjing atas usaha Taiyin Tjian Soen. Begitu berita ini dimuat, dengan segera para pengurus THHK Batavia mendapat panggilan untuk menemui Kanjeng Tuan Direktur O.E.N. guna memberikan keterangan tentang berita yang dimuat dalam harian Java Bode.
Dari peristiwa ini saja orang bisa mengetahui bahwa begitu THHK didirikan, pemerintah Hindia Belanda telah mengadakan pengawasan ketat terhadap segala gerakan dan tindakan dari THHK. Ketika peristiwa artikel Java Bode ini terjadi, Direktur Bidang Pendidikan yang saat itu dijabat oleh Mr. Pott langsung meminta penjelasan dari para pengurus THHK mengenai apa yang dimuat dalam Java Bode itu. Kesempatan ini tentu saja tidak disia-siakan oleh tuan Phoa Keng Hek, selaku Presiden THHK untuk mengingatkan bahwa selama ini pemerintah Hindia Belanda kurang memperhatikan (jika tidak mau dikatakan sengaja menelantarkan) perihal pendidikan bagi anak-anak Huaqiao di Hindia Belanda ini.
Coba jika si saudara berkulit hitam (pers berbahasa Melayu) yang ‘berteriak’ hingga mencapai setengah ketinggian langit masih juga belum ada yang memperhatikan. Mungkin jika ‘teriakan’nya ini sudah menembus langit, dimana ada orang yang menuntut tentang ‘teriakan’ itu barulah ada pejabat pemerintah yang mau mengurus masalah ini. Tapi para pembaca jangan salah mengartikan istilah ‘mengurus’ disini, sebab yang diurus bukanlah benar atau tidaknya teriakan itu melainkan hanya dicari-cari alasan apakah ada celah untuk memvonis bahwa ‘teriakan’ itu telah melanggar UU pers atau tidak.
Tuan masih ingin bukti yang lain ? Bagaimana dengan masalah Pemerintah Daerah Bandung kontra Redaksi Perniagaan, Sekretaris II Nie Liang Soei kontra Redaksi Perniagaan dan lain-lain ?
Nie Liang Soei adalah sekretaris 2 dari Kong Koan Batavia yang saat itu diketuai oleh Mayor (Huaqiao) Tio Tek Ho yang tadinya menunjukkan simpati dan menerima pengangkatan sebagai anggota kehormatan dari THHK. Tapi Tio Tek Ho belakangan berubah sikap menjadi ‘anti’ pada THHK karena dia telah terpengaruh oleh hasutan dari sekretarisnya ini. Beberapa kali perbuatan yang tidak pantas dari Nie Liang Soei telah diusik dan dibeberkan dalam harian Perniagaan yang ketika itu menjadi semacam alat dari THHK Batavia. Akibat pengaduan ini redaksi Perniagaan pernah dikenakan delik pers (persdelict). Masalah korupsi dan perbuatan jahat Nie Liang Soei ini telah diuraikan pada bab IV. Sedang tentang masalah Bandung kontra Redaksi Perniagaan kita sudah tidak ingat lagi pokok permasalahannya.

Bagaimana sudah diungkapkan, bangsa Jawa mendapat perlindungan dari pemerintah Hindia Belanda ibarat seorang anak mendapat perlindungan dari ibunya, dimana pemerintah menyediakan sekolah desa, sekolah priyayi, sekolah dokter jawa, sekolah landbouw, welvaart commissie dan lain-lain.
Sekolah-sekolah yang disebutkan diatas memang hanya diperuntukkan bagi bangsa Jawa dan tidak menerima anak-anak Huaqiao untuk belajar disana. Welvaart Commissie didirikan dengan tujuan mencari cara untuk meningkatkan dan memperbaiki kedudukan orang pribumi (untuk melawan bangsa asing lain tapi tetap saja dibawah bangsa Eropa yang menjajah mereka).
Perlakuan seperti ini (terhadap bangsa Bumiputera) mungkin cukup pantas untuk didapatkan bangsa Jawa dan kita para Huaqiao Tidak Boleh Mempunyai Rasa Iri Hati karena kita sadar bahwa kita dianggap sebagai bangsa (asing) yang menumpang. Karena itulah kita harus berusaha sendiri untuk mencari cara agar kita juga bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Bukankah sudah begitu lama kita tidak pernah mendapatkan pertolongan dari pemerintah Hindia Belanda (yang memang sengaja menindas para Huaqiao), maka apapun keperluan kita, kita harus mencarinya sendiri dengan cara kita sendiri (tanpa perlu lagi memohon-mohon bantuan dari pihak lain).
Harian Java Bode dan surat kabar berbahasa Belanda yang lain dikemudian hari juga ‘mengingatkan’ pemerintah Hindia Belanda yang telah sekian lama membiarkan (dengan niat sengaja tentunya) terbengkalainya pendidikan anak-anak Huaqiao itu. Mereka ‘mengingatkan’ bahwa kaum Huaqiao itu sudah mulai bergerak (memajukan pendidikan kaumnya) dan bahkan hampir mendapatkan bantuan dari negeri leluhurnya (Tiongkok) dimana ada beberapa pembesar dari Tiongkok yang datang ke Hindia Belanda untuk membantu meningkatkan pendidikan anak-anak Huaqiao. Maka Java Bode bahkan meminta agar para pembesar dari Tiongkok itu DIUSIR dengan cara manis agar pulang kembali ke Tiongkok.
Peringatan Java Bode ini bukan ditujukan agar pemerintah Hindia Belanda sadar akan kewajibannya terhadap kaum Huaqiao yang merupakan warga negaranya melainkan karena khawatir hubungan antara kaum Huaqiao dengan negeri leluhurnya akan semakin dekat dan pada saat bersamaan menjauh dari pemerintah Belanda. Jadi peringatan ini semata-mata karena perasaan dengki dan khawatir terhadap kemajuan kaum Huaqiao. Tapi karena kaum Huaqiao tampaknya sudah bergerak sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah (dan tampaknya usaha untuk memajukan pendidikan ini akan berhasil), maka Java Bode mulai memperingatkan pemerintah Hindia Belanda agar cepat-cepat ‘mencuri jasa’ dari pemerintah Tiongkok dengan mengusir para pembesar Tiongkok dengan manis lalu berpura-pura mengambil alih tugas membantu kaum Huaqiao sehingga merekalah yang kelak dianggap berjasa, padahal jelas-jelas sejak ratusan tahun yang lalu pemerintah Hindia Belanda sebenarnya menginginkan kaum Huaqiao tetap terbelakang dan bisa terus ditindas.
Kejadian ini dapat diumpamakan sebagai berikut : Seorang ayah mempunyai 2 anak kandung yakni A dan B serta seorang anak tiri C yang masing-masing diperlakukan sangat berbeda satu sama lain. A dan B boleh bergerak dengan leluasa di dalam rumah maupun di halaman serta boleh tinggal dimanapun dia suka. Tapi si C mesti tinggal di satu lokasi yang sempit dan telah ditentukan oleh si ayah, selain itu si C juga tidak boleh keluar dari lokasi itu jika tidak mendapat ijin si ayah, dimana jikalau si C berani melanggar itu perintah maka ia akan mendapatkan hukuman badan ataupun denda.
Jikalau si A sakit lalu meminta agar si C boleh menemaninya, kadang-kadang sang ayah bisa menjawab, “Tidak ! Kamu C hanya boleh tinggal di tempat sempit itu ! Tidak boleh keluar dari situ !” Di dalam rumah ini lalu diadakan sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan atau keahlian bertukang. Si C kadang boleh ikut masuk sekolah tapi dengan cara yang dipersulit dan harus membayar uang pendidikan yang sangat mahal, sedangkan si A dan B bahkan kadang diberi cuma-cuma / gratis. Lalu untuk merawat rumah tangga, si C tidak pernah ketinggalan dan bahkan diwajibkan untuk ikut sedangkan A dan B kadang dibebaskan dari kewajiban membantu. Untuk uang belanja, A dan B hanya dipungut sebesar 2 rupiah sedang si C harus membayar 4 rupiah (dua kali lipat). Berjudi dan menghisap ganja, dua perbuatan yang bisa membawa celaka dan bencana ini justru diperbolehkan untuk dilakukan oleh si C dengan syarat dia harus membayar uang ‘keanggotaan’ pada si ayah dan dia juga harus menjaga agar kedua saudaranya yakni si A dan B agar tidak sampai ikut berjudi. Jikalau kedapatan si A atau B ikut berjudi, maka si C lagi yang mendapat labrakan dari si ayah.
Sudah jelas bahwa si ayah yang ‘pilih kasih’ ini tak lain adalah Pemerintah Kolonialis Belanda, si A adalah bangsa Eropa, si B adalah bangsa Bumiputera dan si C adalah para Huaqiao. Pada kenyataannya memang demikianlah ‘kebijakan’ dari pemerintah modern Belanda yang sangat berperi kemanusiaan dan beradab.
Ada satu perkara lain yang hendak saya utarakan disini yakni perbedaan antara si A dan si B dalam hal hukuman. Jikalau keduanya melakukan kesalahan yang sama beratnya maka si A akan diikat tangannya saja sedangkan si B harus diperberat dengan cara dipukul rotan dan lain sebagainya.
Ada kalanya suatu ketika si A merasa kasihan kepada si C dan ‘mengingatkan’ sang ayah yang telah berlaku keterlaluan dalam merawat anak tirinya itu, sebab si A tahu benar bahwa sekalipun si C hanyalah seorang anak tiri, tapi dia sudah berlaku seperti anak kandung dimana si C bahkan sudah lupa pada ayah kandungnya dan bicaranya-pun sudah tidak menggunakan bahasa kakek moyangnya (dari ayah kandungnya) melainkan menggunakan bahasa yang sama dengan si A dan B.
Tentang bahasa (mandarin) yang sudah dilupakan (si C) ini, tuan Phoa Keng Hek hanya mendasarkan pendapatnya dengan fakta yang umum ditemui di Jawa Barat pada masa itu. Saat itu Huaqiao totok sekalipun jika berbicara dengan istri dan anak-anaknya selalu menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan Huaqiao peranakan yang cukup berpendidikan sekalipun bisa berbicara dalam bahasa Hokkian dan membaca huruf mandarin dengan baik, tapi jumlahnya sangat sedikit dan dari yang sedikit itu sulit sekali didapatkan seseorang yang bisa mengarang dalam bahasa mandarin dengan baik.
Lama kelamaan si C merasa kurang senang sebab jikalau dia diam saja dan pasrah dengan perlakuan si ayah ini sudah barang tentu dia serta keturunannya akan musnah binasa, karena itulah dengan usahanya sendiri si C mulai mencari cara supaya bisa diakui kembali oleh ayah kandungnya. Dan ayah kandung si C setelah melihat semua tanda yang ada dalam badan si C akhirnya mulai sadar akan keberadaan anaknya dan mulai tampak tanda akan mengakui anaknya yang telah sekian lama ‘hilang’ itu.
Ketika si A mengetahui hal ini, dia lantas memberitahu kepada ayahnya dan berkata, “Celaka Ayah, sungguh celaka jika si C bisa bertemu kembali dengan ayah kandungnya (lalu meninggalkan kita). Apalagi ayah kandung si C itu telah berlaku lancang dengan mulai berani mengakui si C sebagai anaknya. Lalu apa akal kita untuk mencegah hal ini ? Tak ada cara selain kita pukul saya kepada ayah kandung si C itu biar mampus.”
Nah tuan Redaktur, bolehkan saya samakan sikap Java Bode ini dengan sikap si A yang tersebut dalam perumpamaan diatas ?

Tentang kedatangan kanjeng tuan Direktur O.E.N dalam sekolah-sekolah yang dikelola THHK, silahkan tuan mencari tahu hal dan nanti akan saya bicarakan di lain waktu.

Salam hormat,
HOA DJIEN

—– ***** —–

Bab VII
Hasil-hasil yang Didapat oleh Tiong Hoa Hwe Koan
Bagi penduduk Huaqiao pada umumnya

Dari apa yang telah dituturkan pada bab-bab sebelumnya, bisa dilihat bagaimana ketika perkumpulan THHK baru didirikan kedudukan kaum Huaqiao di Hindia Belanda ini berada dalam keadaan sangat buruk lantaran :
1. Adanya beberapa aturan kuno dari jaman Oost Indische Compagnie yang bersikap diskriminatif dan menindas dengan keras pada bangsa-bangsa asing dari timur (Vreemde Oosterlingen) dimana para Huaqiao termasuk didalamnya (dan merupakan korban yang paling utama) seperti yang diuraikan dalam kritikan-kritikan tuan Phoa Keng Hek yang dimuat dalam harian Perniagaan dan beberapa diantaranya telah diuraikan pada bab VI.
2. Dalam kalangan Huaqiao sendiri belum tampak adanya kesadaran umum untuk membela hak dan kepentingan kaum Huaqiao apalagi usaha untuk memperbaiki kedudukan mereka sebagai warga negara di Hindia Belanda ini. Sebaliknya malah ada sekelompok pemuka-pemuka Huaqiao yang merupakan ‘pedagang resmi’ opium yang cukup berpengaruh karena merangkap jabatan sebagai ‘kapten Huaqiao’ lalu mendukung dijalankannya aturan surat ijin melintas (pas) dan aturan ‘Kampung China’ dengan tujuan agar mereka bisa dengan mudah menindas para penyelundup opium kecil (smokkel) yang tidak berijin dan ‘mencuri’ sedikit keuntungan mereka sebagai ‘pedagang resmi’ yang mendapat ijin pemerintah Hindia Belanda.
3. Belum ada satu perkumpulan Huaqiao yang bekerja di bidang sosial yang bertujuan memperbaiki nasib kaum Huaqiao pada umumnya. Saat itu kebanyakan perkumpulan Huaqiao seperti Tian Di Hui (Triad) yang tujuan utamanya adalah tolong menolong dalam urusan pemakaman lalu kebanyakan berubah menjadi sumber kekacauan, pertengkaran, pemerasan dan bahkan menjadi bandar judi dan lain-lain yang justru merusak masa depan kaum Huaqiao itu sendiri.
4. Diterlantarkannya soal pendidikan, sehingga anak-anak Huaqiao bukan saja tidak mendapatkan pelajaran bahasa Belanda bahkan pelajaran bahasa Mandarin juga tidak begitu diperhatikan karena diserahkan pada guru-guru ‘tidak resmi’ yang mengajar menurut sistem kuno dimana anak-anak Huaqiao yang setiap hari belajar sejak jam 5 pagi hingga jam 5 sore hingga beberapa tahun lamanya tapi tidak mendapatkan hasil apapun yang berfaedah (tidak bisa menguasai bahasa mandarin dengan benar).
5. Tidak ada gerakan yang bersifat massal untuk memelihara kerukunan dan persatuan sesama Huaqiao, menolong orang sakit, membela kaum miskin ataupun memberantas perlakuan sewenang-wenang dan sebagainya.
6. Tidak nampak adanya pergerakan diantara para pemuda Huaqiao, dalam kadar apapun, yang bertujuan meningkatkan kesehatan tubuh atau menambah pengetahuan di luar pelajaran sekolah. Jadi aktivitas para pemuda Huaqiao pada masa itu banyak yang salah sasaran seperti mendirikan geng, belajar menari atau paling bagus belajar ilmu bela diri tapi pada akhirnya digunakan untuk bergabung dengan perkumpulan Triad dan menjadi tukang berkelahi di jalanan yang pada akhirnya merugikan kaum Huaqiao sendiri.
7. Menjalarnya sikap Percaya Takhayul akibat tercampurnya adat istiadat Tionghoa dan agama Khonghucu dengan kepercayaan dan adat istiadat pribumi yang biasanya dibawa oleh perempuan bumiputera yang dinikahi oleh lelaki Huaqiao. Akibatnya aturan pernikahan, kematian dan lain-lain menjadi sangat kacau, ruwet, boros dan merepotkan bagi generasi Huaqiao berikutnya. Adanya kebiasaan dari perempuan bumiputera untuk mengadakan sedekah Maulud (Nabi Muhammad SAW), memuja tempat-tempat yang diianggap keramat, percaya pada dukun-dukun dan sebagainya yang pada akhirnya bercampur dengan kebiasaan orang Tionghoa pada umumnya (baca : agama rakyat yakni campuran agama Khonghucu, Buddha dan Dao) untuk menghormati dan memuja para leluhur, para dewa dan lain-lain.

Tiong Hoa Hwe Koan adalah perkumpulan Huaqiao pertama dan satu-satunya yang mencoba memperbaiki keadaan yang semakin memburuk ini. Adapun hasil dari perkumpulan THHK yang tidak bisa dibantah antara lain :
a. Anak-anak Huaqiao mendapatkan pelajaran bahasa mandarin dengan sistem pengajaran modern yang dipimpin oleh guru-guru yang berkompeten. Dan gerakan mendirikan sekolah-sekolah modern ini dengan cepat menyebar ke seluruh Hindia Belanda dengan cepat bagaikan jamur di musim hujan.
b. Pemerintah Belanda akhirnya terpaksa mendirikan HCS dan membuka pintu sekolah-sekolah lain yang selama ini tertutup bagi anak-anak Huaqiao.
c. Walaupun tidak sepenuhnya berhasil, tapi nampak adanya beberapa perubahan dalam adat istiadat dan kebiasaan para Huaqiao yang bersifat mengurangi pelbagai keruwetan.
d. Membangkitkan kembali perhatian para Huaqiao terhadap ajaran agama Khonghucu.
e. Membangkitkan perasaan nasionalisme dan adanya gerakan merapat pada tanah leluhur (Tiongkok).
f. Menganjurkan pemuda-pemuda Huaqiao agar lebih giat bergerak dalam bidang olahraga, sosial dan lain-lain. Perkumpulan Olahraga Huaqiao yang pertama yakni Zhong Hua Yin Dong Hui di Batavia (sekarang berubah nama menjadi U.M.S.) telah didirikan oleh para pemuka dan guru-guru sekolah THHK Batavia. Perkumpulan Xiong Di Hui yang didirikan oleh beberapa pemuda di Buitenzorg, semula bertujuan untuk mengikuti tindakan dari THHK ini.
g. Munculnya kesadaran dari Pemerintah Belanda (walaupun ini mungkin terpaksa dilakukan dan bukannya dengan sukarela dilakukan oleh penjajah ini) untuk menghapuskan atau sekedar merubah aturan-aturan diskriminatif yang menyusahkan bangsa asing dari Timur dan mengurangi beberapa perbedaan yang sangat menyolok mata.
h. Memberi kesadaran kepada kaum wanita Huaqiao untuk ikut ambil bagian dalam pergerakan sosial dan pendidikan sebab sekolah-sekolah yang dikelola THHK juga mengajarkan olahraga, gimnastik, pekerjaan tangan, musik dan lain-lain pada murid-murid perempuannya. Mereka inilah yang belakangan menjadi pemimpin atau penganjur dari pergerakan kaum perempuan.
i. Gerakan THHK ini juga memicu kebangkitan kaum Bumiputra untuk menirunya dan kemudian mendirikan perkumpulan ‘Daya Upaya’ di Batavia yang mengandung tujuan seperti THHK hingga akhirnya mendirikan ‘Budi Utomo’ yang kemudian menjalar menjadi pergerakan nasional Indonesia !
j. Majunya bangsa Tionghoa dalam bidang jurnalistik dan penerbitan majalah-majalah agama Khonghucu. Selain berdirinya harian Perniagaan (sekarang bernama Siang Po) yang merupakan alat dari THHK Batavia, muncul juga surat kabar-surat kabar mingguan yang bertujuan menyiarkan ajaran agama Khonghucu. Ini segera disusul dengan terbitnya pelbagai media lain seperti : Li Po dan Tiong Hoa Wie Sin Po di Bogor, Ik Po di Solo, Loen Boen di Surabaya dan lain-lain.
k. Membangkitkan kembali perhatian pemerintah Tiongkok (awalnya pemerintah dinasti Qing [1644 – 1912] dan dilanjutkan oleh Republik Tiongkok [1912-1949]) terhadap para Huaqiao di Nanyang (negeri-negeri di sebelah selatan Tiongkok termasuk Hindia Belanda), hingga hampir setiap tahun dikirim utusan dari Tiongkok untuk menilik keadaan para Huaqiao dan beberapa kali juga dikirim kapal-kapal perang, pengawas pendidikan serta didirikannya Khay Lam Hak Tong, universitas khusus bagi anak-anak Huaqiao yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dimana biaya pendidikannya bahkan ditanggung oleh pemerintah Tiongkok. Juga ada beberapa tindakan dari pemerintah Tiongkok yang bersifat membela dan melindungi kepentingan kaum Huaqiao.
l. Keinginan untuk bersatu atau bekerjasama antar sesama Huaqiao yang tadinya hidup di ‘kampung China’ masing-masing, ini bisa dilihat dari konferensi tahunan yang diadakan oleh Hak Boe Tjong Hwe yang belakangan ditiru oleh perkumpulan lain seperi Chung Hsioh, Xiong Di Hui dan lain sebagainya.

Melihat begitu besar hasil yang didapat oleh THHK ini baik secara langsung ataupun tidak langsung (bersifat sebagai pemicu gerakan yang lain), maka akan kurang betul dan sangat salah jika ada orang yang mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh THHK ini adalah satu kegagalan (atau kesia-siaan) belaka.
Bagi para Huaqiao yang hidup di masa sekarang mungkin beranggapan bahwa sekolah-sekolah yang dikelola THHK dan mengajarkan bahasa mandarin itu jauh dari memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan mereka karena kini telah ada sekolah-sekolah negeri berbahasa Belanda yang bisa dimasuki oleh anak-anak Huaqiao. Tetapi bahkan untuk standar masa ini masih harus dipertanyakan apakah pelajaran bahasa Belanda itu telah cocok dan bisa memenuhi kepentingan pada Huaqiao di Hindia Belanda ini ?
Berhubung keadaan sosial dan ekonomi dari Hindia Belanda ini telah berubah sangat cepat dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini, maka dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan harus selalu diperhatikan dan kadang harus diambil tindakan agar tidak ketinggalan oleh kemajuan jaman. Sistem pendidikan (yang dipakai THHK) yang dulu sudah kelihatan begitu memuaskan mungkin sekarang sudah tidak lagi mencukupi untuk menghadapi tantangan jaman sekarang. (Ini mungkin terbukti dengan makin sedikitnya anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah THHK). Karena itu walaupun dalam bidang pendidikan, usaha yang telah dilakukan THHK mungkin sekarang sudah tidak tampak hasilnya dan karena itu divonis telah gagal, tapi hendaknya kangan dilupakan bahwa banyak hasil besar dan penting yang telah dapat dihasilkan oleh THHK.
Sudah seharusnya para Huaqiao di Indonesia jangan sekali-kali melupakan apa yang THHK lakukan sehingga THHK menjadi bibit atau sumber dari segala gerakan Huaqiao modern di Indonesia yang pada gilirannya bahkan ditiru / diteladani oleh kaum bumiputera (hingga akhirnya menghasilkan kemerdekaan negeri ini dari penjajahan bangsa Belanda pada tahun 1945).
Adapun jasa dari para pendiri gerakan THHK ini seperti tuan Phoa Keng Hek, Lie Hin Liam, Lie Kim Hok, Tan Kim Bo, Mayoor Khouw Kim An (satu-satunya pendiri THHK Batavia yang masih hidup) dan lain-lain, yang sudah bergulat begitu keras ketika perkumpulan THHK ini baru didirikan sehingga akhirnya bisa mewujudkan (sebagian) dari tujuan-tujuannya yang mulia itu dan hendaknya hal ini tidak akan pernah dilupakan selama-lamanya.

Ttrg, 31-12-1908

Tamat.

—– ****** —–

click here to download:

Tionghoa_Hwe_Koan_-_Kwee_Tek_Hoay[1]


Spread the love